Tajam, Dipercaya, Independent

Nasional rss

Parpol Dilarang Kampanye di Media Massa Sebelum 23 September

(0)
20 Februari 2018

JAKARTA — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, menegaskan partai politik dilarang melakukan kegiatan kampanye di media massa sebelum 23 September 2018. Selama jeda waktu tujuh bulan sebelum masa kampanye, parpol hanya boleh melakukan kegiatan sosialisasi parpol secara internal. Iklan

Kepala Daerah Rentan Korupsi, Modus Paling Sering Penyuapan

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch menyebutkan,kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2017, tercatat 30 orang kepala daerah terjerat kasus korupsi, yang terdiri dari 1 gubernur, 24 bupati/wakil bupati, dan 5 wali kota/wakil wali kota.

9 Wilayah Berpotensi Kebakaran Hutan, Ini Himbauan BMKG untuk Warga

Detikriau.org – Badan Meteorologi dan Geofisika ( BMKG) menyatakan sembilan wilayah di Indonesia berpotensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan pada bulan Februari hingga Maret 2018. Wilayah tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Untuk itu, Sekretaris Utama BMKG Widada Sulistya ingin mengingatkan beberapa hal kepada masyarakat… Read More ›

Catat, Inilah Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019!

JAKARTA – Sebanyak 14 partai politik (parpol) yang lolos verifikasi faktual telah mendapatkan nomor urut peserta Pemilu 2019. Pengundian nomor itu dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Minggu (18/2/2018).

Tes CPNS 2018 Digelar Setelah Pilkada

“Daerah yang belanja pegawainya diatas 50 % tidak akan mendapatkan formasi” JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menghitung kebutuhan CPNS 2018. Perhitungan itu didasarkan pada usulan yang diajukan instansi pusat dan daerah.

Yusril: Ada Permainan Ingin Gagalkan PBB Ikut Pemilu

JAKARTA — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menduga ada permainan pat gulipat dalam rangka menggagalkan PBB untuk ikut pemilu melalui KPU Papua. Ia mengatakan, akan menggugat KPU Papua dan KPU Pusat, bahkan memidanakan mereka. “KPU Papua telah mengumumkan PBB lolos, tiba-tiba menyerahkan hasil rekap yang menyatakan PBB tidak lolos tanggal 14… Read More ›

Politisi PPP: Kami Dikritik Saja Masih Suka Tidur, apalagi Tak Ada Kritik

JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan, lembaganya tidak antikritik. Menurut dia, tidak ada keinginan DPR untuk membatasi kritik lewat revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Waduh ….. Kritik Anggota DPR, Lembaga atau-pun Perorangan Bisa di pidana.

detikriau.org – Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD(MD3) telah disahkan melalui rapat paripurna resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), Senin, 12 Februari 2018 kemarin.  Ada beberapa pasal yang harus menjadi perhatian, salah satunya soal pidana buat mereka yang mengkritik DPR.