Kami sampaikan kabar untuk anda

PKS Klaim Temukan Pasal Selundupan di Draf Final Omnibus Law

reporter: cnn indonesia

Rapat paripurna DPR pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, Senin 5 Oktober 2020 di Kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengklaim berhasil menemukan penambahan atau penghilangan pasal atau ayat yang tertuang di draf Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.

Temuan tersebut buah dari pemeriksaan sementara tim pemeriksa draf final UU Ciptaker yang berjumlah 812 halaman yang dibentuk fraksinya pada pekan lalu.

“Temuan sementara kami ada beberapa pasal atau ayat yang hilang atau ditambah. Berdasarkan hasil Panja [Panitia Kerja] dibandingkan dokumen 812 halaman,” kata Mulyanto kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

Namun begitu, dia belum mau mengungkapkan secara rinci pasal atau ayat mana saja yang diduga pihaknya ditambahkan atau dihilangkan dalam draf UU Ciptaker yang dikirimkan ke Jokowi.

Ia menuturkan, hasil tersebut masih bersifat sementara dan pihaknya segera akan memublikasikan setelah pemeriksaan selesai dilakukan pada Rabu (21/10) mendatang.

“Rabu, insya Allah selesai. Segera setelah lengkap dan firm akan kami sampaikan,” imbuh Mulyanto.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sebelumnya menjamin tidak ada pasal selundupan di dalam draf final UU Ciptaker yang berjumlah 812 halaman, meskipun sempat beredar empat versi draf dengan jumlah halaman berbeda.

Dia mengklaim DPR tidak mungkin berani menyeludupkan pasal atau ayat ke dalam sebuah regulasi karena hal tersebut termasuk tindakan pidana.

“Saya jamin, sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan di sini, tentu kami tidak berani dan tak akan masukan selundupan pasal. Karena apa, itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal,” kata kata Aziz dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (13/10).

Namun demikian, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengungkapkan sempat terjadi simplifikasi atau penyederhanaan dalam proses edit draf UU Ciptaker.

Menurutnya, hal itu terjadi terkait dengan Pasal 79, Pasal 88 A, dan Pasal 154 di klaster ketenagakerjaan.

Supratman berkata, pasal-pasal tersebut dalam rapat Panitia Kerja UU Ciptaker di Baleg sudah diputuskan untuk dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 161 hingga 172 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Terkait dengan klaster ketenagakerjaan, terkait dengan ayat yang di Pasal 79, Pasal 88 A dan Pasal 154, sebenarnya itu tidak mengubah substansi karena itu keputusan Panja mengembalikan kepada UU existing. Jadi, ketentuan Pasal 161 sampai dengan pasal 172 UU [Ketenagakerjaan] di tingkat Panja itu, itu kita putuskan kembali ke existing,” kata Supratman beberapa waktu lalu.

“Sementara pada saat dilakukan editing di dalam itu ternyata disimplifikasi. Nah, akhirnya kita kembalikan ke posisinya bahwa semua ketentuan Pasal 161 sampai dengan Pasal 172 itu dicantumkan di dalam Pasal 154 UU Ciptaker,” imbuhnya.

Mahfud: Jika Isi UU Diubah Usai Paripurna, Itu Cacat Formal

Menko Polhukam Mahfud MD meminta DPR menjelaskan masalah naskah UU Ciptaker yang muncul banyak versi halam berbeda setelah disahkan. (CNNIndonesia/Andry Novelino)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menganggap serius masalah naskah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang muncul banyak versi usai disahkan DPR dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10).

Mahfud mengatakan DPR harus menjelaskan kepada publik terkait kemunculan banyak versi UU Ciptaker setelah disahkan dua pekan lalu.

“Memang yang agak serius bagi saya, yang harus dijawab DPR itu sesudah palu diketok itu, apa benar sudah berubah atau hanya soal teknis,” kata Mahfud dalam tayangan video di akun Youtube milik Karni Ilyas dan dikutip CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

Namun, Mahfud mendengar tak ada yang berubah dari naskah UU Ciptaker yang disahkan DPR dengan yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, perbedaan jumlah halaman terjadi karena ada perubahan ukuran tulisan yang diperkecil.

“Jadi semula dicetak dengan font tertentu yang lebih besar, spasi lebih besar dengan 1.035 halaman. Tapi sesudah font dikecilkan menjadi 812 halaman,” ujarnya

Menurut Mahfud, untuk memastikan isi UU Ciptaker tersebut tak berubah bisa dicocokan antara dokumen dalam Rapat Paripurna dengan naskah yang telah diserahkan ke Jokowi. Namun, kata dia, jika benar diubah setelah disahkan, UU tersebut cacat formal.

“Kalau terpaksa juga itu misalnya benar terjadi itu (diubah setelah paripurna) kan berarti cacat formal. Kalau cacat formal itu MK bisa batalkan,” kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengaku memiliki banyak versi draf UU Ciptaker sebelum disahkan. Ia mengaku sudah memegang empat draf ketika belum diserahkan ke DPR. Saat ini, Mahfud total memiliki enam naskah UU tersebut.

“Kenapa, karena semula undang-undangnya itu ya 970 atau berapa, sesudah beredar di masyarakat berubah jadi tebal, diprotes lagi, berubah lagi. Sehingga yang versi pemerintah juga sudah beberapa kali diubah sebelum masuk ke DPR,” kata dia.

Menurutnya, tak ada yang lebih pantas selain DPR untuk menjelaskan masalah banyak versi UU Ciptaker setelah disahkan dalam Rapat Paripurna.

“Ini DPR harus, DPR lah yang harus menjelaskan itu. DPR yang harus menjelaskan sesudah ketok palu itu apa yang terjadi. Itu kan sudah di luar pemerintah,” ujarnya.

Sekitar 5 naskah UU Ciptaker beredar di masyarakat setelah UU sapu jagat itu disahkan dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10). Satu minggu usai pengesahan, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut naskah UU Ciptaker yang sudah final berjumlah 1.035 halaman.

Namun, kurang dari 24 jam, Indra meralat pernyataannya tersebut. Menurutnya, naskah UU Ciptaker yang final berjumlah 812 halaman. Indra berdalih perubahan jumlah halaman terjadi karena penggantian kertas dari ukuran A4 menjadi legal.

Naskah final tersebut kini telah berada di tangan Presiden Jokowi. UU Ciptaker tinggal ditandatangani Jokowi sebelum diundangkan. Jika tak ditandatangani mantan gubernur DKI Jakarta itu, UU tersebut tetap berlaku setelah 30 hari sejak diterima dari DPR.

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.