Kami sampaikan kabar untuk anda

Setuju Revisi UU KPK, JK: Tangkap Banyak Koruptor Bukan Prestasi

Reporter: Tempo

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 4 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan saat ini persepsi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi masih kurang tepat. Masih banyak masyarakat yang melihat bahwa semakin banyak koruptor ditangkap, maka kinerja lembaga pemberantasan korupsi semakin baik.

Padahal, JK menilai persepsi itu tak terlalu tepat. “Prestasi yang benar ialah makin kurang orang yang ditangkap, karena korupsi sudah berkurang. Itu prestasi,” kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2019.

Atas dasar itu, JK mengatakan KPK sebagai lembaga yang khusus menangani korupsi, perlu direvitalisasi. Ia mengatakan pemerintah menyepakati sebagian poin dari draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Selama 17 tahun berdiri, JK mengatakan KPK telah diberi kewenangan luar biasa untuk menindak pelaku korupsi. Ke depan, JK mengatakan pemerintah akan memberi batas khusus pada KPK, tanpa membatasi kewenangan mereka dalam mengatasi korupsi.

“Kita tidak mengurangi kewenangan (KPK) untuk masalah korupsi. Tetapi suatu kerangka yang mempunyai batas, yang juga ada hukumnya dan HAM-nya,” kata JK.

Pilihan JK yang mendukung sebagian poin revisi UU KPK ini berbeda dengan pilihan dari sejumlah koalisi masyarakat. Mereka menilai langkah revisi yang dilakukan DPR hanya akan melemahkan KPK dan dilakukan secara diam-diam.

Penolakan juga muncul dari internal KPK sendiri. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan setidaknya ada sembilan poin perubahan yang berpotensi melumpuhkan kerja pemberantasan korupsi. Pertama, independensi KPK terancam; kedua, penyadapan dipersulit dan dibatasi; ketiga, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR; keempat, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi; kelima, penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Keenam, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria; ketujuh, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas; kedelapan, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan; kesembilan, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.