Kami sampaikan kabar untuk anda

Rizal Ramli Curigai Tawaran Asuransi China ke BPJS Kesehatan

Jakarta — Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengkhawatirkan tawaran bantuan perusahaan asuransi asal China,Ping An Insurance untuk memperbaiki sistem informasi dan teknologi (IT) milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Rizal, ada potensi bahwa data-data kesehatan masyarakat Indonesia bisa disimpan oleh negara tirai bambu tersebut. Terlebih peserta BPJS Kesehatan terbilang cukup banyak. Data per 30 Juni 2019 mencatat peserta BPJS Kesehatan sebanyak 222,5 juta jiwa.

Tak heran, ia mempertanyakan maksud pemerintah yang mempertimbangkan tawaran bantuan tersebut.

Masa sih soal BPJS saja minta bantuan China. Segitu tidak kreatifnya (pemerintah) atau ada ‘udang di balik batu’?” jelas Rizal dikutip dari akun Twitter pribadinya, Sabtu (24/8).

Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu juga mempertanyakan selera Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang kerap meminta bantuan China.

Sebab, sebelum BPJS Kesehatan, Luhut juga sebelumnya meminta bantuan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Aviation Co. Ltd agar mau meringankan beban sewa (leasing) pesawat milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Bagi Pak Menko Maritim, sepertinya setiap masalah yang dihadapi bangsa solusinya hanya satu, yaitu minta ‘bantuan’ China. Sudah nyerah sehingga semua minta ke China,” ujar Said.

Sebelumnya, Luhut menyebut Ping An menawarkan bantuan untuk mengevaluasi sistem IT BPJS Kesehatan. Pemerintah mempertimbangkan proposal tersebut lantaran Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi idris juga melihat banyak permasalahan yang seharusnya bisa dibenahi melalui perbaikan sistem teknologi.

Salah satu masalah tersebut yakni kepatuhan pembayaran iuran, atau kolektibilitas. Jika peserta kedapatan menunggak iuran, maka sistem tersebut harusnya bisa terkoneksi dengan data Dirjen Imigrasi dan Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga, peserta tidak bisa memproses pengajuan paspor dan tercatat di Kepolisian sebagai orang yang memiliki kasus perdata.

Sebagai catatan, per 30 Juni 2019 lalu, kolektibilitas iuran terendah dicatat oleh kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 94,04 persen dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sebesar 89,03 persen.

“Jadi, mungkin itu bisa memperbaiki kelemahan sistem (IT) tersebut,” jelas Luhut./CNN Indonesia

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.