Arsip Kategori: Inhil

POLRES INHIL BERJANJI AKAN TUNTASKAN KASUS PT.SPA

www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Tantangan masyarakat untuk menilai keseriusan pihak Kepolisian dalam menindak secara adil dan tranparan atas kasus penahanan bahan material proyek milik PT.SPA mendapat sambutan. Pihak kepolisian berjanji akan melakukan penyidikan kasus ini sampai tuntas.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakapores Inhil, Kompol Imran Amir SIK saat ditemui detikriau.wordpress.com diruang kerjanya, Jum’at ( 23/9/2011). Menurut Wakapolres, pihak kepolisian tidak akan pernah berupaya untuk menutup-nutupi kasus ini dan akan bekerja secara professional. Lanjutkan membaca POLRES INHIL BERJANJI AKAN TUNTASKAN KASUS PT.SPA

MASYARAKAT TUNGGU KESERIUSAN PIHAK POLRES INHIL.

Terkait Tindak Lanjut Penahanan 2.353 Ton Pasir Milik PT. SPA

http://www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian atas material proyek milik PT.Sons Pratama Asri (SPA) semakin hari semakin menyita perhatian masyarakat Inhil. Bukan saja dikarenakan si pemilik perusahaan, berinisial, SRI merupakan seorang ketua sebuah organisasi kepemudaan di Inhil, namun belakangan ini lebih santer lagi terhembus adanya hubungan khusus dirinya dengan orang nomor satu di Kabupaten ini. Kebanyakan masyarakat saat ini menunggu kejujuran dan ketranparanan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan. Lanjutkan membaca MASYARAKAT TUNGGU KESERIUSAN PIHAK POLRES INHIL.

Terkait Penahanan Material PT.SPA, Polres Inhil Bantah Hambat Program Pembangunan

http://www.detikriau.wordpress.com (Tembilahan) – Berhembusnya anggapan bahwa pihak kepolisian menghambat jalannya program pembangunan dengan ditahannya 2.353 Ton pasir milik PT.Sons Pratama Asri (PT. SPA) pada 6 september lalu diperairan sungai Indragiri, mendapat sanggahan keras. Menurut pihak kepolisian, yang benar, polisi siap menjadi pengawal dibarisan terdepan dalam pembangunan asalkan dalam pelaksanaannya mentaati semua ketentuan peraturan yang berlaku.
“Sudah pasti seluruh personil di tubuh kepolisian siap untuk berdiri sebagai tameng terdepan mengawal proses pembangunan, namun tentunya, dalam pelaksanaannya sendiri harus mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”Jelas Kapolres Inhi, AKBP TJ Djati Utomo, SIK melalui Wakapolres Inhil, Kompol Imran Amir, SIK ketika dimintai tanggapan oleh wartawan baru-baru ini.
Bahkan saat itu, Wakapolres memberikan contoh, sebagai pengawal hukum, apakah seorang polisi membenarkan apabila seorang Bapak dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan cara mencuri? Jawabannya tentu tidak. Tujuannya untuk memberi nafkah kepada keluarga itu jelas benar karena merupakan sebuah kewajiban. Namun, untuk memperoleh nafkah dalam prakteknya si Bapak dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni mencuri, apakah juga benar apabila hanya dibiarkan oleh seorang polisi?” Ujarnya memberikan gambaran.
Dalam UU No 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pada Bab VII Bagian Kesatu Pasal 36 butir 1 dijelaskan bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap. Pertama, IUP Ekplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi, dan studi kelayakanm serta Kedua, IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
Dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) apabila berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, ijinnya diberikan oleh Bupati/Walikota. Kemudian apabila berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi, diberikan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat. Dan apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi, diberikan oleh Mentri setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.
“Pasir yang dipasok PT.SPA berasal dari Tanjung Balai Karimun. Saat kita tangkap pada tanggal 6 september yang lalu, PT.SPA tidak bisa menunjukkan ijin usaha seperti yang diamanatkan dalam UU No 4/2009 tersebut.” Jelas Wakapolres. (fsl)

KUASA HUKUM MINTA TERDAKWA DIBEBASKAN

http://www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN)-Tim kuasa hukum dua terdakwa anggota Dishub Inhil menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan meminta keduanya dibebaskan dari segala tuntutan.

Dalam pembelaan hukumnya, tim kuasa hukum Eri Satriawan dan Adi Putra menyatakan bahwa keduanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap anggota Polres Inhil, Petrus Oktavianus. Lanjutkan membaca KUASA HUKUM MINTA TERDAKWA DIBEBASKAN

Gelapkan Dana Raskin Rp 65 Juta, Seorang Kades di Inhil Ditangkap Polisi

Seorang Kades di Kabupaten Inhil ditangkap polisi. Ia diduga menggelapkan dana beras miskin atau Raskin Rp 65 juta.

http://www.detikriau.wordpress.com (-TEMBILAHAN –) Kepala Desa Bente, Kecamatan Mandah, AZ (40) harus berurusan dengan polisi dan mendekam di sel Mapolres Inhil, ia diduga telah menggelapkan jatah beras miskin (Raskin) warganya senilai Rp 65 juta lebih. Lanjutkan membaca Gelapkan Dana Raskin Rp 65 Juta, Seorang Kades di Inhil Ditangkap Polisi

LSM Dan AJI Kecam Pernyataan Thaher

http://www.detikriau.wordpress.com (TEMBILAHAN) Pernyataan HM Thaher yang sangat arogan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua LSM Matikor Inhil. Menurutnya, sikap yang diperlihatkan oleh mantan Kabag Humas tersebut yang sekarang menjabat Kadishubkominfo tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang pejabat. Maunya jawab secara baik, apalagi wartawan yang bersangkutan sudah melakukan konfirmasi. Lanjutkan membaca LSM Dan AJI Kecam Pernyataan Thaher

Mantan Kabag Humas Drs M Thaher Janji Akan Berikan Penjelasan

detikriau.worldpress.com (TEMBILAHAN)  – Mantan Kabag Humas Setdakab Inhil Drs M Thaher yang sekarang menjabat sebagai Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), berjanji akan memberikan penjelasan terkait pinjaman pada PT GCM untuk  Pembuatan UHF pada Richardson Elec Singapore untuk Gemilang Televisi (GTV) Rp 353.250.000 pada tanggal 16/11/2005, serta Pembayaran  Pembuatan UHF Rp 353.267.000 yang juga melalui pinjaman dana pada PT.GCM pada tanggal 29/12/2005 tersebut.

Selain itu yang bersangkutan juga berjanji akan menjelaskan anggaran APBD yang dialokasikan dengan jumlah yang sama di Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) ditahun yang sama. Serta adanya tudingan proyek tersebut yang diduga fiktif, seperti pernyataan salah seorang anggota DPRD Inhil, yang kebetulan ikut melakuka sidak ketika itu.

“Saya masih di Pekanbaru saat ini, mengurus istri yang sedang sakit. Jadi nanti saya akan jelaskan bila kita jumpa di Tembilahan, jika bisa hari Minggu nanti saya sudah berada di Tembilahan, ” kata M Thaher, melalui SMS, Rabu, (13/7), saat kembali duhubungi Detikriau.worldpress.com.

Sebelumnya persoalan dugaan dana haram untuk Gemilang Televisi (GTV) melalui peminjaman pada PT.GCM untuk Pembuatan UHF pada Richardson Elec Singapore buat Gemilang Televisi (GTV) Rp 353.250.000 pada tanggal 16/11/2005, serta Pembayaran  Pembuatan UHF Rp 353.267.000 pada tanggal 29/12/2005 serta telah dianggarkannya proyek tersebut melalui dana APBD Inhil ditahun yang sama, kian bergulir.  Apalagi diketahui pekerjaan yang dimaksudkan diduga fiktif.

Dari data yang didapat oleh Detikriau.worldpress.com melalui hasil audit Sumber, INTERNAL LETTER. F&Inv. 01/GCM-HC/I-2006 tertanggal, 19 januari 2006, dijelaskan bahwa proyek yang berada di bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang ketika itu dijabat oleh Drs M Thaher adalah fiktif. Dikatakan didalam laporan tersebut bahwa anggota DPRD Inhil periode 2004-2009 pernah melakukan sidak ke GTV dan terbukti barang yang dimaksud tidak ada pada tempatnya.

Saat Detikriau.worldpress.com menelusuri kebeberapa anggota dewan, salah seorang anggota dewan yang tidak mau namanya disebutkan namanya pada periode yang dimaksud  membenarkan data yang didapat.  Bahkan dengan terang-terangnan ia mengatakan bahwa barang yang dimaksud ternyata dialihkan untuk Indra Televisi, miliknya Bupati Inhil sekarang yang pernah mengudara beberapa saat di Pekanbaru.

“Barang tersebut tidak ada pada saat kami melakukan sidak ke GTV. Dari Informasi yang didapat, katanya UHF yang dimaksud di alihkan kepada Indra Telivisi milik Bupati Inhil yang ada di Pekanbaru,” kata sumber tersebut yang meminta agar namanya tidak disebutkan kepada Detikriau.worldpress.com, Senin, (11/7).

Sementara itu romur yang terus berkembang belakangan ini Pembuatan UHF pada Richardson Elec Singapore memang ada. Tapi bukan diperuntukan untuk GTV, melainkan untuk Indra Televisi miliknya Bupati Inhil DR Indra Muchlis Adnan, Televisi lokal yang sebelumnya pernah tayang beberapa saat di ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru.

Selain itu dari romur tersebut, pembelian alat yang dimaksud bukan menggunakan dana baik yang dialokasikan melalui dana APBD Inhil pada tahun anggaran 2005 maupun dari pinjaman pada PT GCM pada tahun yang sama, melainkan dibelikan oleh salah seorang pengusaha Inhil yang kebetulan pada saat ini berteman dengan Bupati Inhil. Kondisi itu makin mengindikasikan sinyalemen perampokan uang rakyat sebesar 1.4 milyar lebih dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. (suf)

JPU HADIRKAN TIGA SAKSI PIHAK POLISI

Salah seorang saksi dari pihak Polres Inhil saat memberikan kesaksian di PN Tembilahan

Terkait Kasus Dugaan Penganiayaan Petrus

detikriau.worldpress.com (Tembilahan) –Pengadilan Negri (PN) Tembilahan kembali melanjutkan sidang perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Dishubkominfo Inhil, Eri Satriawan dan Adi Chandra terhadap seorang anggota Polres Inhil, Petrus Oktavianus saat pertandingan Futsal Paskem Cup. Kesaksian Adha N Nasution dari pihak kepolisian yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disanggah oleh kedua terdakwa.

Dalam kesaksiannya, saksi Adha menuturkan bahwa dirinya melihat secara langsung kejadian yang diawali dari perebutan bola antara terdakwa Eri Satriawan dan Petrus Oktavianus yang menyebabkan mereka berdua terjatuh dan Eri berada diposisi bawah terhimpit Petrus.

Begitu bangun, Saksi menuturkan bahwa Eri langsung melayangkan pukulan ke wajah Petrus yang saat itu masih dalam keadaan terduduk. Pukulan ini menurut saksi sama sekali tidak dibalas oleh Petrus. Kemudian saksi juga menuturkan Adi Chandra ikut melakukan penyerangan.

Bahkan menurutnya, Setelah dilerai dan Petrus dibawa ke gawang kubu polres, Adi Chandra terus melakukan penyerangan brutal kearah korban.

“Saya melihat dengan jelas walau saat itu korban sudah kita bawa ke gawang tim polres, terdakwa Adi masih berusaha menyerang dengan brutal.” Terang Adha sambil menunjuk terdakwa Adi Chandra yang dalam persidangan kali ini mengenakan pakaian melayu berwana biru.

Dalam kesempatan ini, Ketua Majelis Hakim juga sempat mempertanyakan apakah saksi mengetahui bahwa selama pertandingan wasit ada mengeluarkan kartu kuning?. Saksi membenarkan namun dirinya mengaku tidak ingat untuk tim mana dan siapa orangnya yang menerima kartu kuning tersebut. Jawaban ini sempat mendapat lontaran kalimat heran dari majelis hakim. Karena menurut mereka, biasanya kalu seseorang menonton pertandingan tentu ingat apa-apa yang terjadi dalam pertandingan itu.

“Saudara saya ingatkan kembali bahwa saudara bersaksi dibawah sumpah. Saya tau korban adalah teman saudara tapi tolong anda bicara sejujur-jujurnya dan menyingkirkan semua ikatan itu agar kita dapat menarik kebenaran dalam mengambil keputusan dalam perkara ini secara adil. Saudara mengaku menyaksikan pertandingan ini sampai akhir dan saudara juga mengaku ingat peristiwa yang terjadi saat itu tapi saudara malah tidak mengetahui siapa yang mendapat kartu kuning saat pertandingan tersebut” Ungkap salah seorang hakim anggota dengan mimik wajah heran.

Namun keheranan majelis hakim ini tetap dipertegas saksi bahwa dirinya tidak ingat tentang itu.

“Terserah andalah, karena anda dibawah sumpah dan anda nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kesaksian saudara. Semua ini akan kita jadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan” Ujar hakim mengingatkan.

Hakim juga sempat mempertanyakan apakah saat itu setelah terjadinya perkelahian sempat diadakan perdamaian, saksi menjawab tidak.

Dalam memberikan kesaksian saksi terkesan tidak mematuhi aturan, Hakim Ketua sempat menegur saksi.

“Saya yang memimpin sidang. Saya minta anda jawab apa yang saya tanyakan saja. Jangan malah menimbulkan kesan persidangan ini bagaikan debat kusir,” Ungkap Hakim ketua dengan wajah sedikit memerah.

Kuasa hukum kedua terdakwa, DP Agus Rosita yang diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada saksi mempertanyakan pengertian kata brutal yang dilontarkan saksi atas tindakan Adi Chandra.

Mendapat pertanyaan ini, saksi menyatakan meralat kesaksian sebelumnya. Menurutnya, yang brutal bukan hanya Adi karena waktu itu juga banyak dari oknum dishubkominfo yang melakukan pemukulan. Namun dirinya tidak ingat secara pasti siapa orangnya.

Terdakwa Ery Satriawan yang diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menyampaikan  sanggahan atas kesaksian Adha menuturkan kesaksian saksi banyak yang tidak benar.

“Awal kejadian, saya dengan petrus bukan sedang berebut bola. Saat itu, bola yang awalnya memang berada di kaki saya sudah saya oper ke rekan lain dan kemudian petrus membody saya dengan keras yang berakibat kami berdua terjatuh. Begitu kami bangun terjadilah pertengkaran mulut dan kemudian dan saya akui ada memukul dirinya namun kearah pipi. Tapi saat itu juga petrus langsung membalas bukannya diam seperti penututran saksi” Jelas Ery.

Keterangan saksi yang menyatakan tidak ada perdamaian juga dibantah Ery. Menurutnya, dirinya sudah meminta maaf namun petrus tidak mengubris dan menolak permintaan maaf saya.

“Kapten Tim mereka sempat membentak petrus dan meminta agar menerima uluran tangan permintaan maaf saya. Namun saat itu petrus hanya menjabat tangan saya dengan berat hati.” Kata Ery

Adi Chandra terdakwa lainya juga membantah keterangan saksi yang menyatakan dirinya melakukan penyerangan secar brutal.

“Tidak pernah saya melakukan serangan yang disebutnya secara brutal. Yang benar, saya beberapa kali dipukul dari arah belakang dan karena merasa sakit baru saya membalas. Itupun hanya 1 kali.” Jelas Adi.

Bahkan saat itu menurut Adi, Saksi sempat melontarkan ancaman kepada Ery sambil berbicara kepada Petrus untuk melanjutkan permasalahan ini diluar lapangan.

Dua saksi lainnya dari pihak polres, Titus Harianto dan Fadil lebih banyak mengatakan tidak ingat. Termasuk saat hakim kembali mempertanyakan apakah saksi mengetahui apakah hakim ada mengeluarkan kartu kuning selama pertandingan tersebut.

Seusai mendengarkan keterangan tiga orang saksi polres yang di hadirkan pihak JPU, Sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada Rabu (27/7) mendatang dengan agenda kembali mendengarkan keterangan 2 orang saksi dari dishubkominfo, 2 orang wasit dan 1 orang pihak panitia.(fsl)