Kami sampaikan kabar untuk anda

KPU Buka Kemungkinan Tunda Pilkada 2020 Secara Lokal

Ketua KPU Arief Budiman mewacanakan penundaan Pilkada 2020 karena dana belum cair. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya mempertimbangkan penundaan Pilkada Serentak 2020 untuk daerah-daerah yang nihil anggaran bagi pembelian alat pelindung diri (APD).

Sebelumnya, Pilkada 2020 diputuskan tetap berjalan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Virus Corona. Tambahan anggaran pun dibutuhkan untuk kelengkapan alat penyelenggara pemilu.

“Akan kami koordinasikan dengan Bawaslu apakah kalau di sebuah daerah anggarannya enggak ada, APD-nya enggak ada, bisa dilakukan penundaan secara lokal,” kata Arief dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6).

“Atau penundaan dilakukan seperti diatur dalam Perppu, persetujuan KPU, pemerintah, dan DPR untuk menunda secara keseluruhan,” lanjutnya.

Arief menjelaskan awalnya pemerintah menjanjikan tambahan anggaran Rp1,024 triliun kepada KPU RI dan Bawaslu RI pada 15 Juni. Kemudian tenggat itu diundur hingga Rabu (24/6). Hingga saat ini, belum kunjung ada pencairan dana.

Penundaan, kata Arief, dimungkinkan karena diatur dalam undang-undang. UU Nomor 10 Tahun 2016 memperbolehkan penundaan lokal, sedangkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memperbolehkan penundaan nasional.

Infografis Pilkada Serentak 2020 di Tengah Covid-19Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen

Ia sudah menginstruksikan KPU di daerah untuk menunda kegiatan yang berpotensi mengundang konsentrasi massa jika tidak dilengkali APD.

“Kalau kami ditanya lagi apa perasaan kami? Terus terang kami risau,” aku dia.

Pilkada Serentak 2020 awalnya dijadwalkan pada 23 September 2020. Namun karena pandemi corona, DPR, pemerintah, dan KPU sepakat untuk mengundurnya ke tanggal 9 Desember 2020.

KPU menyanggupi hal tersebut asal ada tambahan anggaran untuk melengkapi penyelenggara dengan protokol kesehatan. KPU dan Bawaslu mengajukan Rp1,024 triliun kepada pemerintah.

CNN Indonesia

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.