Kami sampaikan kabar untuk anda

Dinilai Tak Penuhi Hukum Formil, Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu di Teluk Belengkong dihentikan

Tembilahan, detikriau.org – Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir sampaikan pemberitahuan bahwa status laporan Surya Lesmana tidak dapat ditindaklanjuti.

Tidak ditingkatkannya status laporan bernomor 01/LP/PL/cam.TelukBelengkong /04.04/IV/2019 perihal dugaan tindakpidana pemilu (penggelembungan suara) ke tahap penyidikan disebutkan karena tidak terpenuhinya hukum formil tindak pidana pemilu.

Dikomfirmasi, Ketua Bawaslu Inhil, M Dong secara pribadi menuturkan bahwa saat pembahasan 2 gakumdu Inhil yang berjalan alot dan tegang diakuinya membuat dirinya sempat merasa kecewa.

Menurut M Dong, hasil klarifikasi dan penyelidikan dilapangan membuktikan adanya penggelembungan suara, tapi tidak bisa dibuktikan siapa yg melakukan pelanggaran tersebut.

“Ada 2 unsur yg harus dipenuhi di kasus tersebut. Pertama,  unsur penggelumbungan suara, ini ditemukan fakta-fakta hukumnya dari proses penyelidikan. Kedua, unsur setiap orang, ini yg sulit dibuktikan siapa yg melakukan pelanggaran tersebut. Itu sebabnya penyidik polres menganggap kasus ini tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan,” Sampikan M Dong melalui pesan WhatsApp kepada detikriau.org, jum’at (17/5)

Padalah menurut M Dong, dalam rapat gakumdu saat itu, pihak Bawaslu dan Kejaksaan berpendapat laporan ini dapat dilanjutkan karena unsur penggelembunga suaranya bisa dibuktikan, terkait unsur setiap orangnya, didugakan ke KPPS.

“Namun menurut penyidik kepolisian harus jelas siapa yg melakukan, harus ada saksi-saksi fakta yg melihat kejadian tersebut di hari pemungutan suara.” Dijelaskan M Dong.

Terlepas dari semua alibi ini, dikomfirmasi sebelumnya, kepada detikriau.org, M Dong sempat menyampaikan harapan agar laporan kasus ini dapat ditindaklanjuti dan ditingkatkan ketahap penyidikan.

Tindaklanjut kasus dugaan pelanggaran pemilu ini dinilai M dong setidaknya dapat menjadi pembelajaran agar kedepannya kejadian serupa tidak terus berulang dan tentunya menciderai proses demokrasi.

“Tapi untuk memutuskan apakah kasus ini bisa ditingkatkan ketahap penyidikan, harus disepakati secara bersama-sama oleh Gakumdu,” ujar M Dong Saat itu./rd

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.