Kami sampaikan kabar untuk anda

Tiga calon peserta Pilkades disebut tak penuhi syarat. Idris tuntut anulir atau keranah hukum

Bupati Inhil HM Wardan saat membuka Bimtek Pilkades serentak tahun 2019. Foto: Net

Tembilahan, detikriau.org – Idris tuding Panitia Pilkades Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok langgar aturan dengan meloloskan tiga orang pendaftar calon peserta Pilkades yang akan dilaksanakan secara serentak pada 2 oktober 2019 mendatang. Idris mendesak Panitia untuk menganulir atau dirinya siap untuk menindaklanjutinya hingga ke ranah hukum.

“Panitia secara terang dan sengaja melanggar aturan dengan meloloskan ketiga calon peserta Pemilihan Kepala Desa.” Kata Idris mengawali pemberian keterangan kepada detikriau.org di Tembilahan, minggu (22/9)

Menurut Idris, panitia telah melanggar aturan pada Pasal 21 Permendagri No.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades pada butir ke 10.

Ketentuan aturan pada butir ke 10 itu menurut Idris mensyaratkan kepada setiap calon Kades untuk menyertakan surat keterangan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Saat pendaftaran, diceritakan mantan Ketua Forum Komunikasi Wartawan Inhil (FKWI) ini, kepada dirinya panitia mewajibkan untuk menyertakan persyaratan tersebut.

“Belakangan saya mendapatkan informasi bahwa keharusan itu ternyata tidak diberlakukan untuk tiga calon peserta lainnya,” kritisi Idris

Idris menceritakan, setelah melengkapi seluruh persyaratan, panitia memang menerima pendaftaran dirinya sebagai salah satu calon, dan ia mengaku baru dinyatakan gugur saat dilakukan uji kompetensi yang diadakan di Tembilahan pada tanggal 6 September 2019.

“titik masalahnya bukan lolos atau tidak, syarat pada butir ke 10 itu ketentuan aturan dan tentunya juga menjadi keharusan dan diwajibkan kepada seluruh calon peserta lainnya. Lantas kenapa untuk tiga pendaftar yang nyata tidak melampirkannya bisa dinyatakan memenuhi syarat? Ini tidak adil dan lebih terpenting lagi, tentunya melanggar aturan,” ditambahkannya

Atas pertimbangan ini, sebut menuntut keadilan, Idris meminta panitia untuk menganulir ke tiga calon tersebut atau Ia mengancam akan menindaklanjuti persoalan ini melalui jalur hukum.

“Tuntutan saya ini demi keadilan dan tentunya agar Pilkades berjalan sesuai aturan hukum. Anulir mereka atau saya akan tuntut secara hukum,” peringatkan Idris.

Terkait persoalan ini, Panitia Pilkades Simpang Tiga Kecamatan Enok, Jairan dikomfirmasi melalui sambungan selular, senin (23/9) membantah telah berlaku tidak adil.

Menurutnya, ketika Idris mendaftar taggal 9 agustus 2019. surat keterangan dari Pengadilan Negri tidak disertakan, makanya Jiran menyebut panitia meminta untuk dilengkapi. Selanjutnya, diakhir pendaftaran tgl 20 Agustus 2019, Idris kembali datang dan menyertakan dua surat keterangan dari PN Tembilahan, yaitu, surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Padahal dikatakan Jairan, panitia tidak pernah meminta dua persyaratan itu, yang diminta hanya untuk melengkapi surat keterangan tidak pernah dipidana.

Jiran juga berdalih bahwa pihak panitia tidak berpegang pada aturan Permendagri tetapi hanya pada aturan dalam Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) Inhil.tentang Pilkades.

Didalam Perbup pendapat Jiran, pada syarat umum, memang ada dibunyikan keharusan untuk melampirkan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Tetapi saat pendaftaran, persyaratan itu tidak dibunyikan.

“Ketentuan itu dibunyikan pada Pasal 21 dan di Perda pada pasal 42. Panitia hanya diberi pedoman dari dua aturan daerah tersebut,” kata Jairan sambil menegaskan bahwa jika memang dalam Pebup dan Perda menyatakan kedua surat keterangan tersebut menjadi keharusan tentu panitia juga akan mengharuskannya kepada seluruh calon pendaftar lainnya.

Jairan sekali lagi menegaskan bahwa syarat yang ditudingkan Idris tidak dilengkapi oleh ke tiga calon tersebut terbunyikan dalam Perda dalam syarat umum dan tidak menjadi keharusan pada saat pendaftaran.

“terkait keberatan Idris ini kami panitia juga sudah dipanggil Dinas PMD ke Tembilahan, dan semua sudah kami jelaskan secara gamblang.”

“kita juga ingin kembali pertegas bahwa panitia tidak pernah meminta kepada Idris untuk menyertakan kedua dokumen tersebut sebagai syarat pendaftaran. Diawal Idris datang mendaftar, saat itu satupun surat keterangan dari PN tidak disertakan, ini yang kami minta untuk dilengkapi. Mungkin Idris salah penafsiran saja.”

Diakhir kalimatnya, Jairan mengatakan bahwa jika memang pihaknya salah dalam penafsiran aturan hukum terkait pelaksanaan Pilkades ini, sejumlah Desa lainnya di Inhil juga disebutkannya ada yang memberlakukan ketentuan seperti apa yang diberlakukan panitia Pilkades Simpang Tiga Darat.

Reporter: red

 

 

 

 

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.