Bawaslu Bolehkan ASN Hadiri Kampanye Pilkada

 

Aparatur sipil negara.
Foto: Antara/Puspa Perwitasari

JAKARTA — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan aparatur sipil negara (ASN) boleh hadir dalam kampanye Pilkada 2018. Namun, ketika mengikuti kampanye, ASN dilarang menunjukkan bentuk-bentuk dukungan kepada pasangan calon (paslon) kepala daerah tertentu. Lanjutkan membaca Bawaslu Bolehkan ASN Hadiri Kampanye Pilkada

Siap-Siap, Tahun Ini Inhil Kembali Akan Buka Penerimaan CPNS

Kepala BKD Inhil, H. Fauzar

Tembilahan, detikriau.org – Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir direncanakan akan kembali melakukan pembukaan penerimaan CPNS. Untuk formasi dan jumlah penerimaan masih menunggu keputusan dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Lanjutkan membaca Siap-Siap, Tahun Ini Inhil Kembali Akan Buka Penerimaan CPNS

Jelang Pilkada Serentak, Bupati Inhil Larang PNS Ikut – Ikutan Politik Praktis

“Akan ada sanksi bagi oknum PNS yang ketahuan ikut serta berpolitik”

“Seluruh komponen masyarakat Kabupaten Inhil dihimbau untuk senantiasa menciptakan suasanan harmonis dan situasi yang kondusif dalam momen Pilkada nantinya”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil terlibat politik praktis menjelang Pilkada Serentak pada bulan Juni mendatang. Lanjutkan membaca Jelang Pilkada Serentak, Bupati Inhil Larang PNS Ikut – Ikutan Politik Praktis

MenPAN-RB: Berani Terlibat Politik Praktis? Bukan Hanya si-PNS, Pimpinan Instansipun Akan Mendapatkan Sanksi

Ilustrasi Foto: dok JPNN.com
Ilustrasi Foto: dok JPNN.com

detikriau.org – Pernyataan tegas yang disampaikan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur ini menjadi “warning” yang harus dipatuhi. Dimintanya aparatur sipil Negara untuk tidak terlibat dalam dunia politik praktis. Jika terbukti ada PNS yang tidak mematuhi, bukan hanya si-PNS tetapi pimpinan dimana instansi ia bekerja juga akan mendapatkan sanksi. Lanjutkan membaca MenPAN-RB: Berani Terlibat Politik Praktis? Bukan Hanya si-PNS, Pimpinan Instansipun Akan Mendapatkan Sanksi

Di Inhil, BKD Catat 18 Orang ASN Bodong

Kepala BKD Inhil, H Fauzar. Foto: net
Kepala BKD Inhil, H Fauzar. Foto: net

TEMBILAHAN, detikriau.org – Dari hasil pendataan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menemukan sebanyak 18 ASN bodong yang tersebar di tiga instansi yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan unsur Pemerintah Kecamatan. Lanjutkan membaca Di Inhil, BKD Catat 18 Orang ASN Bodong

PNS Berijazah SMA Kebawah Tidak Perlu Cemas Dengan Kebijakan Rasionalisasi.

detikriau.org – PNS yang berijazah SMA kebawah tidak perlu khawatir dengan rencana kebijakan rasionalisasi yang mulai akan diberlakukan pada tahun 2017. Rasionalisasi hanya akan diberlakukan bagi aparatur sipil negara yang tidak berkinerja, tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki kompetensi. Lanjutkan membaca PNS Berijazah SMA Kebawah Tidak Perlu Cemas Dengan Kebijakan Rasionalisasi.

Maksimalkan Hasil, Bupati Pinta Seluruh ASN Pusatkan Perhatian dan Niat

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk segera memulai pekerjaan dan memusatkan perhatian serta niat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan, sehingga bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Lanjutkan membaca Maksimalkan Hasil, Bupati Pinta Seluruh ASN Pusatkan Perhatian dan Niat

Pejabat Diminta Lawan Kepala Daerah yang Langgar Aturan

JAKARTA, – Satuan Kerja Perangkat Daerah kerap kali ditekan kepala daerah untuk melancarkan suatu kebijakan yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang. Lanjutkan membaca Pejabat Diminta Lawan Kepala Daerah yang Langgar Aturan

Banyak Pejabat tak Kompeten, Kerjanya gak Jelas

pns1JAKARTA–Hingga saat ini masih banyak pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang kurang kompeten, sehingga tidak bisa bekerja maksimal. Lantaran pengetahuan yang dimiliki tidak sesuai dengan jabatannya. Lanjutkan membaca Banyak Pejabat tak Kompeten, Kerjanya gak Jelas