Kami sampaikan kabar untuk anda

Buruh diminta awasi perusahaan yang mampu tapi tunda bayar THR

Ilustrasi/Foto: Muhammad Ridho

Jakarta – Para buruh patut mengawasi perusahannya agar tidak mencuri kesempatan untuk mencicil atau menunda pembayaran THR padahal mampu. Terlebih Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengizinkan perusahaan yang kesulitan membayar THR untuk mencicil atau menundanya.

Hal itu berdasarkan surat edaran (SE) Menaker soal THR di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). SE tersebut bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

“Dalam kondisi seperti ini ya ada saja mungkin ya kalau perusahaan yang mau nakal. Tapi paling tidak menurut saya kita sudah melihat situasi lah,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi detikcom, Jumat (8/5/2020).

Dirinya pun mengajak para pengusaha yang memang kesulitan membayar THR untuk terbuka kepada para buruhnya mengenai kondisi perusahaan.

Selain itu, dia menilai jika buruh semestinya tahu kondisi perusahaan masing-masing. Misalnya saja di bisnis perhotelan, kata dia para pekerjanya pasti sudah mengetahui jika perusahaan benar-benar sedang kesulitan. Sebab hotel-hotel banyak yang tutup imbas sepinya tamu.

“Ya saya rasa buruhnya juga tahu gitu lho situasi yang sebenarnya. Jadi menurut saya itu tadi, kan ada keterbukaan ya. Jadi perusahaan juga diminta menunjukkan cash flow-nya. Jadi mesti saling terbuka,” sebutnya.

Dengan mengetahui kondisi perusahaan tempatnya bekerja, paling tidak buruh bisa mengetahui apakah perusahaannya sekedar ingin memanfaatkan situasi dengan menunda pembayaran THR atau memang betul-betul tidak mampu.

“Mungkin tidak detail, tapi kan dapat bayangan sampai seberapa jauh kalau perusahaan hanya mau memanfaatkan,” tambah Shinta.

Berdasarkan SE THR, Menaker meminta Gubernur memastikan seluruh perusahaan membayar THR sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Apabila perusahaan menyatakan sulit membayar THR maka harus ada proses dialog antara pihak pengusaha dan para pekerja, dilandasi rasa kekeluargaan dan informasi yang utuh tentang kondisi keuangan terkini.

“Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” tutur Menaker dalam SE tersebut.

Menurut Ida, berdasarkan dialog tersebut, pengusaha dan para pekerja dapat menyepakati beberapa hal. Pertama, bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

Kedua, bila perusahaan tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Ketiga, soal waktu dan tata cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan.

sumber: detikcom

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.