Arsip Kategori: Advetorial Pemkab Inhil

Gesa Pembangunan Sektor Perhubungan, Bupati Inhil Kunjungi Kemenhub RI

“Peningkatan Infrastruktur Pelabuhan Samudera Kuala Enok dan Pelabuhan Parit 21 Tembilahan masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)”

“Terhitung sejak 2021, seluruh kewenangan Bandara Tempuling menjadi kewenangan penuh Kementerian Perhubungan RI”

Jakarta, detikriau.org – Upayakan peningkatan pembangunan infrastruktur pada sektor perhubungan di Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati Inhil H.M. Wardan mengunjungi Kantor Kementerian Perhubungan RI di Jl. Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat. Kujungan tersebut diterima oleh Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan RI DR. Umar Aris, SH, MM, MH diruang kerjanya, jum’at (12/3/2021).

Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kab. Inhil Afrizal,  Kadis Perhubungan Rudiansyah, dan Kadisperindag Doan Anggara, serta Direktur BUMD Kelapa Inhil Gemilang (KIG), Ibnu.

Bupati menyampaikan ekspose Infrastruktur Perhubungan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan memprioritaskan pada peningkatan Infrastruktur Pelabuhan Samudera Kuala Enok , Pelabuhan Parit 21 Tembilahan, serta Bandar Udara Tempuling.

“Alhamdulillah apa yang kita usulkan disambut baik oleh Pihak Kementerian dan akan menjadikannya dalam agenda prioritas Kementerian Perhubungan, “ Ujar HM Wardan

https://www.bukalapak.com/c/fashion-pria/jam-tangan-171?ho_offer_id=offer_id&ho_trx_id=transaction_id&affiliate_id=affiliate_id&utm_source=hasoffers&utm_medium=affiliate&utm_campaign=offer_id&ref=referer

Disyukuri Bupati, dari tiga Usulan Prioritas Sektor Perhubungan yang disampaikan, dua diantaranya yakni  peningkatan Infrastruktur Pelabuhan Samudera Kuala Enok dan Pelabuhan Parit 21 Tembilahan sudah masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Dengannya diharapkan apa yang menjadi tujuan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai gerbang masuk bagi Pengembangan Kawasan Ekonomi Riau Bagian Selatan akan segera terwujud..

Ditambahkan Bupati, selain pelabuhan juga disampaikan usulan peningkatan Bandar Udara Tempuling sebagai akses keluar dan masuk Kabupaten Indragiri Hilir melalui Jalur Udara.

“Selain Pelabuhan sebagai akses laut, kita usulkan juga peningkatan infrastruktur Bandar Udara Tempuling sebagai pintu masuk dan keluar Indragiri Hilir dari jalur udara, dan mulai tahun 2021 ini segala kewenangan terkait Bandara Tempuling merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Perhubungan RI”, jelas Bupati dua priode ini.

Bupati berharap agar upaya yang dilakukannya ini bersama-sama dengan unsur Perangkat Daerah Kab Inhil, dapat segera diwujudkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai informasi tambahan, beberapa hari yang lalu di Tembilahan Bupati Inhil juga telah menyampaikan ekspose dan proposal terkait usulan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ke Pemerintah Pusat pada acara Kunjungan Kerja Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas RI H. Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si dan Anggota DPR RI Komisi V H. Syahrul Aidi Maazad, LC.MA berserta Empat Kepala Balai Kementerian PUPR RI./dro

Bupati Inhil ekspos usulan pembangunan dihadapan Anggota DPR RI

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Inhil, HM Wardan ekspos usulan kegiatan pembangunan, baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi Riau maupun kewenangan Kabupaten Inhil yang  membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat.

Pemaparan ini disampaikan Bupati  dalam  pertemuan dengan  Anggota Komisi V DPR RI asal Dapil 2, H Syahrul Aidi Maazad, LC. MA dalam agenda kunjungan kerja (kungker) di Aula Kantor Bupati Inhil, Senin (8/3/2021).

Kedatangan anggota DPR RI ini didamping Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas RI H. Erwin Dimas serta empat Kepala Balai dari Kementerian PUPR RI.

Turut hadir mendampingi Bupati, Anggota DPRD Inhil H Edi Haryanto Sindrang serta sejumlah pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Inhil.

“Terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya atas kunjungan Bapak Syahrul dan Bapak Erwin Dimas ke Kabupaten Indragiri Hilir. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Bapak-bapak Kepala Balai yang telah berkenan hadir di Kabupaten Indragiri Hilir,” Dikatakan Bupati

Dalam eksposnya sejumlah usulan prioritas yang disampaikan Bapati meliputi usulan perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan nasional dan turap disepanjang jalan nasional yang merupakan kewenangan langsung dari Kementerian PUPR RI. Selain itu, disampaikan juga usulan yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI terkait perbaikan infrastruktur Pelabuhan Samudra Kuala Enok dan perbaikan Infrastruktur Bandara Tempuling melalui Penambahan Run Way Bandara.

Tidak lupa pula, Bupati Inhil juga menyampaikan usulan terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dijalankan oleh Pemkab Inhil khususnya di sektor Perkebunan, Perikanan, Pariwisata, Perumahan dan Pemukiman, serta Program DMIJ Plus Terintegrasi.

H Syahrul nyatakan menyambut baik usulan yang disampaikan Bupati dan berjanji untuk  memperjuangkannya ditingkat pusat, ia juga meminta kepada para Kepala Balai untuk menjadikan catatan penting dalam kegiatan Kementerian PUPR nantinya.

“Insyaallah usulan yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati ini akan menjadi perhatian khusus bagi kami bersama-sama dengan Bapak Erwin Dimas, dan akan kami sampaikan kepada Mitra Kerja Komisi V DPR RI yaitu Kementerian PUPR, Perhubungan dan Kementerian Desa, serta Kementerian lainnya sesuai dengan usulan, dan khusus untuk usulan ke Kementerian PUPR agar Bapak-bapak Kepala Balai dapat menjadikannya sebagai catatan penting sebagai skala prioritas”, ujar Politisi PKS ini.

Senada, H. Erwin Dimas dalam sambutannya juga menyambut baik usulan Bupati tersebut dan menyampaikan rasa suka cita atas dukungan penuh dari Bapak Syahrul Aidi untuk memperjuangkan program pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ditingkat pusat.

“Saya menyambut baik segala usulan yang telah disampaikan Bapak Bupati, dan saya juga mengucapkan apresiasi tinggi atas dukungan penuh dari Bapak Syahrul Aidi untuk memperjuangkan program-program pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir ditingkat pusat khususnya pada sektor Infrastuktur, Air bersih dan Perkebunan” ungkapnya.

Untuk sekedar menginformasikan, empat Kepala Balai dari Kementerian PUPR RI yang mengunjungi Inhil, yakni Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Riau, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Riau, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera III./*

Bupati HM Wardan Resmikan Rumah Produksi Program KOTAKU

Tembilahan, detikriau.org – Bupati HM.Wardan meresmikan rumah produksi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) “Sri Gemilang” di Jl.Pangeran hidayat parit 13, Senin (08/3/2021) siang.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati HM.Wardan dan pengguntingan pita oleh Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat, Lc, M.A. turut dihadiri kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Riau Ichwanul Ihsan, lurah Tembilahan dan Lurah Tembilahan Hilir.

Bangunan rumah produksi ini merupakan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Livelihood, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Indragiri Hilir.

“Semoga saja bantuan ini menjadi berkah buat masyarakat, ini merupakan “motor” awal untuk bergerak dan kedepannya diharapkan usaha yang dikelola, seperti olahan keripik pisang ini semakin berkembang.” Harap Bupati.

Bupati juga meminta kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan apa yang sudah dibantu oleh pemerintah ini secara maksimal terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Apa itu Konsep Livelihood dalam Program KOTAKU

Livelihood merupakan istilah generik yang mengandung makna “penghidupan”. Livelihood dalam konteks pembangunan berarti menggambarkan kemampuan (capabilities), kepemilikan sumber daya (sosial dan material), dan kegiatan yang dibutuhkan seseorang atau masyarakat untuk menjalani kehidupannya (Ramli, 2007).

Secara etimologis, livelihood dapat diartikan sebagai aset (alam, manusia, finansial, sosial dan fisik), dan aktifitas dimana akses atas aset dimediasi oleh kelembagaan dan relasi sosial yang secara bersama mendikte hasil yang diperoleh oleh individu maupun keluarga (Seragih, dkk 2007).

Belakangan tahun 2012, konsep pembangunan livelihood ini kemudian “dicangkokan” kedalam pendekatan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) sabagai resep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Program kota tanpa kumuh (KOTAKU) merupakan satu dari 3 agenda pembangunan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2019-2024 yaitu : (1). Agenda Sejuta Rumah, (2) Agenda Kota Tanpa Kumuh dan (3) Agenda Universal Akses Air Minum, yang juga sekaligus bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam pembangunan global “Sustainable Development Goals (SDG’s).

Satu kesatuan program tadi kemudian dikemas dalam sebuah gerakan “Program 100-0-100”, artinya menargetkan penyediaan 100% akses aman air minun, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak bagi masyarakat hingga tuntas 2030 nanti.

Namun demikian, agar program ini memiliki daya ungkit ekonomi kawasan, karenanya strategi penanganan kumuh dalam program KOTAKU mengalami pergeseran yaitu dari yang sifatnya “penanganan” prasarana dan sarana dasar permukiman, menuju pada pengarusutamaan “pengentasan”, atau yang lazim disebutnya “dari penyediaan infrastruktur dasar di permukiman kumuh eksisting, stop the bleeding, menjadi fokus kepada upaya menangani kumuh eksisting dan mencegah kumuh baru dimasa mendatang melalui pendekatan urban housing and settlement system.

Dalam konteks ini, konsep livelihood diintrodusir (introduce) sebagai penopang bersamaan dengan kegiatan, (1) Penyediaan infrastruktur dasar, (2) Fasilitasi penyediaan hunian baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), (3) Fasilitasi peningkatan kualitas hunian, (4) Fasilitasi pembiayaan perumahan, (5) Tata Ruang dan Pertanahan. Harapannya, agar kegiatan infrastruktur tersebut menjadi daya dukung lingkungan permukiman yang produktif bagi pengembangan ekonomi kawasan yang memberikan penghidupan secara layak bagi warga yang menghuninya.

Domestikasi Konsep Livelihood Dalam Program Kotaku

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) disamping mengupayakan ketidaktersediaan terpenuhinya “satu atau lebih“ (lack one or more) dari 5 indikator sebagai hunian layak yakni, (1) Perumahan tahan lama, (2) Ruang tamu yang memadai, (3) Akses ke air yang lebih baik, (4) Akses ke sanitasi yang memadai dan (5). Keamanan kepemilikan. Juga melakukan intervensi program livelihood di tingkat komunitas yang sudah didomestikasi menjadi program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK).

Tujuan program PPMK adalah memberdayakan masyarakat di lokasi yang telah dilakukan penataan kawasan tadi, agar mampu mengelola asset di lingkungannya menjadi kekuatan ekonomi produktif kawasan baik dari segi keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif yang dapat memberikan nilai tambah (value added) kawasan, sehingga secara bertahap akan berdampak langsung terhadap meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Dalam konteks ini program PPMK mendorong Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat, menemu kenali sejumlah asset yang ada di lingkungannya, dengan apa yang disebut “Pentagonal Asset” antara lain, (1). Human Capital (Sumberdaya Manusia), (2). Natural Capital (Sumberdaya Alam), (3). Financial Capital (Sumberdaya Keuangan), (4). Social Capital (Sumberdaya Sosial), dan (5). Physical Capital (Sumberdaya Infrastruktur).

Setelah dilakukan analisis terhadap pentagonal asset, berikutnya secara partisipatif, KSM-KSM yang terlibat dalam kegiatan ini merumuskan model bisnis (business model) dan rencana bisnis (business plan) yang kelak dapat dilaksanakan oleh unit-unit bisnis yang ada./prokopim Setda Inhil/kotaku.pu.go.id/detikriau

Bupati Inhil Teken MoU Sidang Itsbat Nikah Terpadu Bersama PA dan Kemenag

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Sidang Itsbat Nikah Terpadu bersama Pengadilan Agama (PA) dan Kementerian Agama (Kemenag) pada acara Pelantikandan Serah terima jabatan Ketua TP. PKK Kecamatan se-Kabupaten Inhil, Jumat (5/3/2021) di Tembilahan.

Nota kesepahaman itu menandai kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Inhil, Pengadilan Agama dan Kementerian Agama dalam upaya memberikan pelayanan bagi masyarakat guna mewujudkan keluarga bahagia, perlindungan perempuan dan anak.

“Pelayanan isbat nikah terpadu bertujuan untuk membantu masyarakat mengesahkan perkawinan, memperoleh buku nikah dan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan lain – lain,” tutur Zulaikhah usai penandatanganan MoU yang dirangkai dalam prosesi pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Inhil.

Maraknya fenomena nikah sirri di Kabupaten Inhil, diakui Zulaikhah menjadi penyebab banyaknya keluarga yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Hal itu, menurutnya akan berdampak pada sulitnya pemberian bantuan dan pelayanan kepada masyarakat bersangkutan.

“Paling tidak, program ini diharapkan dapat meminimalisir pasangan nikah yang belum punya buku nikah. Apalagi saat ini, buku nikah begitu penting, terutama untuk pengurusan berbagai keperluan administrasi kependudukan,” jelas Zulaikhah.

Dalam pelayanan terpadu, Zulaikhah menjelaskan, pasangan suami-isteri yang sudah nikah secara sah menurut agama diitsbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama. Kemudian atas dasar penetapan Pengadilan Agama itu, KUA mencatatkan pernikahan dan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah berupa Buku Nikah.

“Sementara, Dinas Dukcapil mencatatkan dan mengeluarkan Akta Kelahiran anak-anak dari pasangan yang pernikahannya sudah dicatatkan dan dikeluarkan Buku Nikahnya,” terang Zulaikhah.

Penandatanganan nota kesepahaman dalam rangkaian kegiatan pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Inhil yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Ketua Organisasi Wanita, Camat dan segenap pengurus TP PKK se – Kabupaten Inhil serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil/Diskominfo pers Inhil/dro

Selamat! Pemkab Inhil Terima Penghargaan dari KASN

Jakarta, detikriau.org – Pertamakalinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menerima penghargaan penerapan sistem merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 2020 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Penghargaan pencapaian nilai 262,6 dengan kategori baik kepada Pemkab Inhil ini diserahkan kepada Bupati Inhil HM Wardan di salah satu Hotel di Jakarta, kamis (28/1)

Ketua KASN Agus Pramusinto menerangkan bahwa dengan penganugerahan Meritokrasi, diharapkan akan mampu menjadi pemicu dalam peningkatan kinerja terbaik bagi para ASN.

Usai menerima piagam penghargaan, Bupati Inhil HM Wardan, menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi penilaian KASN. Diantaranya, aspek penilaian assesment, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan sistem informasi.

“Tentunya kita ucapkan trimakasih atas upaya dan kerja keras jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya, sehingga mampu mendapat penganugerahan ini,”kata Bupati.

Apa yang diperoleh saat itu, menurutnya semestinya mampu menjadi motivasi dalam rangka meningkatkan komitmen lembaga pemerintah untuk menciptakan ASN profesional serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjadikan ASN yang beradaya guna./dro

Pemkab Inhil Dapatkan Anugerah KASN 2020

Bupati Inhil, HM Wardan

Tembilahan, detikriau.org – Pemkab Inhil diagendakan akan menerima penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bersama 20 Kabupaten lainnya di Indonesia. Piagam penerapan sistem merit dalam manajemen ASN ini diagenda akan diserahterimakan di Jakarta pada Kamis 28 Januari 2021 mendatang.

“Penghargaan ini diberikan dengan kategori baik, dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),”kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Inhil H Fauzar, Selasa (26/1/21).

Menurut Fauzar, anugerah KASN 2020 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil melalui pengelolaan dibidang kepegawaian di BKSDM setempat.

Masuk sebagai salahs atu Kabupaten penerima anugerah, Bupati Inhil HM Wardan, mengucapkan trimakasih atas upaya dan kerja keras jajaranya dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya sebagai mana yang sudah dimanatkan.

“Apa yang kita dapat hari ini hendaknya menjadi motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja,”pesan orang nomor satu di Inhil ini.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN merupakan amanat utama dalam Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada pasal 111 disebutkan bahwa untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus dilakukan melalui seleksi terbuka. 

Hal ini dikecualikan bagi Instansi yang telah menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN nya dengan persetujuan Komisi ASN.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

Ada delapan aspek yang dinilai dalam penerapan sistem merit ini. Delapan aspek itu antara lain, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi./dro

Bupati Inhil Hadiri LK II Tingkat Nasional HMI Cab Tembilahan

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Drs HM Wardan MP menghadiri pembukaan Latihan Kader II (LK II) Tingkat Nasional HMI Cabang Tembilahan Tahun 2020, Rabu (25/11/2020).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula salah satu hotel di Ibu Kota Kabupaten Inhil ini mengusung tema “Merebut Optimisme HMI dan Masa Depan Indonesia.”

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Inhil, DR H Ferryandi, Dandim 0314/ Inhil Letkol Inf Imir Faishal, sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Inhil, serta para pengurus HMI./*

Rembuk Pendidikan Mencari Solusi Belajar Mengajar di Masa Pandemi Covid-19

“Galeri Foto”

Tembilahan, detikriau.org – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim  mengizinkan pemerintah daerah untuk memulai kembali kegiatan belajar tatap muka di sekolah  mulai Januari 2021. Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi covid.

Terkait keputusan Menteri Pendidikan tersebut Para pemangku pendidikan di Kabupaten Indragiri kembali menggelar pertemuan Rembuk Pendidikan yang bertajuk “ Mencari solusi efektif kegiatan belajar mengajar di masa pandemi covid 19 Kabupaten Indragiri Hilir. Selasa, (24/11/ 2020) malam.

Rembuk PendidIkan yang dilaksanakan di gedung Puri Cendana tersebut di hadiri Pejabat Sekda Kab. Inhil H. Fauzar SE. MP yang mewakili Bupati Inhil, Ketua DPRD Kab. Inhil, Polres Inhil, Dirut RSUD Puri Husada, Plt Kadis Pendidikan, Kakan Kemenag Inhil serta para Kepala Sekolah, Komite Sekolah serta tokoh – tokoh Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir./*

Dato’ Sri Setia Amanah Kukuhkan Kepengurusan LAMR dan Laskar Melayu Kateman

“Galeri Foto”

Guntung, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan selaku Datok Sri Setia Amanah menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dan Laskar Melayu Kecamatan Kateman bertempat di Balai Rakyat Sungai Guntung, Selasa (24/11)

Pengukuhan Pengurus LAMR Kecamatan Kateman ditandai dengan pemasangan tanjak kepada Ketua LAMR Kecamatan Kateman oleh Datok Sri Setia Amanah HM.Wardan. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum DPH LAMR Inhil H. Said Syarifuddin dan Pengurus, Camat serta Unsur Pimpinan Forkopincam Kecamatan Kateman, tokoh Masyarakat serta beberapa pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil./*