Arsip Kategori: Nasional

Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khawatir kemampuan pemerintah dalam membayar utang dan bunga utang menurun. Pasalnya, terjadi tren penambahan utang terutama akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan utang dan biaya bunga yang ditanggung pemerintah ini melampaui pertumbuhan PDB nasional.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, pandemi Covid-19 memang telah meningkatkan defisit, utang, dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang berdampak pada pengelolaan fiskal.

“Meskipun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, tapi trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah,” kata Agung dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/6/2021)

Agung menuturkan, penurunan kemampuan bayar pemerintah menjadi dikhawatirkan lantaran indikator kerentanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan International Debt Relief (IDR).

Asal tahu saja sepanjang tahun 2020, utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun. Posisi utang ini meningkat pesat dibandingkan dengan akhir tahun 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun.

BPK menyoroti, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen. Angkanya melampaui rekomendasi IMF pada rentang 25-35 persen. “Begitu juga dengan pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen,” tutur Agung.

Kemudian, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen.

“Tak hanya itu, indikator kesinambungan fiskal Tahun 2020 yang sebesar 4,27 persen juga melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen,” pungkas Agung.

Sepanjang tahun 2020, pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 1.647,78 triliun atau 96,93 persen dari anggaran. Sedangkan realisasi belanjanya mencapai Rp 2.595,48 triliun atau 94,75 persen. Dengan demikian, fiskal mengalami defisit sebesar Rp 947,70 triliun atau sekitar 6,14 persen dari PDB. Pada tahun 2023 mendatang, Indonesia berkomitmen mengembalikan defisit sekitar 3 persen dari PDB.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2021/06/22/152229226/utang-membengkak-bpk-khawatir-pemerintah-tak-sanggup-bayar.

JMSI Dukung Langkah POLRI Dalam Kaitan Penanganan Kasus UU ITE

Jakarta — Langkah Polri mengedepankan upaya preemptive (pendahuluan) dan preventive (pencegahan) dalam menangani kasus yang berkaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diapresiasi organisasi perusahaan media massa berbasis internet, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).

Dalam keterangannya, Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengatakan, pihaknya berharap Virtual Police yang akan dikerahkan Polri untuk memantau perbincangan di dunia maya dapat sungguh-sungguh bekerja untuk membantu pertukaran gagasan di dunia maya lebih produktif dan konstuktif, yang artinya menjaga iklim demokrasi.

Virtual Police yang dikerahkan itu juga diharapkan benar-benar dapat membedakan karya jurnalistik yang dihasilkan perusahaan pers dengan pernyataan-pernyataan personal yang disampaikan para pemilik akun media sosial baik yang jelas identitasnya maupun yang anonimus.

Mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu mengutip data monitoring Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang mengatakan bahwa sepanjang 2020 lalu setidaknya sepuluh pekerja pers yang sedang melaksanakan tugas profesi dijerat dengan UU ITE, terutama pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian.  

Police Virtual ini diharapkan tidak mengulangi peristiwa salah pasal terhadap karya jurnalistik.

Di sisi lain salah seorang pendiri Belt and Road Journalist Forum (BRJF) itu menambahkan, pihaknya pernah bertemu dan mendiskusikan fenomena perbincangan di dunia maya dengan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Slamet Uliadi, beberapa waktu lalu.

“Memang patut dijadikan perhatian bersama kualitas perbincangan di dunia maya yang sering kali keluar dari yang diharapkan. Media sosial yang kita harapkan dapat memperkuat pondasi dan tenun kebangsaan faktanya sering diwarnai pernyataan-pernyataan bernuansa ujaran kebencian dan kabar bohong, serta mengganggu kohesivitas sosial,” ujar Teguh Santosa lagi.

Mantan Wakil Presiden Konfederasi Wartawan ASEAN (2018) itu menambahkan, pihak Polri pasti telah mempersiapkan tahapan dalam penerapan Virtual Police tersebut.

Nantinya Polri perlu mensosialisasikan kepada publik bagaimana Virtual Police ini akan bekerja. Apakah setelah monitoring akan diikuti dengan memberikan peringatan 1, 2, dan 3 secara virtual, sebelum akhirnya dilakukan penindakan, atau peringatan disampaikan secara langsung dan pihak yang diduga melanggar diminta membuat komitmen tidak mengulangi perbuatan.

“Transparansi hal-hal teknis pada tingkat pelaksanaan ini diperlukan sehingga masyarakat paham, dan ada kepastian di tingkat tindakan,” ujarnya lagi.

Keberadaan Virtual Police disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Surat Edaran bernomor SE/2/11/2021 yang ditandatangani hari Jumat lalu (19/2).

Surat Edaran itu mempertimbangkan perkembangan situasi nasioal terkait dengan penerapan UU 19/2016 tentang Perubahan ata UU 11/2008 tentang ITE yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Atas pertimbangan itu, Kapolri meminta agar seluruh anggota Polri menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kapolri juga menginstruksikan jajarannya untuk senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif untuk menghindari dugaan kriminalisasi terhadap pihak yang dilaporkan, dan di saat bersamaan dapat menjamin ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Di antara yang akan dilakulan dalam konteks itu adalah mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang tujuannya untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari tindak pidana siber.*

Pekerjaan Rumah Sampah Masker Medis yang Kian Melimpah

JAKARTA — Pengelolaan limbah masker medis sekali pakai menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Keberadaan sampah masker medis yang digunakan masyarakat secara luas mulai menjadi tantangan bagi pemerintah karena jumlahnya semakin berlimpah.

Limbah masker medis harus ditangani dengan benar untuk mencegah kemungkinan menjadi media penularan virus. Apalagi, jika masker tersebut usai digunakan oleh penderita Covid-19.

“Kalau (limbah) masker medis yang digunakan pasien Covid-19, maka harus hati-hati. Sebab, ada virus yang tertampung dalam masker tersebut,” kata Ketua Subbidang Penanganan Limbah Medis Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Lia G Partakusuma dalam konferensi virtual BNPB, Jumat (19/2).

Lia mengatakan, virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 hidup dalam droplet atau cairan. Orang yang positif terinfeksi ketika menggunakan masker maka virus ini kemudian tertampung dalam penutup hidung dan mulut ini. 

Dia melanjutkan, virus ini bisa hidup di permukaan kaca, plastik, limbah karton, feses, termasuk di masker selama tiga hingga empat hari. Jadi, kata Lia, banyak sekali benda-benda yang jadi media penularan virus.

“Termasuk masker berpotensi untuk jadi infeksius atau menularkan virus. Setiap masker punya potensi untuk menularkan bahaya infeksi, termasuk Covid-19,” katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, Lia berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam penanganan limbah masker medis. Caranya yaitu dengan melakukan disinfeksi atau membunuh kuman.

Lia menambahkan, virus ini bisa mati dalam suhu lebih dari 60 derajat celcius. Pilihan lainnya untuk membunuh virus ini adalah menggunakan alkohol atau dilarutkan dalam detergen. 

“Kalau ingin menghilangkan potensi infeksinya, termasuk masker medis maka bisa direndam dalam detergen atau air sabun kemudian beberapa saat kemudian digunting, dirobek termasuk talinya. Kenapa? Supaya tidak ada oknum yang bisa menyalahgunakan masker tersebut dan bisa dijual lagi,” katanya.

sumber: Republika

Hadiri Dies Natalis HMI Ke-74, Kapolri: Kita Butuh Bersatu Melawan Covid-19

JAKARTA— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri puncak acara Dies Natalis HMI ke-74 yang digelar di Aula Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Kamis malam (18/2/2021).

Acara yang digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan itu, turut dihadiri oleh senior-senior HMI seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Kepala BPKM Bahlil Lahadalia serta diikuti oleh tokoh HMI Akbar Tanjung melalui virtual.

Dalam sambutanya, Jenderal Listyo Sigit mengingatkan bahwa saat ini dunia khususnya bangsa Indonesia tengah mengalami masa-masa sulit yakni menghadapi pandemi Covid-19.

“Ini bukan masalah biasa, ini masalah yang luar biasa,” kata Kapolri.

Situasi pandemi Covid-19, sambung Sigit, tidak hanya berdampak kepada kesehatan melainkan juga perekonomian dan aspek lain. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa saat ini, dibutuhkan persatuan dari seluruh elemen mahasiswa tak terkecuali pemuda dan mahasiswa.

Mantan Kapolda Banten ini sadar, bahwa polarisasi saat ini masih terasa dan terus timbul di tengah masyarakat dampak dari pemilihan kepemimpinan negara. Namun, Listyo menekankan, perbedaan akan selalu ada disetiap perjalanan pergantian kepemimpinan.

“Kapan kita harus berbeda pendapat dan kapan kita harus bersatu. Itu yang terpenting. Bukan untuk siapapun tapi untuk menjaga NKRI dan membawa negara kita keluar dari masa krisis global ini,” tekan Sigit.

Orang nomor satu di Korps Kepolisian ini lantas mengingatkan kalau elemen bangsa tidak bersatu maka dikhawatirkan pihak luar akan memanfaatkan kelengahan dan mengambil sumber daya alam yang kita miliki.

“Polarisasi ini belum selsai, kita lagi butuh persatuan karena masalah yang kita hadapi ini serius,” tandas mantan Kabareskrim Polri ini.

Disisi lain, Kapolri juga mengajak elemen pemuda dan mahasiswa khususnya HMI turut bersama-sama memberikan edukasi dan soslialisasi akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan bahasa-bahasa mahasiswa agar lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat.

“Ini penting, dan perlu peran dari rekan-rekan untuk mengajak masyarakat dengan bahasa rekan-rekan sendiri. Kalau dengan bahasa mahasiswa ini seperti apa. Intinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya./*

Kapolri Ingin Virtual Police Segera Diaktifkan, Edukasi Masyarakat soal UU ITE

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Kedatangan Kapolri yang disambut Ketua KPK Firli Bahuri, untuk silaturahmi dan membahas sinergi Polri dan KPK ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp.(ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar virtual police atau polisi dunia maya segera diaktifkan. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di media sosial soal perkara yang bisa dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

” Virtual police menegur dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal sekian dengan ancaman hukuman sekian. Lalu diberikan apa yang sebaiknya dia lakukan. Tolong ini dikerjasamakan dengan Kominfo, sehingga kalau ada konten-konten seperti itu, virtual police muncul sebelum cyber police yang turun,” kata Sigit dalam Rapim Polri, Selasa (16/2/2021).

Menurutnya, dalam hal ini Polri juga bisa bekerja sama dengan para pegiat media sosial atau influencer. Dengan begitu, edukasi tentang UU ITE benar-benar dipahami masyarakat.

“Saya kira ini bisa dengan melibatkan influencer yang disukai masyarakat, sehingga proses edukasi dirasakan nyaman, tidak hanya menakut-nakuti, tapi membuat masyarakat tertarik dan sadar serta memahami apa yang boleh dan tidak boleh,” tuturnya.

Terkait penerapan UU ITE, ia juga memberikan instruksi kepada jajarannya untuk membuat panduan tentang penyelesaian kasus-kasus yang menggunakan UU ITE. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar tidak ada lagi penggunaan pasal-pasal karet UU ITE untuk mengkriminalisasi pihak tertentu.

Salah satu yang perlu diatur, menurut Sigit, yaitu agar laporan-laporan dengan pasal UU ITE yang bersifat delik aduan dilaporkan langsung oleh korban.

“Tolong dibuat semacam STR atau petunjuk agar bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik saat menerima laporan,” kata Sigit. “Bila perlu, jika ada pelaporan tertentu yang bersifat delik aduan, yang lapor harus korbannya. Jangan diwaki-wakili lagi. Ini supaya tidak ada asal lapor, nanti kita yang kerepotan,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kapolri Ingin Virtual Police Segera Diaktifkan, Edukasi Masyarakat soal UU ITE”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/13385121/kapolri-ingin-virtual-police-segera-diaktifkan-edukasi-masyarakat-soal-uu?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Putra Hasyim Muzadi Desak SKB Tiga Menteri Dicabut

Jakarta – Institut Hasyim Muzadi (IHM) menyambut baik niat pemerintah untuk menegakkan toleransi antarumat beragama di Tanah Air. Namun di sisi lain, keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dinilai tidak tepat.

Point yang menjadi perdebatan sampai sekarang adalah tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik.

“Kita menolak bukannya tidak suka, tapi toleransi bisa dengan jalan alternatif lain. Kalau ada kasus, ya, per kasus diselesaikan, jangan dipukul rata secara menyeluruh,” kata Direktur Eksekutif IHM, Muhammad Yusron Ash-Shidqi, di Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, pada Selasa, 16 Februari 2021.

Dia mengingatkan, aturan itu jangan sampai memicu benturan antarumat beragama. Jika dikaitkan dengan pendidikan, SKB justru menghilangkan semangat keagamaan di dalam perundang-undangan pendidikan.

“SKB 3 Menteri ini melarang sekolah dan pemerintah daerah untuk mengimbau. Hal ini bertentangan dengan spirit pendidikan untuk menyampaikan kebaikan. Masa tidak boleh mengimbau dalam dunia pendidikan, apalagi ini antarsesama pemeluk agama dalam menyampaikan risalah Tuhan,” katanya.

Atas dasar itulah, IHM meminta SKB TIga Menteri Nomor 02/KB / 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk dicabut.

Putra bungsu mendiang ketua umum Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi itu menyarankan pemerintah merujuk pada UUD 1945 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah.

Dia mengingatkan, aturan itu jangan sampai memicu benturan antarumat beragama. Jika dikaitkan dengan pendidikan, SKB justru menghilangkan semangat keagamaan di dalam perundang-undangan pendidikan.

“SKB 3 Menteri ini melarang sekolah dan pemerintah daerah untuk mengimbau. Hal ini bertentangan dengan spirit pendidikan untuk menyampaikan kebaikan. Masa tidak boleh mengimbau dalam dunia pendidikan, apalagi ini antarsesama pemeluk agama dalam menyampaikan risalah Tuhan,” katanya.

Atas dasar itulah, IHM meminta SKB TIga Menteri Nomor 02/KB / 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk dicabut.

Putra bungsu mendiang ketua umum Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi itu menyarankan pemerintah merujuk pada UUD 1945 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah.

sumber: viva.co.id

Belum ada kepastian dari Arab Saudi, biaya haji 2021 tetap disiapkan

JAKARTA. Pemerintah mulai merancang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2021/1442 hijriah. Terdapat dua skema rancangan BPIH yang tengah disiapkan.

Dua skema yang disiapkan tersebut berkaitan dengan kondisi pandemi virus corona (Covid-19) yang masih berlangsung hingga saat ini.

“Kementerian Agama (Kemenag) sudah mulai membahas rancangan BPIH, untuk skema haji dengan kuota 100% dan kuota 50%,” ujar Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (11/2).

Pembahasan telah dilakukan meski saat ini belum ada keputusan dari Pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sebagai informasi, pada tahun 2020 lalu, Arab Saudi menutup pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah di luar Arab Saudi.

Akhir tahun 2020 lalu, kondisi pandemi Covid-19 di Arab Saudi telah menunjukkan kurva yang melandai. Arab Saudi pun kembali membuka akses ibadah umroh.

Namun, awal Februari ini, kasus positif Covid-19 di Arab Saudi kembali melonjak. Dus, Arab Saudi pun kembali menutup akses bagi 20 negara termasuk Indonesia.

“Meski belum ada keputusan dari Arab Saudi, tapi kami harus siap dengan segala kemungkinan,” terang Oman.

Oman bilang, saat ini biaya-biaya tambahan dalam kondisi pandemi masih terus didalami. Termasuk dengan pemeriksaan PCR sebelum jemaah berangkat ke tanah suci tersebut.

sumber: kontan.co.id

Arab Saudi Blacklist Indonesia, Haji 2021 Terancam Batal

Haji 2019 (Foto: Ardhi Suryadhi/detikcom)

Jakarta – Pemerintah Arab Saudi memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang dilarang berkunjung. Kebijakan mendadak itu membuat ratusan jamaah umrah batal berangkat. Pelaksanaan haji pun semakin diliputi ketidakpastian.

Selain Indonesia, ada 19 negara yang juga di-blacklist Saudi. Yakni, Argentina, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Brasil, Jerman, dan Inggris. Kemudian, Jepang, Italia, Pakistan, Irlandia, Portugal, Turki, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Prancis, Lebanon, Mesir, dan India. Kebijakan yang berlaku mulai kemarin itu bertujuan meredam persebaran Covid-19 di Saudi.

Salah satu travel yang terdampak penutupan tersebut adalah travel haji dan umrah Assuniyah di Jember. Ahmad Ghonim Jauhari selaku pengelola travel Assuniyah mengatakan, pihaknya sebenarnya akan memberangkatkan jamaah umrah pada 12 Februari. ’’Ada 23 jamaah yang siap berangkat. Jadi 24 jamaah termasuk saya,’’ katanya kemarin.

Kini, dia terpaksa menunda keberangkatan. Hal itu sudah disampaikan kepada jamaah. Para jamaah pun menerima keputusan tersebut.

Pria yang akrab disapa Gus Ghonim itu melanjutkan, harga paket umrahnya Rp 26 juta. Rencananya, terbang dari Bandara Juanda Surabaya, Sidoarjo, menuju Jeddah dengan menggunakan maskapai Lion Air.

Di sisi lain, Kabid Umrah Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshary sangat prihatin dengan pengumuman dari Arab Saudi itu. ’’Padahal, penyelenggara umrah sedang semangat-semangatnya promosi,’’ ujarnya.

Selain itu, pihak travel umrah bersemangat karena usia jamaah diperlonggar menjadi 18–60 tahun mulai 22 Januari lalu. Zaky mengatakan, kantor travel umrah yang sebelumnya tutup mulai membuka operasional kembali. Tetapi, sekarang jadi kembali tidak jelas.

Dia mengakui, salah satu pertimbangan Saudi adalah peningkatan kasus Covid-19 di sana. Zaky menyebutkan, Saudi sudah mengumumkan menang melawan pandemi Covid-19 pada 13 Desember 2020. Salah satu indikatornya adalah rata-rata kasus harian yang di bawah 150, dengan jumlah kesembuhan mencapai 90 persen.

Saudi menjadi negara keempat yang paling aman dikunjungi di tengah pandemi. Namun, pada 2 Februari lalu, kasus Covid-19 di Saudi meningkat. Jumlahnya mencapai 310 kasus dan empat kasus meninggal.

Konsul Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Jeddah Eko Hartono menyampaikan, masih ada 589 jamaah umrah Indonesia yang berada di Saudi. Mereka belum melaksanakan ibadah umrah sama sekali. Eko memastikan bahwa mereka tetap diperbolehkan melanjutkan ibadah dan akan dibantu agar bisa kembali ke tanah air sesuai jadwal. Karena itu, dia meminta mereka tak panik. ’’Kami akan berkoordinasi dengan airlines dan instansi di Saudi supaya mereka bisa tetap pulang sesuai rencana,’’ ungkapnya.

Kepulangan jamaah tersebut juga ditegaskan Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali. Dia memastikan keputusan itu tidak mengganggu jadwal kepulangan jamaah umrah. ’’Kalau untuk keluar dari Saudi, tidak ada masalah,’’ ucapnya.

Sebagai informasi, penyelenggaraan ibadah umrah dibuka oleh Saudi untuk warga negara non-Saudi pada 1 November 2020 hingga 2 Februari 2021. Selama rentang waktu tersebut, total jamaah umrah asal Indonesia mencapai 2.603 orang.

Penyelenggaraan Haji

Keputusan Saudi menutup akses untuk Indonesia juga berimbas pada rencana penyelenggaraan haji. Sangat mungkin haji tahun ini kembali ditiadakan. Indikasinya, banyak persiapan yang belum dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Misalnya, rekrutmen petugas haji yang biasanya dimulai pertengahan Februari hingga kini belum dibuka.

Besaran biaya haji juga belum diputuskan. Tahun lalu, meskipun haji dibatalkan karena pandemi, biaya haji diputuskan pada 30 Januari atau sekitar 5 bulan sebelum penerbangan perdana jamaah haji.

Nah, tahun ini, pemerintah bersama Komisi VIII DPR baru menyetujui pembentukan panitia kerja (panja) biaya haji 2021. Padahal, waktu yang tersisa tinggal empat bulan. Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, jika menggunakan acuan kondisi normal, rombongan haji tahun ini mulai diberangkatkan pada 15 Juni.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Oman Fathurahman mengakui, belum banyak perkembangan persiapan haji 2021. Termasuk soal biaya haji yang belum ditetapkan. ’’(Masih, Red) Menyusun skema-skema anggaran BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji, Red),’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin.

Penyusunan biaya haji tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu, harga ongkos haji disusun tanpa ada penyesuaian dengan kondisi pandemi Covid-19. Tetapi, tahun ini, penyusunan biaya haji disesuaikan dengan skenario penyelenggaraan haji di tengah pandemi.

Kemenag sudah menetapkan skenario haji 2021. Mulai skenario haji berjalan dengan kuota normal, haji dengan kuota dibatasi, hingga skenario terburuk tidak ada haji seperti periode 2020. Nah, ongkos haji antara kuota normal dan kuota separo berbeda. Semakin sedikit jumlah jamaah haji, biayanya semakin mahal.

Oman mengatakan, seharusnya saat ini rekrutmen petugas haji sudah selesai. Namun, Kemenag bisa saja menggunakan hasil seleksi petugas haji 2020 yang berhenti di tengah jalan.

Soal kontrak layanan haji di Arab Saudi, lanjut Oman, sudah dilakukan sejumlah pendekatan. Dia menjelaskan, komunikasi kontrak layanan haji dilakukan sejak tahun lalu. Penyedia layanan haji 2021 bisa menggunakan perusahaan yang lolos seleksi penyedia layanan tahun lalu.

Sebagaimana diketahui, tahun lalu Kemenag sudah melakukan seleksi atau penjaringan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Baik itu katering, hotel, maupun transportasi. Namun, seluruhnya terhenti karena pandemi. ’’(Kontrak, Red) akan terus diperbarui sesuai update,’’ ungkapnya. Kontrak layanan haji juga bergantung jumlah jamaah yang akan berangkat tahun ini.

Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi menuturkan, keputusan Saudi memasukkan Indonesia dalam ’’daftar hitam’’ membuat penyelenggaraan haji semakin tidak pasti. Apalagi, penyelenggaraan haji yang mengacu pada kalender Hijriah semakin maju setiap tahunnya.

’’Keputusan Saudi harus menjadi wake-up call bagi pemerintah Indonesia. Khususnya Satgas Covid-19,’’ tegasnya kemarin. Pemerintah Indonesia harus serius menangani persebaran Covid-19. Sebab, penanganan Covid-19 di Indonesia juga dipantau oleh negara-negara lain. Termasuk Arab Saudi.

sumber: jawapos

Catat! Bulan Depan Beli Mobil Baru Bebas PPnBM, DP Bakal 0%

Foto: Gedung Kementerian Keuangan (Dokumentasi CNBC Indonesia)

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis pernyataan resmi perihal kebijakan insentif penurunan tarif PPnBM (diskon pajak) untuk kendaraan bermotor segmen ≤ 1.500 cc kategori sedan dan 4×2, Jumat (12/2/2021) malam.

Plh. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahmat Widiana menjelaskan keputusan ini diambil setelah dilakukan koordinasi antarkementerian dan diputuskan dalam rapat kabinet terbatas.

“Segmen tersebut dipilih karena merupakan segmen yang diminati kelompok masyarakat kelas menengah dan memiliki local purchase di atas 70%,” ujar Rahmat seperti dikutip dari siaran pers yang diterima CNBC Indonesia.

Diskon pajak dilakukan secara bertahap sampai dengan Desember 2021 agar memberikan dampak yang optimal. Diskon pajak sebesar 100% dari tarif normal akan diberikan pada tiga bulan pertama, 50% dari tarif normal pada tiga bulan berikutnya, dan 25% dari tarif normal pada tahap ketiga untuk empat bulan. Besaran diskon pajak akan dievaluasi efektivitasnya setiap tiga bulan.

Kebijakan diskon pajak ini akan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan ditargetkan akan mulai diberlakukan pada Maret 2021.

Pemberian diskon pajak kendaraan bermotor ini didukung kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor, yaitu melalui pengaturan mengenai uang muka (DP) 0% dan penurunan ATMR Kredit (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).

“Kombinasi kebijakan ini harapannya juga dapat disambut positif oleh para produsen dan dealer penjual untuk memberikan skema penjualan yang menarik agar potensi dampaknya semakin optimal,” kata Rahmat.

“Kebijakan ini diharapkan mampu mengungkit kembali penjualan kendaraan mobil penumpang yang mulai bangkit sejak bulan Juli 2020. Diskon pajak ini juga berpotensi meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif, mengungkit gairah Konsumsi Rumah Tangga (RT) kelas menengah dan menjaga momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi yang telah semakin nyata,” lanjutnya.

Di sisi konsumen, menurut Rahmat, Lebaran yang kerap diwarnai tradisi mudik diharapkan juga akan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor. Tentunya hal itu bisa terlaksana apabila pandemi Covid-19 telah melandai.

Rahmat menyebut diskon pajak kendaraan bermotor diberikan untuk mempercepat laju pemulihan ekonomi.

Rilis pertumbuhan ekonomi Q4-2020 pada 5 Februari 2021 yang lalu mengkonfirmasi tren pemulihan ekonomi yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi terus membaik, dari -5,32% di Q2-2020 meningkat menjadi -3,49% di Q3-2020 dan terus meningkat menjadi -2,19% di Q4-2020.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stimulus belanja negara berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Konsumsi RT secara bertahap juga mengalami perbaikan. Pada Q2-2020, konsumsi RT tumbuh -5,52%, meningkat menjadi -4,05% di Q3-2020 dan -3,61% di Q4-2020.

“Konsumsi masyarakat kelas menengah-atas masih tertahan karena pandemi, sehingga tabungan masyarakat di perbankan mengalami peningkatan yang signifikan,” kata Rahmat.

Dari sisi produksi, lanjut Rahmat, insentif ini akan memperkuat pemulihan ekonomi sektor-sektor strategis domestik. Rilis PDB menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi telah mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi.

Sektor industri pengolahan dan perdagangan yang secara total berkontribusi sebesar 32,8% juga mengalami pemulihan. Sektor industri pengolahan telah membaik dari -6,18% di Q2-2020, meningkat menjadi -4,34% di Q3-2020 dan -3,14% di Q4-2020. Sektor perdagangan memiliki tren pemulihan yang hampir sama, dari -7,59% di Q2-2020 meningkat menjadi -5,05% di Q3-2020 dan -3,04% di Q4-2020.

Lebih lanjut, Rahmat bilang program vaksinasi yang telah berjalan secara masif diharapkan akan efektif segera menurunkan kurva infeksi Covid-19 dan mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Diskon pajak kendaraan bermotor ini menjadi bagian integral yang selaras dengan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

sumber: CNBC Indonesia

HPN 2021, Kapolri Minta Pers Bantu Tangkal Hoaks yang Memecah Belah Bangsa

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Pers yang menjadi pilar keempat demokrasi untuk terus mencerahkan masyarakat Indonesia dalam memberikan informasi.

Hal tersebut disampaikan Listyo Sigit saat mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021 yang diperingati pada hari Selasa (9/2/2021).

“Saya Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2021. Semoga Pers senantiasa menjadi garda terdepan dalam mencerahkan masyarakat sebagai pilar keempat Demokrasi,” kata Sigit dalam tayangan video ucapan Hari Pers Nasional.

Sigit juga berharap kepada Pers atau insan media untuk ikut membantu menangkal serta memerangi penyebaran hoaks yang dapat memcah belah bangsa dan negara.

“Serta membantu Polri dalam menangkal timbulnya hoaks dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Dengan munculnya semangat yang sama untuk menjaga keutuhan NKRI itu, Sigit menekankan, hal itu dapat semakin memperkuat kebhinekaan yang ada di Indonesia.

“Sehingga turut membangkitkan semangat kebhinekaan yang mendorong produktivitas dan optimistisme bangsa,” ucap Sigit.

Hari Pers Nasional diperingati tanggal 9 Februari tiap tahunnya. Pada tahun ini tema yang diangkat “Bangkit Dari Pandemi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi”.

Hari Pers Nasional digelar secara virtual lantaran dilakukan di tengah Pandemi Covid-19 atau virus corona.

Meski digelar secara virtual, semangat Hari Pers Nasional pun tak ikut luntur. Pasalnya, kegiatan tetap dilakukan. Tak hanya itu, sejumlah pejabat negara ikut terlibat, salah satunya adalah Presiden Indonesia Joko Widodo beserta jajarannya./rls