Kami sampaikan kabar untuk anda

Usul Kawasan Hutan Meranti Keluar Area PPIPPIB, Bupati Irwan Temui Sekjend Kementrian LHK Di Jakarta

JAKARTA, detikriau.org — Rabu (09/07/2020) Bupati Kepulauan Meranti, Drs.H. Irwan MSi menemui Sekjend Kementerian KLHK, Bambang Hendroyono. Dalam pertemuan
di kantor Kementrian LHK RI Jakarta itu, Bupati Irwan mengusulkan untuk mengeluarkan wilayah hutan lindung Meranti dari Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIPPIB) Tahun 2020.

Hal tersebut, dikatakan Bupatu Irwan, melihat kondisi Eksisting wilayah Meranti yang sesungguhnya agar upaya  Pemda dalam pengembangan wilayah tidak terkendala.

Dengan didampingi Plt. Kepala Bappeda, Azza Fahroni dan Ketua Forum Camat se-Meranti, Rayan Pribadi SH, Bupati Irwan melakukan konsultasi sekaligus mengajukan permohonan kepada Kementrian LHK RI, untuk pelepasan kawasan kilang sagu masyarakat yang sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung dari Area PIPPIB.

Upaya tersebut, ditamabahkan Bupati Irwan, agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian LHK tersebut, tidak menjadi kendala Pemda dalam melakukan pengembangan wilayah kabupaten yang dikenal sebagai Kota Sagu ini, dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hingga perkotaan.

Bupati Irwan juga menuturkan, sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.851/MENLHK/PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 terkait

Ia menilai, PPIPPIB Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode 1 tanggal 26 Februari 2020, menimbulkan kendala bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana berdasarkan hasil kajian sangat menyulitkan dan bahkan sangat menghambat pelaksanaan pengembangan pembangunan, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, dan bidang lainnya yang pada dasarnya merupakan potensi bagi daerah.

“Padahal potensi ini merupakan penyumbang pertumbuhan perekonomian pedesaan sampai perkotaan,” sebut Bupati Irwan

Dijelaskan Bupati Irwan, total luas kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 260.654,32 ha (71,67 %) dari total luas Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan luas kawasan non hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) adalah 100.027,53 ha (27,5 %). Dari Luas APL tersebut sebanyak 81.555,38 ha termasuk ke dalam moratorium gambut (PIPPIB) tahun 2020.

“Luas areal penggunaan lain yang benar- benar bisa digunakan dan aman untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah hanya 16.072,15 ha saja, atau sekitar 4.42 % dari total luas daratan Kabupaten Kepulaun Meranti,” beber Bupati Irwan.

Dengan areal yang bisa dikelola hanya tinggal seluas 16.072,15 ha tersebut, dikatakan Bupati Irwan Lebihlanjut, tentunya akan menyulitkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melaksanakan pembangunan, sebab jika hanya mengandalkan sektor hulu pertanian tanpa diikuti pengembangan industri hilir, akan menyebabkan Meranti sebagai kabupaten baru akan selalu tertinggal, termiskin dan terbelakang.

“Permasalahan ini sudah pernah dusampaikan langsung kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Pemkab. Meranti No. 050/BAPPEDA/2019/213.2 yang ditembuskan juga kepada Presiden Republik Indonesia, Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Gubernur Riau, namun sayangnya hingga saat ini belum mendapat tanggapan, ” beber Bupati Irwan lagi..

Lebih jauh dijelaskan Bupati Irwan, kondisi makro Kabupaten Meranti saat ini merupakan pulau terluar dari NKRI yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan negara tetangga Malaysia dan Singapura namun kondisinya masih sangat tertinggal dengan angka kemiskinan  27,79% (2018) tertinggi di Provinsi Riau.

Untuk penopang ekonomi sekaligus mencukupi kebutuhan hidupnya, masyarakatnya menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan dengan mengembangkan potensi kearifan lokal, berupa pengembangan kebun sagu yang telah dilakukan secara turun temurun dan telah bersifat semi-budidaya.

“Tanaman ini sangat adaptif dengan kondisi tanah Meranti yang berupa gambut dan rawa. Luasan Kebun Sagu di Meranti 53.494 Ha, meski bukan yang terluas namun jumlah produksi Sagu Meranti merupakan nomor satu di Indonesia yakni 214.062 Ton atau 36.6 Pereen dari produksi Sagu Nasional,” sebut Bupati Irwan.

Dan yang jadi masalah sebanyak 95 kilang sagu yang tersebar di Kepulauan Meranti, kesemuanya berada di daerah hutan dan PPIPPIB.

“Pada prinsipnya kami setuju atas kebijakan PIPPIB Kementrian LHK RI dalam meningkatkan perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, namun  penetapan PPIPPIB yang tidak diawali dengan kajian yang holistik dan terintegrasi akan menjadi penghambat inovasi dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ujar Bupati lagi.

Untuk itu, dikatakan Bupati, agar masalah ini tidak berlatut-larut, Pemkab. Meranti berharap Kementrian LHK RI dapat menurunkan tim ke Meranti untuk mengkaji dan melalukan pemetaan kondisi eksisting Meranti.

Diharapkan hasil kajian tersebut dapat menguatkan usulan Pemkab. Meranti untuk mengeluarkan wilayah rencana pengembangan wilayah Kabupaten Meranti dari PPIPPIB Kementrian LHK Periode Tahun 2020.

“Kami berharap ibu Menteri LHK dapat menurunkan tim kajian ke lapangan, untuk melakukan peninjauan langsung ke Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka memetakan kondisi eksisting yang baik wilayah perkotaan, permukiman, perdesaan, industrialisasi kilang sagu Masyarakat dan infrastrukturnya,” tutur Bupati Irwan.

“Selanjutnya melakukan kajian terhadap rencana pengembangan yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar upaya pengembangan daerah yang kami lakukan tidak terkendala,” harap Bupati Irwan lagi.

Hal tersebut ditanggapi positif oleh pihak Kementrian LHK RI. Sekjend Kementerian KLHK, Bambang Hendroyono, menyatakan, agar usulan ini dapat ditindaklanjuti segera. Bahkan ia juga meminta Pemda Meranti membuat usulan atau proposal Peta Teknis yang berisi informasi rinci dan detil menyangkut wilayah strategis mana saja yang hendak dilepas.

Untuk wilayah strategis ini, Plt Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, H Azza Fahronj, menjelaskan, jika mengacu pada potensi ekonomi dan kehidupan masyarakat Meranti, difokuskan pada areal kebun dan kilang Sagu masyarakat yang hampir semuanya masuk dalam kawasan PPIPPIB Tahun 2020.

Dikatakan pria yang akrab disapa Yung Azza ini, akan segera membuat usulan yang diminta oleh Kementrian LHK RI tersebut.

“Sesuai dengan prosedur, usulan akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk diproses dan diteruskan ke Kementrian LHK RI untuk ditindaklajuti,” tutur Yung Azza. *(ADV).

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.