Bupati Inhil: Pilkades serentak 2021 harus sukses

“Disampaikan saat membuka kegiatan sosialisasikan Perda dan Perbup tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2021”

“Galeri Foto”

Bupati Inhil, HM Wardan

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Indragiri Hilir H.M Wardan meminta pilkades serentak 2021 di Inhil harus sukses, baik itu sukses administrasi maupun sukses penyelenggaraan.

Permintaan ini disampaikan Bupati dalam amarannya saat membuka kegiatan sosialisasi Perda dan Perbup tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2021 tajaan Dinas Pemberdayaan Desa (PMD), Senin (15/3/2021) di Aula salah satu Hotel di Tembilahan.

Untuk diketahui,  Gelaran pesta demokrasi di tingkat desa, dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak diagendakan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 pada 96 desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir./dro

Sat Narkoba Polres Inhil Tangkap FW, 70,90gram Shabu diamankan

Tembilahan, detikriau.org – Polres ini lagi-lagi menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika. Kali ini warga jalan Pelajar Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, FW. Dari tangannya polisi mengamankan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 70,90 gram.

Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan menyebutkan, penangkapan terhadap FW dilakukan pada senin 15 maret 2021, sekira pukul 22.40 Wib oleh Anggota Sat Res Narkoba dibawah Pimpinan KBO Sat Narkoba IPTU HENDRI. J

“Barang bukti yang telah diamankan berupa satu buah dompet warna ungu dengan tulisan Dairy Milk yang berisikan 5 paket Shabu dengan berat Kotor 70,90 gram. Uang Tunai Rp. 1.080.000, dua unit timbangan digital,  satu unit handphone berikut  tiga bungkus platik putih bening klip merah,” Ujar Kapolres, selasa (16/3).

“Pelaku dan barang bukti sudah di bawa ke Mapolres Inhil guna penyidikan lebih lanjut,”Akhiri Dian./dro

Bupati HM Wardan Buka Kegiatan Sosialisasi Perda dan Perbup Tajaan PMD Inhil

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memulai Sosialisasi Perda dan Perbub tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa tahun 2021, Senin (15/3/2021) di Aula Hotel Harmoni Tembilahan.

Bupati Indragiri Hilir H.M Wardan dalam sambutannya mengatakan, pilkades serentak ini harus sukses baik itu sukses administrasi maupun sukses penyelenggaraan.

“Karena pilkades ini harus sukses, Tentu nya ada pedoman – pedoman yang harus kita taati bersama dan dalam hal ini saya kira kita sudah ada Perbup (Peraturan Bupati) No. 3 tahun 2020 tentang “Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 7 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa”.

Kita juga sudah menyiapkan beberapa hal yang memang terkait dengan kesuksesan-kesuksesan tadi. Saya tidak ingin karena permasalahan administrasi misalkan ada gugatan-gugatan yang sebenarnya tidak perlu, inilah perlunya ketelitian kita semua,” ujar H.M Wardan saat membuka penyelenggaraan Sosialisasi Perda dan Perbub tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Tahun 2021.

Bupati H.M Wardan juga menyampaikan bahwa Pilkades serentak yang dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19 ini harus menerapkan protokol kesehatan.

Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 ini akan menggelar pesta demokrasi di tingkat desa, di mana tahun ini akan diadakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 nanti di 96 desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir.

ADVERTORIAL

Duel Maut, 2 penyerang Jadi Korban, Safar Tewas, Sarbaini Luka Berat

Tsk saat diamankan petugas kepolisian

Tembilahan, detikriau.org – Tim Gabungan Polres Inhil berhasil membekuk pelaku penganiayaan berat, S (21) yang dilakukakan terhadap dua orang warga Kecamatan Tembilahan Hulu, Safar (28) dan Sarbaini (21).

Safar ditemukan warga dalam posisi menelungkup bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa di Jalan Baharuddin Jusuf gang Madrasah. Sedangkan Sarbaini tergeletak di gang Wahyu dalam kondisi luka berat pada sabtu (13/3/21) sekira pukul 01.00 Wib.

S kemudian berhasil dibekuk petugas kepolisian di Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu kurang dari 24 jam usai kejadian.

Diterangkan Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan melalui Kasubbag Humas, AKP Warno melalui keterangan tertulis, kronologis penganiayaan berat terjadi saat pelaku dan kedua korban bersama enam orang rekannya lainnya minum “tuak” didepan salah satu Wisma di Parit 7 Kecamatan Tembilahan Hulu.

“Dalam keadaan mabuk, Safar tiba-tiba berdiri sambil mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya sembari mengacungkannya, semua teman-temannya pun membubarkan diri,” Ujar AKP Warno.

Tanpa alas an jelas, tiba-tiba saja kedua korban, Safar dan Sarbaini mencekik leher pelaku, dan pelaku pun melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian 2 lawan 1.

“Merasa terdesak pelaku mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menyerang Safar dan Sarbaini. Akibat perkelahian tersebut Safar meninggal dunia dan Sarbaini dalam keadaan terluka melarikan diri,” ditambahkan AKP Warno.

Setelah perkelahian, pelaku pulang ke rumah kontrakan dan kemudian melarikan diri ke rumah orang tuanya di Pulau Kijang, Reteh.

“Kurang dari 24 jam, tepatnya pukul 16:30 wib, tim gabungan Polres Inhil dan Polsek Tembilahan Hulu berhasil mengamankan pelaku di kediaman orang tuanya,” Akhiri AKP Warno. /dro

Gesa Pembangunan Sektor Perhubungan, Bupati Inhil Kunjungi Kemenhub RI

“Peningkatan Infrastruktur Pelabuhan Samudera Kuala Enok dan Pelabuhan Parit 21 Tembilahan masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)”

“Terhitung sejak 2021, seluruh kewenangan Bandara Tempuling menjadi kewenangan penuh Kementerian Perhubungan RI”

Jakarta, detikriau.org – Upayakan peningkatan pembangunan infrastruktur pada sektor perhubungan di Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati Inhil H.M. Wardan mengunjungi Kantor Kementerian Perhubungan RI di Jl. Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat. Kujungan tersebut diterima oleh Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan RI DR. Umar Aris, SH, MM, MH diruang kerjanya, jum’at (12/3/2021).

Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kab. Inhil Afrizal,  Kadis Perhubungan Rudiansyah, dan Kadisperindag Doan Anggara, serta Direktur BUMD Kelapa Inhil Gemilang (KIG), Ibnu.

Bupati menyampaikan ekspose Infrastruktur Perhubungan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan memprioritaskan pada peningkatan Infrastruktur Pelabuhan Samudera Kuala Enok , Pelabuhan Parit 21 Tembilahan, serta Bandar Udara Tempuling.

“Alhamdulillah apa yang kita usulkan disambut baik oleh Pihak Kementerian dan akan menjadikannya dalam agenda prioritas Kementerian Perhubungan, “ Ujar HM Wardan

https://www.bukalapak.com/c/fashion-pria/jam-tangan-171?ho_offer_id=offer_id&ho_trx_id=transaction_id&affiliate_id=affiliate_id&utm_source=hasoffers&utm_medium=affiliate&utm_campaign=offer_id&ref=referer

Disyukuri Bupati, dari tiga Usulan Prioritas Sektor Perhubungan yang disampaikan, dua diantaranya yakni  peningkatan Infrastruktur Pelabuhan Samudera Kuala Enok dan Pelabuhan Parit 21 Tembilahan sudah masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Dengannya diharapkan apa yang menjadi tujuan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai gerbang masuk bagi Pengembangan Kawasan Ekonomi Riau Bagian Selatan akan segera terwujud..

Ditambahkan Bupati, selain pelabuhan juga disampaikan usulan peningkatan Bandar Udara Tempuling sebagai akses keluar dan masuk Kabupaten Indragiri Hilir melalui Jalur Udara.

“Selain Pelabuhan sebagai akses laut, kita usulkan juga peningkatan infrastruktur Bandar Udara Tempuling sebagai pintu masuk dan keluar Indragiri Hilir dari jalur udara, dan mulai tahun 2021 ini segala kewenangan terkait Bandara Tempuling merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Perhubungan RI”, jelas Bupati dua priode ini.

Bupati berharap agar upaya yang dilakukannya ini bersama-sama dengan unsur Perangkat Daerah Kab Inhil, dapat segera diwujudkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai informasi tambahan, beberapa hari yang lalu di Tembilahan Bupati Inhil juga telah menyampaikan ekspose dan proposal terkait usulan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ke Pemerintah Pusat pada acara Kunjungan Kerja Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas RI H. Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si dan Anggota DPR RI Komisi V H. Syahrul Aidi Maazad, LC.MA berserta Empat Kepala Balai Kementerian PUPR RI./dro

Sita Puluhan Butir Ekstasi, Polisi Tangkap 2 Orang Pelaku.

Tembilahan, detikriau.org – Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Inhil dan Personil unit Reskrim Polsek Tembilahan berhasil mengungkap pelaku penyalahgunaan narkotika. Dari kasus ini, dua orang diamankan. RAP (22) warga Tembilahan Hulu, berstatus Mahasiswa dan DOY (25) Warga Tembilahan.

Keterangan Kapolres Inhil AKBP Dian Setywan melalui Kasubbag Humas, AKP Warno dalam keterangan tertulisnya, kamis (11/3), RAP ditangkap di halaman parkir sebuah tempat karaoke di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Hulu, pada Kamis 11 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib.

“Penangkapan tersebut berawal informasi dari masyarakat ke Polsek Tembilahan dan Polres Inhil tentang peredaran narkotika di sekitar tempat Karaoke tersebut,” kata AKP Warno

Setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat dan Satpam Karaoke, ditemukan dua butir ekstasi merk Kenzo yang disimpan dibawah jok sepeda motor. Juga ditemukan uang tunai senilai Rp800 ribu.

“Dari hasil interogasi, RAP mengaku ekstasi didapat dari DOY. Tim pun melakukan pengembangan ke rumah kontrakan DOY di Jalan H Abd Gani Tembilahan Kota. Sesampainya di rumah kontrakan, kepolisian juga berhasil mengamankan DOY dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan tetangga pelaku,” ditambah AKP Warno

Dari TKP kedua ditemukan 66 butir ekstasi merk kenzo yang diletakkan dalam 1 buah kotak jam, juga ditemukan uang tunai sebesar 900 ribu.

“Terduga pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolsek Tembilahan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sementara para pelaku dijerat pasal 114 Jo Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika,” ungkap AKP Warno.

“Berdasarkan keterangan tersangka DOY, bahwa barang bukti tersebut diperolehnya dengan cara transaksi di hotel dengan seseorang yang baru dikenalnya,” Pungkas AKP Warno./dro

Regenerasi Kepemimpinan, Dani M Nursalam Pastikan Lepas Jabatan Sebagai Ketua DPC PKB Inhil

Tembilahan, detikriau.org – Setelah menjabat selama tiga periode kepengurusan, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil, H Dani M Nursalam memastikan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai Ketua DPC PKB Inhil pada penyelenggaraan Musyawarah Cabang serentak DPC PKB se-Provinsi Riau yang dipusatkan di Pekanbaru pada 21-22 Maret mendatang.

Menurut Dani, keputusan tersebut diambil dalam upaya mendorong proses regenerasi kepemimpinan di tubuh DPC PKB Kabupaten Inhil.

“Tugas Saya sudah tunai. Biar ada regenerasi kepemimpinan. Ada beberapa nama yang akan diajukan ke DPP PKB. Kader-kader PKB Inhil yang diajukan itu sudah mumpuni untuk memimpin PKB Inhil 5 tahun ke depan, termasuk untuk menghadapi agenda politik di Inhil ke depan,” tutur Dani melalui sambungan seluler, Rabu (10/3/2021) sore.

Selanjutnya, Pria yang kini menjabat sebagai Ketua Harian DPW PKB Riau ini merasa kiprah selama 20 tahun di DPC PKB Inhil telah cukup baginya untuk melangkah lebih jauh dalam jenjang karir politik.

Sekilas Dani menceritakan rekam jejaknya di PKB Inhil. Dani mengungkapkan, Dirinya sudah bergabung di PKB sejak tahun 2001. Mulanya, Dia menjabat sebagai Sekretaris DPAC PKB Kecamatan Tembilahan. Beberapa waktu kemudian, ia dipercaya memegang jabatan sebagai Sekretaris DPC  PKB Inhil selama satu periode. Berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi, Dani pun diamanahkan menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten Inhil dan terus berlanjut dalam 3 periode kepemimpinan.

“Sudah saatnya regenerasi. Saya rasa 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar memimpin PKB Inhil. Ada banyak kesan yang Saya dapatkan selama memimpin PKB Inhil, suka maupun duka,” ujar Dani.

Dalam momen ini, Dani mengucapkan terima kasih atas dukungan juga sumbangsih segenap pengurus, kader dan simpatisan PKB Inhil serta masyarakat luas selama masa kepemimpinannya. Ia berharap kepada  kepemimpinan DPC PKB Inhil yang baru agar tetap melakukan konsolidasi dan senantiasa mempersiapkan diri menyambut setiap ajang kontestasi politik.

“Prestasi yang terus ditingkatkan. Konsolidasi terus dijalankan. Kekurangan kita dalam Pemilu kemarin jadi bahan evaluasi penting untuk kepemimpinan 5 tahun yang akan datang menghadapi agenda Pilpres, Pileg maupun Pilkada,” ungkap Dani yang kini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi IV (empat) DPRD Provinsi Riau.

Terdapat sederet nama-nama penting di PKB Kabupaten Inhil yang berpeluang menggantikan posisi H Dani M Nursalam sebagai Ketua DPC atau Dewan Tanfidz PKB Kabupaten Inhil, seperti Iwan Taruna, Edi Gunawan, Muammar Armain, Padly Sofyan hingga H Awandi.

Begitu pula dengan Ketua Dewan Syuro PKB Inhil yang juga akan berganti pada Musyawah Cabang PKB Inhil yang digelar serentak di Pekanbaru. Nama-nama seperti Kyai Mahmud, H Abdul Muis dan lainnya.

Pada gelaran Musyawarah Cabang DPC PKB Inhil yang digelar serentak bersama DPC PKB se-Riau nanti, akan pula mengikutsertakan seluruh Ketua dan Sekretaris Pengurus Anak Cabang atau PAC PKB se-Kabupaten Inhil./*/dro

Pemkab Meranti Tarik Seluruh Kendaraan Dinas

MERANTI, detikriau.org — Jumat (12/3/2021) mendatang merupakan batas waktu bagi seluruh  penanggungjawab atau pengguna kendaraan ‘plat merah’ untuk mengumpulkan aset bergerak milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di halaman Kantor Bupati Meranti, jalan Dorak, Selatpanjang.

Jika tidak juga diserahkan hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar intruksikan penarikan paksa.

Wabup H Asmar mengungkapkan, hal tersebut dilakukan dalam rangka penertiban dan pendataan barang milik negara khususnya kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Saya intruksikan kepada seluruh pengguna kendaraan dinas milik Pemda untuk segera mengumpulkan kendaraannya untuk dilakukan pendataan,” ujar AKBP (Purn) ini disela peninjauan kendaraan dinas yang telah dikumpulkan oleh OPD dihalaman Kantor Bupati, Meranti, Selasa (9/3/2021).

Sementara itu,  Plt Kepala Bidang Aset BPKAD Meranti, Susanti SH, mengungkapkan, sesuai intruksi Bupati H.M Adil SH dan Wabup H. Asmar, pendataan dilakukan terhadap seluruh kendaraan yang berada di Kantor, Dinas, Badan, Sekretariat dan dua Pemerintah Kecamatan yakni Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat.

Dalam pengumpulan dan pendataan aset kendaraan ini, dikatakan Susanti, Bidang Aset bekerjasama dengan Satpol PP.

“Pengumpulan dan pendataan kendaraan dinas ini sesuai dengan perintah Pak Bupati untuk mengetahui secara pasti jumlah kendaraan milik Pemda mulai dari kondisi dan peruntukannya,” ujar Susanti.

Setelah dua hari proses pengumpulan berjalan, terhitung sejak Senin (8/3/2021) kemarin, diakui Susanti, masih banyak kendaraan dinas yang dikuasakan kepada OPD belum diserahkan

Diantaranya yang berada di Dinas Sosial, Disparpora, Disdikbud, DLHK, Dinas Ketahanan Pangan dan BPBD. Meskipun OPD lainnya sudah mulai mengantar.

Ia berharap, sebelum hari Jumat (12/3/2021), mendatang seluruh kendaraan dinas tersebut sudah terkumpul semua.

“Kita berharap kerjasamanya untuk memgumpulkan kendaraan dinas milik Pemda, karena ini merupakan intruksi dari Bupati,” ucap Susanti.

Sementara itu, ia juga menuturkan, bahwa  kendaraan yang akan didata dan dikumpulkan jumlahnya ratusan baik roda dua, roda empat dan enam.

“Kita akan menunggu hingga batas waktu yang telah ditetapkan, jika sampai waktu itu (Jumat (12/3/2021), red) tidak juga diantarkan, maka kita (Bidang Aset, red) bekerjasama dengan Satpol PP akan menarik paksa, jika perlu melibatkan aparat kepolisian,” tegas Susanti.

Terkait pengumpulan kendaraan plat merah itu, ia mengakui, bahwa telah menyurati seluruh OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah dikumpulkan nantinya, akan dilakukan pengecekan kondisi fisik seluruh kendaraan dinas tersebut.

“Kami akan melakukan pengecekan fisik kendaraan disaksikan bupati dan wakil bupati. Kita akan mencatat sesuai kondisi kendaraan. Setelah proses itu selesai maka kendaraan itu akan kembali diserahkan kepada pengguna untuk mendukung operasional mereka,” jelas Susanti.

Ia juga menambahkan, tidak semua kendaraan dinas akan dikumpulkan, terutama yang penggunaannya sangat penting.

“Tidak semua dikumpulkan, seperti ambulan, mobil petugas kebersihan, mobil damkar dan mobil tenaga dokter, ” beber Susanti. (HumPemkabMeranti/eko)

Bupati Inhil ekspos usulan pembangunan dihadapan Anggota DPR RI

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Inhil, HM Wardan ekspos usulan kegiatan pembangunan, baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi Riau maupun kewenangan Kabupaten Inhil yang  membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat.

Pemaparan ini disampaikan Bupati  dalam  pertemuan dengan  Anggota Komisi V DPR RI asal Dapil 2, H Syahrul Aidi Maazad, LC. MA dalam agenda kunjungan kerja (kungker) di Aula Kantor Bupati Inhil, Senin (8/3/2021).

Kedatangan anggota DPR RI ini didamping Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas RI H. Erwin Dimas serta empat Kepala Balai dari Kementerian PUPR RI.

Turut hadir mendampingi Bupati, Anggota DPRD Inhil H Edi Haryanto Sindrang serta sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Inhil.

“Terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya atas kunjungan Bapak Syahrul dan Bapak Erwin Dimas ke Kabupaten Indragiri Hilir. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Bapak-bapak Kepala Balai yang telah berkenan hadir di Kabupaten Indragiri Hilir,” Dikatakan Bupati

Dalam eksposnya sejumlah usulan prioritas yang disampaikan Bapati meliputi usulan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan nasional dan turap disepanjang jalan nasional yang merupakan kewenangan langsung dari Kementerian PUPR RI. Selain itu, disampaikan juga usulan yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI terkait perbaikan infrastruktur Pelabuhan Samudra Kuala Enok dan perbaikan Infrastruktur Bandara Tempuling melalui Penambahan Run Way Bandara.

Tidak lupa pula, Bupati Inhil juga menyampaikan usulan terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dijalankan oleh Pemkab Inhil khususnya di sektor Perkebunan, Perikanan, Pariwisata, Perumahan dan Pemukiman, serta Program DMIJ Plus Terintegrasi.

H Syahrul nyatakan menyambut baik usulan yang disampaikan Bupati dan berjanji untuk  memperjuangkannya ditingkat pusat, ia juga meminta kepada para Kepala Balai untuk menjadikan catatan penting dalam kegiatan Kementerian PUPR nantinya.

“Insyaallah usulan yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati ini akan menjadi perhatian khusus bagi kami bersama-sama dengan Bapak Erwin Dimas, dan akan kami sampaikan kepada Mitra Kerja Komisi V DPR RI yaitu Kementerian PUPR, Perhubungan dan Kementerian Desa, serta Kementerian lainnya sesuai dengan usulan, dan khusus untuk usulan ke Kementerian PUPR agar Bapak-bapak Kepala Balai dapat menjadikannya sebagai catatan penting sebagai skala prioritas”, ujar Politisi PKS ini.

Senada, H. Erwin Dimas dalam sambutannya juga menyambut baik usulan Bupati tersebut dan menyampaikan rasa suka cita atas dukungan penuh dari Bapak Syahrul Aidi untuk memperjuangkan program pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ditingkat pusat.

“Saya menyambut baik segala usulan yang telah disampaikan Bapak Bupati, dan saya juga mengucapkan apresiasi tinggi atas dukungan penuh dari Bapak Syahrul Aidi untuk memperjuangkan program-program pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir ditingkat pusat khususnya pada sektor Infrastuktur, Air bersih dan Perkebunan” ungkapnya.

Untuk sekedar menginformasikan, empat Kepala Balai dari Kementerian PUPR RI yang mengunjungi Inhil, yakni Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Riau, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera III./*

Bupati HM Wardan Resmikan Rumah Produksi Program KOTAKU

Tembilahan, detikriau.org – Bupati HM.Wardan meresmikan rumah produksi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) “Sri Gemilang” di Jl.Pangeran hidayat parit 13, Senin (08/3/2021) siang.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati HM.Wardan dan pengguntingan pita oleh Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat, Lc, M.A. turut dihadiri kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Riau Ichwanul Ihsan, lurah Tembilahan dan Lurah Tembilahan Hilir.

Bangunan rumah produksi ini merupakan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Livelihood, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Indragiri Hilir.

“Semoga saja bantuan ini menjadi berkah buat masyarakat, ini merupakan “motor” awal untuk bergerak dan kedepannya diharapkan usaha yang dikelola, seperti olahan keripik pisang ini semakin berkembang.” Harap Bupati.

Bupati juga meminta kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan apa yang sudah dibantu oleh pemerintah ini secara maksimal terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Apa itu Konsep Livelihood dalam Program KOTAKU

Livelihood merupakan istilah generik yang mengandung makna “penghidupan”. Livelihood dalam konteks pembangunan berarti menggambarkan kemampuan (capabilities), kepemilikan sumber daya (sosial dan material), dan kegiatan yang dibutuhkan seseorang atau masyarakat untuk menjalani kehidupannya (Ramli, 2007).

Secara etimologis, livelihood dapat diartikan sebagai aset (alam, manusia, finansial, sosial dan fisik), dan aktifitas dimana akses atas aset dimediasi oleh kelembagaan dan relasi sosial yang secara bersama mendikte hasil yang diperoleh oleh individu maupun keluarga (Seragih, dkk 2007).

Belakangan tahun 2012, konsep pembangunan livelihood ini kemudian “dicangkokan” kedalam pendekatan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) sabagai resep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) merupakan satu dari 3 agenda pembangunan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2019-2024 yaitu : (1). Agenda Sejuta Rumah, (2) Agenda Kota Tanpa Kumuh dan (3) Agenda Universal Akses Air Minum, yang juga sekaligus bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam pembangunan global “Sustainable Development Goals (SDG’s).

Satu kesatuan program tadi kemudian dikemas dalam sebuah gerakan “Program 100-0-100”, artinya menargetkan penyediaan 100% akses aman air minun, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak bagi masyarakat hingga tuntas 2030 nanti.

Namun demikian, agar program ini memiliki daya ungkit ekonomi kawasan, karenanya strategi penanganan kumuh dalam program KOTAKU mengalami pergeseran yaitu dari yang sifatnya “penanganan” prasarana dan sarana dasar permukiman, menuju pada pengarusutamaan “pengentasan”, atau yang lazim disebutnya “dari penyediaan infrastruktur dasar di permukiman kumuh eksisting, stop the bleeding, menjadi fokus kepada upaya menangani kumuh eksisting dan mencegah kumuh baru dimasa mendatang melalui pendekatan urban housing and settlement system.

Dalam konteks ini, konsep livelihood diintrodusir (introduce) sebagai penopang bersamaan dengan kegiatan, (1) Penyediaan infrastruktur dasar, (2) Fasilitasi penyediaan hunian baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), (3) Fasilitasi peningkatan kualitas hunian, (4) Fasilitasi pembiayaan perumahan, (5) Tata Ruang dan Pertanahan. Harapannya, agar kegiatan infrastruktur tersebut menjadi daya dukung lingkungan permukiman yang produktif bagi pengembangan ekonomi kawasan yang memberikan penghidupan secara layak bagi warga yang menghuninya.

Domestikasi Konsep Livelihood Dalam Program Kotaku

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) disamping mengupayakan ketidaktersediaan terpenuhinya “satu atau lebih“ (lack one or more) dari 5 indikator sebagai hunian layak yakni, (1) Perumahan tahan lama, (2) Ruang tamu yang memadai, (3) Akses ke air yang lebih baik, (4) Akses ke sanitasi yang memadai dan (5). Keamanan kepemilikan. Juga melakukan intervensi program livelihood di tingkat komunitas yang sudah didomestikasi menjadi program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK).

Tujuan program PPMK adalah memberdayakan masyarakat di lokasi yang telah dilakukan penataan kawasan tadi, agar mampu mengelola asset di lingkungannya menjadi kekuatan ekonomi produktif kawasan baik dari segi keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif yang dapat memberikan nilai tambah (value added) kawasan, sehingga secara bertahap akan berdampak langsung terhadap meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Dalam konteks ini program PPMK mendorong Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat, menemu kenali sejumlah asset yang ada di lingkungannya, dengan apa yang disebut “Pentagonal Asset” antara lain, (1). Human Capital (Sumberdaya Manusia), (2). Natural Capital (Sumberdaya Alam), (3). Financial Capital (Sumberdaya Keuangan), (4). Social Capital (Sumberdaya Sosial), dan (5). Physical Capital (Sumberdaya Infrastruktur).

Setelah dilakukan analisis terhadap pentagonal asset, berikutnya secara partisipatif, KSM-KSM yang terlibat dalam kegiatan ini merumuskan model bisnis (business model) dan rencana bisnis (business plan) yang kelak dapat dilaksanakan oleh unit-unit bisnis yang ada./prokopim Setda Inhil/kotaku.pu.go.id/detikriau

Kami sampaikan kabar untuk anda