Kami sampaikan kabar untuk anda

Disebut salah penafsiran. Loh, permintaan panitia secara tertulis

Idris. Foto: Ist

Tembilahan, detikriau.org Idris membantah pernyataan ketua panitia Pilkades Desa Simpang Tiga Darat, Jiran bahwa ia salah penafsiran mengenai persyaratan pendaftaran calon peserta pilkades.

Menurut Idris, saat pendaftaran pada tanggal 9 agustus 2019, panitia menyebutkan sejumlah persyaratan yang harus lengkapi, bahkan permintaan itu dicatat secara tertulis.

“Pak sulaiman yang menuliskan, ianya sekretaris panitia Pilkades,” Sampaikan Idris memberikan komfirmasi sembari memperlihatkan selembar kertas yang didalamnnya tertulis tujuh poin yang dikatakan Idris merupakan tulisan tangan sulaiman yang dimintakan kepadanya untuk segera ia lengkapi.

Dalam selembar kertas itu, pada point 4, tertulis keterangan tidak dicabut hak pilihnya dan di poin ke 5 tertulis keterangan tidak pernah dipidana.

“ini secara tertulis, masak iya saya salah tafsir?” lagi pertanyakan Idris

Dengan semua yang dialaminya ini, Idris menduga memang sejak awal sudah ada upaya untuk mengganjal niatnya untuk maju pada Pilkades disalah satu Desa di Kecamatan Enok Kabupaten Inhil itu.

Sebelumnya, Idris menuding bahwa Panitia Pilkades Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok telah melanggar aturan dengan meloloskan tiga orang pendaftar calon peserta Pilkades yang akan dilaksanakan secara serentak pada 2 oktober 2019 mendatang itu. Idris-pun mendesak Panitia untuk menganulir atau dirinya akan menindaklanjuti ke ranah hukum.

Menurut Idris, panitia telah melanggar aturan pada Pasal 21 Permendagri No.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades pada butir ke 10.

Ketentuan aturan pada butir ke 10 itu menurut Idris mensyaratkan kepada setiap calon Kades untuk menyertakan surat keterangan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Saat pendaftaran, kepada dirinya panitia kata Idris mewajibkan untuk menyertakan persyaratan tersebut. Namun belakangan Idris mengaku mendapatkan informasi bahwa keharusan itu ternyata tidak diberlakukan untuk tiga calon peserta lainnya yang dinyatakan lolos.

Kata Idris juga, keberatan yang disampaikannya saat ini bukan persoalan lolos atau tidak dirinya sebagai salah satu peserta, tetapi syarat pada butir ke 10 itu ketentuan aturan dan seharusnya tentu juga menjadi keharusan dan diwajibkan kepada seluruh calon peserta lainnya.

Terkait persoalan ini, Ketua Panitia Pilkades, Jiran dikomfirmasi melalui sambungan selular, senin (23/9) membantah telah berlaku tidak adil.

Menurutnya, ketika Idris mendaftar taggal 9 agustus 2019. surat keterangan dari Pengadilan Negri tidak disertakan, makanya Jiran menyebut panitia meminta untuk dilengkapi. Selanjutnya, diakhir pendaftaran tgl 20 Agustus 2019, Idris kembali datang dan menyertakan dua surat keterangan dari PN Tembilahan, yaitu, surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Padahal dikatakan Jiran, panitia tidak pernah meminta dua persyaratan itu, yang diminta hanya untuk melengkapi surat keterangan tidak pernah dipidana.

Jiran mendalihkan bahwa pihak panitia tidak berpegang pada aturan Permendagri tetapi hanya pada aturan dalam Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) Inhil.tentang Pilkades.

Didalam Perbup pendapat Jiran, pada syarat umum, memang ada dibunyikan keharusan untuk melampirkan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Tetapi saat pendaftaran, persyaratan itu tidak dibunyikan.

Bahkan Jiran juga berani menegaskan bahwa jika memang dalam Pebup dan Perda menyatakan kedua surat keterangan tersebut menjadi keharusan tentulah panitia juga akan mengharuskannya kepada seluruh calon pendaftar lainnya.

“kita juga ingin kembali pertegas bahwa panitia tidak pernah meminta kepada Idris untuk menyertakan kedua dokumen tersebut sebagai syarat pendaftaran. Diawal Idris datang mendaftar, saat itu satupun surat keterangan dari PN tidak disertakan, ini yang kami minta untuk dilengkapi. Mungkin Idris salah penafsiran saja,” dalih Jiran saat itu

Bahkan diakhir komfirmasinya, Jairan mengatakan bahwa jika memang pihaknya salah dalam penafsiran aturan hukum terkait pelaksanaan Pilkades ini, sejumlah Desa lainnya di Inhil juga ada yang memberlakukan ketentuan seperti apa yang diberlakukan panitia Pilkades Simpang Tiga Darat.

Reporter: red

 

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.