Kami sampaikan kabar untuk anda

Pemerintah Panik, Diskusi Diusik

 

Pembatasan Konstitusional atas Kebebasan

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menilai maraknya teror kepada kelompok yang kritis terhadap pemerintah menandakan penguasa sedang gelisah.

“Pemerintah makin panik, terbukti makin gagal memimpin, makin menunjukan pro pada gaya eksploitatif ekonomi,” katanya saat dihubungi, Senin, 1 Juni 2020.

Terbaru teror menyerang komunitas mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM. Mereka bahkan sampai membatalkan diskusi yang berjudul ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’ yang sedianya berlangsung Jumat pekan lalu.

Peneliti HAM dan Perdamaian dari SETARA Institute, Selma Theofany, mengatakan serangan demi serangan itu merupakan upaya pembungkaman bagi mereka yang kritis terhadap pemerintah. Hal ini justru melukai proses demokrasi di Indonesia.

Menurut Selma, teror terjadi karena ada normalisasi ancaman kekerasan melalui teror di level negara maupun masyarakat. Di level negara, tindakan proaktif untuk menangani teror masih lemah sehingga negara tampak melakukan pembiaran.

“Pada kasus lain, negara juga tampak mempromosikan teror tersebut dengan menggunakan pasal karet untuk menghadirkan ketakutan terhadap pihak yang kritis sehingga mereka dibayangi oleh ancaman pidana,” katanya lewat pesan singkat.

Pada level masyarakat, kata Selma, teror terjadi akibat polarisasi politik yang terbentuk. Pada kondisi ini masyarakat mudah terlibat ke dalam konflik.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, mengatakan serangan demi serangan itu membuat pihak yang melancarkan kritik menjadi takut dan trauma.

Ia meminta kepolisian mengungkapnya karena korban teror adalah mereka yang sedang mengkritik pemerintah. Jika ada pembiaran maka publik akan menduga teror dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Asfinawati, kasus-kasus teror seperti ini jarang terungkap ke publik. Ia mencontohkan kasus peretasan ponsel para akademisi yang tidak setuju dengan revisi UU KPK dan RUU KUHP pada September 2019, aktivis Ravio Patra, dan terbaru adalah peretasan ponsel mahasiswa Fakultas Hukum UGM, M. Anugrah Perdana.

“Ini harus dibongkar. Kalau tidak, orang akan berpikir pemerintah yang melakukan. Kalau pun orang pemerintah yang melakukan meski tidak atas perintah presiden, publik juga harus tahu.”

Dugaan teror ini bermula dari peretasan telepon genggam milik Anugerah Perdana yang juga berstatus sebagai moderator diskusi ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’, itu.

Diskusi yang menghadirkan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Nimatul Huda, ini sedianya digelar pada Jumat, 29 Mei 2020 pada pukul 14.00-16.00 WIB melalui aplikasi Zoom meeting. Namun sebelum diskusi, panitia dan pembicara diteror, diancam, dan diretas nomor ponselnya.

Melalui akun Instagram @clsfhugm, panitia sempat mengklarifikasi tuduhan makar yang disematkan ke acara mereka. Panitia menjelaskan bahwa diskusi tersebut hanya ingin membahas tentang mekanisme serta sejarah pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

Panitia juga sempat mengganti judul pada poster menjadi ‘Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’. Panitia juga meminta maaf karena judul awal diskusi multitafsir. Belakangan, akun instagram @clsfhugm itu hilang dari kolom pencarian.

Aksi peretasan diduga pula menimpa Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso. Peretasan itu terjadi ketika ia tengan memandu acara diskusi Tempo berjudul ‘Mengapa Diskusi dan Tulisan Diteror?’ kemarin.

“Sebelum acara berakhir, saya melihat pop up notifikasi email tentang aktivitas di akun Instagram saya. Karena acara masih berjalan, saya tidak langsung membukanya,” ujar Budi melalui pesan teks pada Ahad, 31 Mei 2020.

Teror lain yang sempat mencuri perhatian masyarakat adalah serangan kepada aktivis Ravio Patra pada 22 April 2020. Saat itu telepon genggamnya diretas dan pelaku menyebarkan pesan palsu berisi sebaran provokasi.

Di mana, bunyi pesannya adalah ‘KRISIS SUDAH SAATNYA MEMBAKAR! AYO KUMPUL DAN RAMAIKAN 30 APRIL AKSI PENJARAHAN NASIONAL SERENTAK, SEMUA TOKO YG ADA DIDEKAT KITA BEBAS DIJARAH’.

Ravio pun sempat ditangkap oleh polisi. Sejumlah pihak menduga diretas dan ditangkapnya Ravio terkait erat dengan kritik-kritik yang sering disampaikan oleh Ravio Patra di media sosial.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menegaskan bahwa penyelenggaraan diskusi daring tentang pemberhentian presiden yang dihelat CLS sah secara hukum. Menurut Mahfud, Undang Undang Dasar mengatur mekanisme pemakzulan, sehingga pembahasan regulasi tersebut tak bisa dianggap sebagai makar.

“Berdiskusi soal pemecatan presiden itu boleh. Tak perlu dilarang,” ujar Mahfud dalam keterangannya, Sabtu lalu.

Mahfud menerangkan, Pasal 7A konstitusi memuat dua alasan yang membuat presiden dapat diberhentikan. Pertama adalah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Dasar lainnya adalah presiden tak lagi memenuhi syarat memimpin negara.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah DI Yogyakarta, Komisaris Besar Yulianto, mengemukakan polisi akan mengumpulkan petunjuk terkait intimidasi kepada pihak terkait diskusi. Polisi telah mengecek nomor-nomor peneror. ‘Hasilnya belum bisa kami umumkan,” kata Yulianto.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, per kemarin, belum ada korban teror dalam diskusi  yang membuat laporan ke kepolisian. “Sementara belum ada hingga saat ini,” ucap Argo.

Reporter:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.