Kami sampaikan kabar untuk anda

Tuntut Persoalan karhutla dan Harga Kelapa, Mahasiswa Unjukrasa di Gedung DPRD Inhil

Foto: arsip detikriau.org/Fsl

Tembilahan, detikriau.org – Mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi lakukan unjuk rasa di gedung DPRD Inhil. Kehadiran puluhan massa aksi sempena pelaksanaan rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Inhil masa jabatan 2019-2024 ini menuntut  tindakan serius penanganan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta perbaikan harga kelapa rakyat. Senin (16/9).

Dalam orasinya, orator massa menuntut anggota DPRD Inhil mengambil tindakan tegas dan serius terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai, selama ini tumpuan kesalahan kerap ditujukan kepada masyarakat petani. Padahal menurut mereka aktor pembakaran lahan sebenarnya adalah pelaku usaha terutama perusahaan perkebunan dan kehutanan.

Foto: arsip detikriau.org/Fsl

“Jangan hanya masyarakat petani yang dikambinghitamkan. Aktor utamanya menurut kami adalah pihak korporasi. Beri tindakan tegas,” Teriakan orator massa melalui pengeras suara

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau menurut mereka bukan terbakar tetapi sengaja dibakar.

Dalam orasinya, disamping menuntut penindakan tegas persoalan karhutla, massa juga menuntut keseriusan dan komitmen anggota DPRD Inhil yang baru mengemban amanah rakyat untuk terus memperjuangkan perbaikan harga kelapa rakyat.

Perjuangan peningkatan nilai ekonomi komoditi perkebunan unggulan masyarakat Inhil ini menurut mahasiswa bukan baru diperjuangkan hari ini, tapi sudah sejak dulu. Komitmen dan keseriusan anggota DPRD Inhil untuk mencapai cita-cita kesejahteraan masyarakat Inhil itu sesuatu yang menjadi keharusan.

 

Aksi Demo Sempat Memanas

Dua anggota DPRD Inhil H Edy Harianto Sindrang dan Andi Rusli saat mencoba menenangkan massa aksi. Foto: arsip detikriau.org/Fsl

Keinginan massa aksi untuk menyampaikan tuntutan di halaman dalam gedung DPRD Inhil terblokade oleh petugas keamanan. Aksi saling dorong dan upaya menerobos masuk blokade sempat memanas. Petugas kepolisian membendung arus massa dengan semprotan water canon.

Gagal menerobos masuk, massa aksi kembali menyampaikan orasi didepan pintu gerbang gedung wakil rakyat.

Kecaman yang disebut massa aksi sebagai tindakan berlebih aparat pengamanan melantun keras di megaphone. Massa tetap kukuh menuntut untuk diberi izin masuk.

Berselang beberapa saat setelah aksi massa pertama, sekelompok massa aksi mahasiswa kedua juga hadir meramaikan ruas jalan depan gedung DPRD Inhil.

Dua kelompok massa mahasiswa dengan sejumlah bendera organisasi yang tampak sama ini nyata tidak menyatu. Masing-masing kelompok membentuk posisi tersendiri. Satu kelompok lakukan aksi didepan pintu gerbang kiri dan satu kelompok lainnya didepan pintu gerbang bagian kanan.

Tuntutan terdengar sama tapi dengan dua orator massa yang jelas tampak berbeda.

Aksi blokade jalan sebagai bentuk protes massa aksi atas penolakan untuk memasuki halaman gedung kantor DPRD Inhil Jalan HR Subrantas Tembilahan. Foto: arsip detikriau.org/Fsl

Tak dibenarkan memasuki halaman gedung DPRD Inhil, massa juga melakukan aksi blokade jalan HR Subrantas dengan membentuk lingkaran manusia dibadan jalan. Petugas kemanan yang terdiri dari Satpol PP, Pihak Kepolisian dan TNI tampak  bersiap siaga.

Tak berselang lama, menyikapi kehadiran massa aksi, dua anggota DPRD Inhil, Edy Harianto Sindrang dan Andi Rusli menemui massa aksi.

Menurut Edy, apa yang menjadi tuntutan massa aksi adalah sesuatu yang wajar, namun ia meminta massa aksi tetap menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan tidak melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

“saya apresiasi apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan mahasiswa. Ini akan menjadi perhatian kami untuk diperjuangkan.” Ujar Edy didepan massa aksi

Dikatakan Edy, terkait karhutla, penanganan hukum saat ini dalam proses penyelidikan. Ia meminta mahasiswa mempercayakan penanganannya kepada aparat kepolisian agar penindakan kasus ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kehadiran dua anggota DPRD Inhil ini juga tidak mengurungkan niat massa aksi.

Mereka tetap menuntut untuk menghadirkan seluruh anggota DPRD Inhil yang baru dilantik untuk memberikan tandatangan sebagai bentuk komitmen dukungan.

Massa tampak kembali tak terkendali. Aksi saling dorongpun lagi-lagi tak terhindarkan. Sebagian massa aksi menerobos masuk paksa. Water canon kembali menyembur dan aparat kemanan bahu-membahu membendung massa dan menggiring keluar halaman gedung kantor DPRD Inhil.

Massa aksi menunjukkan protes kepada petugas pengamanan. Mereka menyebut, sebagian mahasiswa mengalami tindakan kekerasan.

“ini rekan kami diperlakukan kasar. Kami tidak terima dengan tindakan represif ini” ujar salah seorang massa aksi sembari membawa rekannya menuju mobil palang merah untuk mendapatkan penanganan.

Aksi mahasiswa ini sempat menyebabkan sejumlah tamu undangan dan pejabat yang hadir di rapat paripurna istimewa DPRD Inhil tertahan untuk meninggalkan gedung. Diantaranya juga kendaraan Dinas Bupati Inhil.

 

Ketua sementara DPRD Inhil temui massa aksi

Ketua sementara DPRD Inhil DR H Feryandi didampingi dua wakil ketua, Edy Gunawan dan Samino usai pelantikan menemui massa aksi dipintu gerbang DPRD. Setelah proses negosiasi, massa kemudian diperkenankan masuk kehalaman gedung dibawah pengawalan ketat petugas gabungan.

Didepan pintu masuk loby gedung kantor, perwakilan massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, diantara penerapan segera Resi Gudang untuk komoditi perkebunan kelapa yang diyakini dapat mendongkrak harga kelapa rakyat.

Disamping hal ini, koordinator massa aksi Husaini juga menyampaikan tuntutan penanganan segera masalah karhutla. Pemkab Inhil juga diminta untuk segera mendirikan posko kesehatan gratis diseluruh Desa menangani masalah ISPA dampak kabut asap.

Dalam tangapannya, Ketua Sementara DPRD Inhil DR H Feryandi menyebutkan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa juga merupakan salah satu yang hari ini menjadi tugas DPRD.

Untuk resi gudang dan tataniaga seluruhnya sudah tuntas, yang saat ini perlu dilakukan pengawalan adalah masalah regulasinya.

Terkait masalah karhutla, politisi partai Golkar Inhil menegaskan bahwa pihaknya terus meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan penanganan pemadaman segera termasuk memberikan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Masalah karhutla, kita sepakat. Pembukaan posko, kita segera panggil Dinas Kesehatan untuk segera membentuknya. Permasalahan ini akan jadi prioritas kami,” Janjikan Feri.

Usai melakukan mediasi sekira pukul 13.10 Wib, massa aksi kemudian secara tertib membubarkan diri.

Laporan: Amrul/Red

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.