Kami sampaikan kabar untuk anda

Diminta Bawaslu Dipertahankan, BPN Tetap Minta Situng KPU Dihentikan

Foto: Direktur Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad (tengah) di Bawaslu. (Zunita-detikcom)

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap meminta sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU dihentikan. Apa alasannya?

“Kami menganggap KPU tidak akan dapat melaksanakan perbaikan tata cara dan prosedur dalam input data dimaksud, karena memiliki makna secara hukum bahwa situng tidak dapat diperbaiki oleh KPU,” kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad, lewat keterangannya, Jumat (17/5/2019).

“Sehingga kegiatan situng dimaksud harus dihentikan, karena segala apa yang disampaikannya bukanlah data yang valid, telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” sambung Dasco.

BPN meminta situng dihentikan berdasarkan putusan dari Bawaslu. Dasco menekankan frasa ‘dimana terdapatnya kondisi yang tidak bisa diperbaiki di situng yaitu apabila sumber C1 yang bermasalah’.

“Kami Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi beranggapan, bahwa KPU yang oleh Bawaslu dikenai kewajiban untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam penginputan data ke dalam situng agar tidak terjadi kesalahan penginputan data yang dapat menimbulkan masalah dan menimbulkan ketidakpastian Hukum dimaksud adalah tidak mungkin dapat dijalankan oleh KPU,” kata Dasco.

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan KPU melanggar tata cara dan prosedur penginputan data ke situng. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan di kantor Bawaslu RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5) kemarin.

“Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau situng,” ujar ketua majelis hakim Abhan dalam persidangan.

Meski demikian, situng KPU diminta tetap dipertahankan. Pasalnya keberadaan situng telah diakui dalam undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, Bawaslu menyarankan agar situng dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan informasi.

Bawaslu menyatakan KPU melanggar tata cara input sistem informasi penghitungan suara (situng). Meski demikian, Situng KPU diminta tetap dipertahankan.

Bawaslu juga mengingatkan KPU untuk tetap teliti dan akurat dalam memasukkan data ke situng. Ketelitian itu penting agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“KPU dalam menggunakan aplikasi situng ini harus tetap memperhatikan mengenai ketelitian akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat dan KPU harus memperhatikan setiap masukan perbaikan data,” kata Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo saat sidang.

Putusan ini diketok untuk merespons aduan laporan adanya kecurangan dalam situng KPU yang diajukan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada Kamis (2/5). Laporan itu pun teregistrasi dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. Dalam laporannya, BPN meminta agar Situng KPU dihentikan./detikcom

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.