Kami sampaikan kabar untuk anda

Pekerja Swasta Dipatok Bayar Iuran Tapera Paling Lambat 2027

“Pengusaha Tolak Program Tapera Jokowi”

BP Tapera menyebut perusahaan swasta membayar iuran paling lambat tujuh tahun sejak PP Tapera diteken Jokowi pada 20 Mei 2020. (CNN Indonesia/Safyra Primadhyta).

Jakarta — BP Tapera mengatakan pemerintah memberikan waktu paling lambat tujuh tahun dari sekarang bagi perusahaan swasta untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Artinya, hingga 2027 mendatang atau sejak penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2020 lalu.

“Pengesahan PP Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Tapera oleh Presiden Jokowi menjadi landasan BP Tapera untuk segera beroperasi,” kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto, dikutip Rabu (3/6).

Untuk tahap awal, program Tapera akan fokus menyasar Pegawai Negeri Sipil (PNS) eks peserta Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum)-PNS dan PNS baru.

Selanjutnya, BP Tapera akan memperluas kepesertaan secara bertahap untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) di BUMN, BUMD,BUMDes, TNI dan Polri. BP Tapera juga akan menyasar pekerja swasta, pekerja mandiri, dan pekerja sektor informal.

“Pengelolaan Tapera diharapkan dapat dilakukan dengan tata kelola yang lebih transparan dengan manfaat bagi peserta yang lebih luas,” imbuh Adi.

BP Tapera mengatakan program serupa Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, China, India, dan Korea Selatan. Penyelenggaraan program Tapera diperuntukkan bagi seluruh segmen pekerja dengan azas gotong royong.

“Tujuannya, untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta,” terang dia.

Salah satu poin penting yang diatur dalam PP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei lalu adalah poin iuran peserta Tapera. Untuk peserta pekerja, pasal 15 PP Nomor 25 Tahun 2020 mengatur besaran iuran simpanan sebesar 3 persen dari gaji atau upah. Iuran berasal dari pemberi kerja dan pekerja sendiri.

“Besaran simpanan peserta untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen,” bunyi aturan tersebut.

Sementara itu, besaran iuran simpanan peserta mandiri ditetapkan berdasarkan penghasilan rata-rata setiap bulan dalam satu tahun sebelumnya dengan batas tertentu. Seluruh simpanan peserta mandiri menjadi tanggung jawab pribadi.

Pengusaha Tolak Program Tapera Jokowi

Kalangan pengusaha menolak program tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Menurut pengusaha, Tapera menambah beban perusahaan karena bukan cuma pekerja yang akan menanggung iuran kepesertaan, tapi juga pengusaha. Mengutip PP terkait, pengusaha dan pekerja patungan membayarkan iuran program Tapera masing-masing 0,5 persen dan 2,5 persen.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Harijanto mengatakan program Tapera tidak tepat diberlakukan, meski jangka waktu keikutsertaan pekerja swasta sampai tujuh tahun ke depan atau paling lambat 2027 mendatang.

“Apindo sudah menolak, setahu saya serikat pekerja juga menolak, tapi ini ada masa tujuh tahun paling lambat harus daftar,” terang Harijanto kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/6).

Menurutnya, hal utama yang membuat kebijakan ini tidak tepat adalah tumpang tindih dengan program kepesertaan lain. Misalnya, iuran kepesertaan BP Jamsostek.

Selain itu, ia juga tidak melihat urgensi yang mendasar dari kebijakan ini. Menurutnya, urusan menabung untuk perumahan pekerja sejatinya bisa dilakukan dengan cara lain.

“Kami belum bahas bagaimananya, tapi sebetulnya dana untuk perumahan karyawan itu sudah bisa diakomodir oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Kami juga tidak tahu pemerintah untuk apa bentuk itu,” jelasnya.

Di sisi lain, menurutnya, kebijakan ini hanya akan membuat negara ‘membuang-buang’ uang. Sebab, biaya pembentukan badan biasanya tidak sedikit.

“Karena biaya pengelolaan akan mahal, harus ada direksi, pengawas, pegawai, dan lainnya,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius J. Supit juga menilai kebijakan ini tidak tepat. Sebab, kondisi ekonomi tengah tertekan akibat pandemi virus corona atau covid-19 dan pengusaha memiliki kewajiban iuran kepesertaan pekerja di bidang lain.

“Pengusaha ini ibarat mendaki gunung, sudah berat, belum tentu semua bisa. Seharusnya, beban kami dikurangi, bukan malah ditambah,” tutur Anton.

Hal yang membuat kebijakan ini tidak tepat adalah waktu penerapan program yang dilakukan tahun ini dan implementasinya secara bertahap mulai tahun depan. Padahal, kondisi ekonomi usai pandemi corona pun diperkirakan masih cukup sulit karena harus melakukan pemulihan.

Sementara saat ini, para pengusaha masih terus berupaya agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak terjadi, meski operasional tak berjalan. Tujuannya, agar tidak semakin banyak pekerja yang kesusahan di era pandemi.

“Dalam kondisi saat ini, di mana ekonomi drop (jatuh) cukup besar, kebijakan ini kontra produktif. Saat ini pun kami berusaha agar jangan ada yang PHK, kalau ada, itu setelah recovery (pemulihan) pasti kami rekrut lagi,” ucapnya.

Dari sisi iuran, pengusaha sejatinya juga memiliki beban iuran kepesertaan pekerja di bidang lain. Misalnya iuran peserta BPJS Kesehatan sekitar 4 persen dari tarif per bulan.

Lalu, ada juga kewajiban menanggung iuran kepesertaan BP Jamsostek, seperti untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) sekitar 3,7 persen dari tarif kepesertaan. Kemudian, 2 persen dari tarif untuk program jaminan pensiun.

“Dari kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan saja, total yang harus kami bayar sekitar 10,24 persen sampai 11,74 persen dari total gaji yang kami bayar,” ungkapnya.

Menurut catatan Anton, setidaknya rata-rata beban iuran kepesertaan pengusaha untuk BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek berkisar Rp6,7 miliar per bulan. Bahkan, ada salah satu grup usaha dengan pekerja mencapai 110 ribu orang menanggung beban iuran mencapai Rp60 miliar per bulan.

“Ada yang bayar sebulan Rp60 miliar per bulan, itu jadi setahun Rp720 miliar sendiri,” jelasnya.

Tak heran, sambung dia, bila banyak pengusaha yang justru meminta pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tunda bayar iuran BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek kepada dunia usaha di tengah pandemi corona. Sebab, biayanya cukup besar dan mengganggu arus kas di tengah pandemi corona ini.

“Semua mungkin tahu apa yang paling baik, tapi yang kami lakukan semestinya adalah yang terbaik untuk saat ini. Jadi kurang bijaksana menambah kewajiban pengusaha sekarang ini ketika kami malah minta iuran BPJS ditangguhkan,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan iuran Tapera. Rencananya, kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap mulai 2021.

sumber: CNN Indonesia

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.