Kami sampaikan kabar untuk anda

Program Jaminan Kehilangan Kerja Akan Mirip dengan Malaysia

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang disiapkan pemerintah untuk melaksanakan UU Cipta Kerja nantinya mirip dengan yang dilaksanakan oleh Malaysia. (Detikcom/Agung Pambudhy).

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkap bentuk Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang saat ini sedang dibahas pemerintah. Nantinya, program akan mirip dengan Malaysia.

Kemiripan terutama akan dilakukan dalam bentuk manfaat hingga durasi pemberian manfaat program.

Ida menjelaskan Malaysia menginisiasi program perlindungan bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau bagi pengangguran pada 2011 lalu. Namun, baru terimplementasi pada 2018.

“Di Malaysia manfaat programnya ada employment benefit, employment services, dan vocational training,” ucap Ida dalam rapat kerja sama Komisi IX DPR, Senin (18/1).

Manfaat tersebut diberikan dalam waktu enam bulan. Untuk menerima manfaat itu, peserta harus mengiur 12 bulan selama 24 bulan kepesertaan.

Itu berbeda dengan yang dilaksanakan pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang manfaat program disalurkan dengan durasi yang berbeda-beda.

Misalnya, pekerja yang terkena PHK diberikan manfaat selama tiga sampai enam bulan,.

Sementara itu, untuk pekerja yang meninggalkan pekerjaan secara sukarela akan mendapatkan manfaat selama tiga sampai lima bulan, dan difabel akan diberikan bantuan selama lima sampai 12 bulan.

Begitu juga dengan Korea Selatan. Negara tersebut akan memberikan manfaat dari program perlindungan bagi pengangguran selama tiga sampai enam bulan bagi masyarakat berusia kurang dari 30 tahun, lalu untuk usia 31-50 tahun mendapatkan manfaat selama tiga sampai tujuh bulan, dan usia lebih dari 51 tahun atau cacat akan mendapatkan manfaat selama tiga sampai delapan bulan.

“Jadi kalau dilihat dari tiga negara ini, lebih dekat, lebih mirip dengan Malaysia,” terang Ida.

Saat ini, aturan terkait JKP masih dalam tahap finalisasi. Ida menyatakan pihaknya akan menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah (rpp) JKP pekan ini.

“Pekan ini selesaikan RPP JKP,” imbuh Ida.

Ida menjelaskan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari JKP adalah mereka yang terkena PHK karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan penggabungan atau efisiensi perubahan status kepemilikan serta perusahaan yang merugi.

Manfaat diberikan berupa uang tunai, pelatihan, dan akses mencari kerja. Seluruh manfaat itu akan diberikan selama paling lama enam bulan dengan persentase tertentu dari upah yang dilaporkan atau rata-rata upah nasional.

Nantinya, dana untuk JKP berasal dari iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). Selain itu, dananya juga berasal dari iuran pemerintah.

sumber: cnnindonesia.com

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.