Kami sampaikan kabar untuk anda

Ombudsman: Polri Langgar Prosedur dalam Tangani Anak Terkait Kerusuhan 21-23 Mei

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu (tengah) dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Kamis (10/10/2019).(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

JAKARTA, – Pihak Ombudsman RI menyatakan, Polri melanggar prosedur saat menangani anak berhadapan dengan hukum dalam kasus unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei 2019. Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, Polri melanggar prosedur karena anak-anak berhadapan dengan hukum itu tidak ditangani oleh penyidik dari unit perlindungan perempuan dan anak (PPA).

“Sembilan orang anak yang dialakukan proses pemeriksaan itu tidak dilakukan di unit PPA tapi dilakukan di resmob. Nah ini kan tentu ada penyimpangan prosedur dan tidak ada dasar yang digunakan,” kata Ninik dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2019).

Ninik juga mengatakan, pemeriksaan terhadap anak mesti dilakukan di unit PPA sebagaimana telah diatur oleh peraturan kapolri maupun Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Ninik, polisi sebelumnya telah membantah tuduhan itu dengan alasan penyidik yang ditempatkan di unit resmob telah memiliki sertifikasi dalam melakukan penyidikan terhadap anak.

“Tidak ada di dalam perkap maupun di UU SPPA yang menyebut itu, soal kewenangan berdasarkan sertifikasi tetapi berdasarkan unit khusus yang ditunjuk,” ujar Ninik. Selain itu, menurut dia, polisi juga tidak bisa serta-merta melakukan penyidikan terhadap anak di luar unit PPA dengan alasan unit PPA yang penuh.

“Harus ada aturan terlebih dahulu misalnya surat penunjukkan dan lainnya dan itu yang tidak kami temukan,” kata Ninik.

Diberitakan sebelumnya, Ombudsman menemukan tindakan maladminstrasi yang dilakukan Polri dalam menangani unjuk rasa dan kerusuhan pada 21-23 Mei 2019 lalu.

Ninik mengatakan, ada empat poin maladministrasi yang dilakukan Polri yaitu tindakan yang tidak kompeten, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan tidak patut.

Seperti diketahui, kerusuhan terjadi di sejumlah titik di Jakarta pada 21-23 Mei 2019 lalu seiring dengan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu. Pihak Kepolisian RI mencatat, ada sembilan orang korban jiwa dalam rangkaian kerusuhan tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ombudsman: Polri Langgar Prosedur dalam Tangani Anak Terkait Kerusuhan 21-23 Mei”, https://nasional.kompas.com/read/2019/10/10/19110451/ombudsman-polri-langgar-prosedur-dalam-tangani-anak-terkait-kerusuhan-21-23.

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.