Kami sampaikan kabar untuk anda

DPRD Inhil teruskan pernyataan sikap massa aksi tolak omnibuslaw ke Gubernur Riau

Tembilahan, detikriau.org – DPRD Inhil sepakati meneruskan tuntutan gabungan mahasiswa Inhil dalam unjuk rasa penolakan UU Omnibuslaw ke Gubernur Riau.

Tiga point tuntutan yang ditandatangani sejumlah perwakilan organisasi pemuda dan mahasiwa dalam aksi damai di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Subrantas Tembilahan dikirimkan ke Pemerintah Provinsi melalui kantor pos Tembilahan. Senin (12/10)

“Pernyataan sikap gabungan mahasiswa ini menjadi lampiran dalam surat yang langsung kami kirim ke pemerintah provinsi. Biar tak ada dusta diantara kita,” Ujar Ketua DPRD Inhil Dr Ferryandi dihadapan maksa aksi.

Tiga point pernyataan sikap massa aksi berkop surat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Tembilahan yang dikirimkan ke pemerintah provinsi Riau tersebut berisikan;

1. menuntut dan mendesak Presiden RI untuk mengeluarkan Perpu terhadap pembatalan UU Omnibuslaw dan UU Cipta Kerja.

2. Menuntut dan mendesak DPRD untuk melakukan uji materi atau Yudisial review.

3. Aliansi Pemuda, Masyarakat dan Mahasiswa menolak Omnibuslaw.

Unjuk rasa mahasiswa tolak omnibuslaw di DPRD Inhil berlangsung damai

Penyampaian aspirasi penolakan UU Omnibuslaw di Gedung DPRD Inhil berlangsung sejuk.  ratusan mahasiswa melakukan orasi tanpa tindakan anarkis. Pengawalan dari aparat kepolisian, kodim dan satpol PP Inhil pun tidak dengan “wajah sangar”. Praktik demokrasi harusnya memang berjalan seperti ini.

Pantauan lapangan detikriau.org, ratusan massa gabungan organisasi mahasiswa tiba di depan gedung kantor DPRD Inhil, jl HR Subrantas Tembilahan sekira pukul 10.15 Wib.

Orator aksi dengan megaphone menyampaikan pernyataan sikap penolakan mahasiswa atas disetujuinya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI. Mereka-pun menuntut pembatalan. Secara bergantian, orator mahasiswa sampaikan pernyataan penolakan dan unjuk sikap mosi tidak percaya kepada DPR RI dan Pemerintah.

Mahasiswa menunjukkan sikap kedewasaan dalam berdemokrasi. Bentangan tali rapia dijadikan pembatas oleh massa aksi untuk antisipasi “penyusup” yang dikhawatirkan “mengkaburkan” tujuan demokrasi jalanan mereka. Trik ini berjalan sukses untuk memberi  batas jelas barisan mahasiswa dengan ratusan masyarakat yang ikut memadati ruas jalan HR Subrantas Tembilahan.

Ketua DPRD Inhil, Dr Ferryandi didampingi sejumlah anggota DPRD menyambut  langsung kehadiran massa aksi, didampingi Kapolres dan Dandim 0314 Inhil.

Ratusan petugas pengamanan membentuk pagar betis. Menariknya, petugas pengamanan tidak melengkapi diri dengan peralatan “tameng dan pentungan” yang lajim dikenakan petugas saat mengamankan aksi unjuk rasa.

Setelah mendapat kesepakatan dan ditindaklanjuti dengan diteruskannya tuntutan mahasiswa oleh DPRD Inhil ke Pemerintah Provinsi Riau, ratusan massa membubarkan diri secara tertib.

Reporter: dro

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.