Kami sampaikan kabar untuk anda

Heboh dikabarkan unit rusun digunakan untuk tempat pesta narkoba dan mesum. Ini penjelasan Dinas Perkim Inhil

Foto: Net

Tembilahan, detikriau.org – Kabar tentang penyalahgunaan peruntukan oleh penghuni rumah susun di jalan nasional parit VI Kec Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sempat heboh.

Diinformasikan, salah seorang penghuni kerap melakukan pesta narkoba dan bahkan menyewakan unit sewaannya untuk penyewa yang ingin berbuat mesum.

Meski kabar ini belum terkomfirmasi kebenarannya, tentu tidak ada salahnya untuk mengetahui bagaimanakah sistem pengelolaan dan pengawasan penggunaan rusun yang dibangun melalui dana pemerintah pusat ini.

Dikomfirmasi detikriau.org,  Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Inhil, Tengku Edy Efrizal melalui Kabid Perumahan Rakyat, Mashudi, menjelaskan bahwa pembangunan rusun diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk Inhil menurutnya memang belum ditetapkan klasifikasi MBR, namun diartikan secara umum merupakan masyarakat menengah kebawah yang belum memiliki rumah.

“Jadi tujuan pemerintah menyiapkan rusun adalah dalam rangka menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau. Rusun sifatnya sewa bukan untuk dimiliki,” Sampaikan Mashudi melalui sambungan telepon, kamis (6/2/2020)

Sampai saat ini ditambahkan Mashudi, Rusun tersebut masih menjadi asset Kementrian PUPR, dan belum diserahkan ke Pemerintah Daerah.

Didasarkan instruksi dari pihak Kementerian pula, agar rusun segera difungsikan (dihuni), maka Dinas Perkim Inhil telah menampung masyarakat yang ingin tinggal di Rusun.

“Kita ingin melihat animo/minat masyarakat untuk tinggal dirusun. Jika minat masyarakat tinggi akan kita seleksi lagi siapa yang lebih prioritas menempatinya,”Terang Alumni Universitas Veteran Negeri Yogyakarta yang lebih akrab disapa Iyud ini.

Dilanjutkannya, sebelum diberikan hak sewa, kepada setiap calon penghuni diwajibkan untuk menandatangani kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian antara penghuni dan pengelola rusun.

Dalam beberapa klausal perjanjian itu disepakati secara jelas adanya beberapa larangan, diantaranya memindahtangankan sewa unit rumah dengan alasan apapun, larangan perbuatan perjudian dan meminum-minuman memabukan, penggunaan narkotika, termasuk melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama.

“Jadi  jika memang ada penyewa unit rusun yang melanggar kesepakatan, sanksi terberat hak sewanya kita batalkan. Namun jika sifatnya pelanggaran pidana atau pelanggaran hukum lainnya, kita serahkan ke polisi,” Tegasnya

 

Seperti apa pengelolaannya?

Dalam pengelolaannya, untuk sementara, Dinas Perkim menurut Iyud membentuk pengelola rusun yang diberikan kewenangan melalui SK Kepala Dinas.

Penetapan status yang sifatnya sementara itu katanya dikarena memang kurang efektif sebab tugas tersebut menjadi tugas tambahan bidang Perkim.

“Makanya untuk lebih efektif pengelolaan Rusun, kami sudah menyiapkan pembentukan UPTD Rusun, biar bisa lebih fokus dan berkantor di Rusun. Pembentukan UPTD melalui ORTAL SETDA sudah disetujui Gubernur. Tinggal pengisian personil. Semoga cepat, sehingga bisa lebih efektif dan fokus dalam pengelolaan Rusun,” diperjelas Iyud

Untuk saat ini, tugas keamanan dan pengawasan diembankan kepada empat orang security yang diakuinya terpaksa harus bertugas melebihi jam kerja.

“seperti itulah kondisi sementara ini, jadi mustahil mereka dapat memantau gerak-gerik penghuni rusun selama 24 jam. Apalagi rusun juga belum dilengkapi alat pengaman lain seperti CCTV.”

 

Dinas Perkim Bantah rusun dijadikan sarana pesta narkoba dan perbuatan mesum

Terkait rumor yang beredar, Dinas Perkim Inhil yang masih disampaikan melalui Mashudi membantah.

Penghuni rusun yang membuat pelanggaran yang dikabarkan bernama Ida Jendral, dipastikan Iyud tidak terdata sebagai salah satu penyewa.

“saya sudah cek kepada pihak pengelola termasuk security. Tidak ada penghuni dengan nama itu dan juga tidak benar adanya unit yang disewa-sewakan kepihak lain,” Pastikan Iyud

Diakhir komfirmasinya, Dinas Perkim menurut Iyud mengimbau kepada seluruh penghuni rusun agar respek terhadap lingkungan rusun. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, segera lapor ke pihak pengelola, dan jika pengelola tidak mampu mengatasi akan diteruskan kepada pihak yang berwenang.

“pengelola tentu tidak bisa mengawasi selama 24 jam perilaku penghuni Rusun, untuk itu perlu kerjasama seluruh penghuninya, demi baiknya nama Rusun kita.” Pungkas Iyud mengakhiri.

Laporan: fsl

 

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.