Kami sampaikan kabar untuk anda

3.332 Purnawirawan Pasang Badan, Minta Kasus Kivlan Disetop

Terdakwa kepemilikan senjata api, Kivlan Zen. (CNN Indonesia/ Ryan Hadi Suhendra

Jakarta — Ribuan purnawirawan TNI dan Polri diklaim memberikan dukungan kepada terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen. Dari data yang diterima dari pengacara Kivlan, Tonin Tachta, setidaknya ada 3.332 purnawirawan TNI/Polri yang pasang badan dan meminta agar kasus Kivlan dihentikan.

“Mereka purnawirawan minta persidangan dihentikan,” kata Tonin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/5).

Tonin mengatakan, para purnawirawan itu telah mengetahui duduk perkara kasus yang menjerat Kivlan. Terutama setelah melihat hasil pemeriksaan terhadap salah satu tersangka yakni Iwan alias Helmi Kurniawan.

“Tidak ada perintah pembunuhan, tidak ada pembelian senjata setelah Iwan terima uang, karena senjata sudah ada di tangan Iwan, tidak ada rekaman suara seperti yang digadang-gadang, dan lain-lain,” tutur Tonin.

Salah satu purnawirawan yang memberikan dukungan yakni Kolonel (purn) Sugengwaras. Dalam surat yang diperoleh CNNIndonesia.com dari Tonin, Sugengwaras menyampaikan sejumlah hal yang diharapkan bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim.

Mulai dari karakter Kivlan selama berdinas aktif di militer, pernyataan bahwa Kivlan tidak pernah terlibat kasus pidana selama mengabdi di TNI AD, prestasi Kivlan, hingga kondisi kesehatannya saat ini yang membutuhkan perawatan intensif.

Dari berbagai pertimbangan itu, Sugengwaras berharap majelis hakim mengadili Kivlan secara adil. Serta meminta majelis hakim untuk menghentikan proses persidangan.

“Memohon kepada majelis hakim, untuk memutuskan bebas murni, tanpa syarat dari segala tuduhan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” ucap Sugengwaras dalam surat tersebut.

Dalam kasus ini, Kivlan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas kepemilikan empat senjata api dan 117 peluru tajam. Kivlan juga disebut menerima aliran dana dari Habil Marati.

Habil merupakan terdakwa dalam kasus perencanaan pembunuhan terhadap empat tokoh nasional.

Dalam eksepsi yang langsung dibacakan oleh Kivlan pada persidangan 22 Januari lalu, ia meminta majelis hakim membebaskannya dari perkara ini.

Kivlan berpendapat dakwaan yang telah disusun Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap./*

Tagged as:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.