Kami sampaikan kabar untuk anda

Kekurangan transfer DBH 2019 dibayarkan pada triwulan pertama 2020

“Kepastian didapatkan setelah konsultasi yang dilakukan oleh Pemkab dan DPRD Inhil di Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia di Jakarta”

Foto: dok Humas Pemkab Inhil

Jakarta, detikriau.org – Pemerintah pusat memastikan kekurangan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2019 kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan disalurkan pada triwulan pertama tahun 2020.

Tidak tepat waktunya penyaluran DBH juga disebutkan bukan hanya dialami oleh Pemkab Inhil tetapi juga terjadi pada beberapa pemerintah daerah lainnya.

“diharapkan dengan disalurkannya sisa DBH 2019 ini akan dapat menyelesaikan tunda bayar sejumlah kegiatan,” sampaikan pihak kemenkeu yang diwakili Agung Widyasi, Direktur evaluasi dan sistem informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Sementara itu, Rikie, S.STP, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) RI menjelaskan bahwa mengenai perubahan nomenklatur, pemerintah daerah dapat menggunakan penyelesaian dengan cara memasukkan dalam perubahan penjabaran APBD yang akan diusulkan. Sehingga permasalahan pembiayaan kegiatan terhadap OPD yang terdapat perubahan dapat diselesaikan dan berjalan dengan semestinya. Hal tersebut dapat dipastikan tidak akan ada permasalahan dikemudian hari, karena produk hukum yang mengatur hal tersebut telah pasti.

Kunjungan Bupati di dua kementrian saat itu didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Inhil, Edy Gunawan, Sekda, H Said Syarifuddin, Asisiten II, Drs Afrizal, Tim TAPD serta beberapa kepala OPD.

Menurut Bupati, kunjungan di dua Kementrian ini diperlukan untuk mendapatkan kepastian mengenai transfer DBH dari pusat ke Daerah sehingga penyelesaian tunda bayar kegiatan Tahun 2019 dari pemerintah daerah ke pihak ketiga juga dapat segera dituntaskan.

Sebelumnya, usai pelaksanaan rapat paripurna ke dua masa persidangan pertama tahun 2020, senin (20/1) kepada wartawan, Ketua DPRD Inhil, DR Feryandi menyampaikan bahwa kekuarangan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemkab Inhil sebesar Rp99 miliar dan berpengaruh terhadap penyelesaian pembayaran sejumlah pekerjaan yang telah dilakukan.

Saat ini menurutnya pemerintah daerah bersama pihak DPRD Inhil sedang melaksanakan konsultasi dengan pihak Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negri RI di Jakarta

Konsultasi tersebut dilakukan untuk membicarakan mengenai tatacara pembayaran tunda bayar.

“Apakah nanti tunda bayar ini boleh dengan hanya melalui penjabaran APBD atau melalui APBD Perubahan, nanti kita tunggu hasil dari konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD Inhil,” disebutkannya.

Sumber: Humas Pemkab Inhil.   Editor: Faisal

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.