Kami sampaikan kabar untuk anda

Jaring Harapan Warga, Dedi Putra Dihujani Keluhan

 

MERANTI (detikriau.org) — Masa reses merupakan masa penting yang sejatinya fungsional dalam menjaring berbagai aspirasi harapan warga masyarakat. Hal tersebut sangat disadari oleh Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti,  Dedi Putra SHi yang berkantor di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang.

 

“Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD. Turun ke Dapil untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan,” kata politisi PPP Kota Selatpanjang ini kepada detikriau.org.

 

Dedi menjabarkan, dari suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses tersebut, kemudian akan direkap dan dibuat laporannya, selanjutnya diteruskan pada pimpinan di Dewan.

 

“Mendengarkan keluh-kesah, aspirasi warga, itu memang tugas anggota Dewan. Dalam kegiatan ini kita fokus mendengarkan untuk kemudian disalurkan. Bukan sekedar mengadakan pertemuan tanpa hasil membangun di masa depan,” lanjut pria yang akrab disapa Depra ini.

 

Berbagai masalah signifikan,  dikatakan Depra, salahsatunya di Selatpanjang Barat, tentang pembangunan infrastruktur jalan, sarana tempat ibadah, hingga persoalan kebersihan menjadi aspirasi warga.

 

“Penyampaian dari masyarakat sangat banyak. Keluhan mereka ada yang terkait sarana-prasarana infrastruktur jalan lingkungan, pembangunan musholla dan penertiban penangkaran walet, serta perhatian terhadap kebersihan terutama sampah yang masih belum baik pengaturannya, ” sebut Depra.

 

Sementara itu, di Kelurahan Alahair Timur, dirinya juga dihujani berbagai keluhan masyarakat terkait adanya jalan rusak, minimnya penerangan lampu jalan, pembangunan drainase  dan usulan agar dibuat aturan tentang pengendalian narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, serta perhatian terhadap pendidikan dan pendidikan keagamaan.

 

“Kalau di Kelurahan  Selatpanjang timur, rata-rata aspirasi warga terkait masalah sumur bor, khususnya di Gang Senggol. Selain itu peralatan untuk antisipasi kebakaran, pembangunan jalan-jalan lingkungan, rumah layak huni, drainase, musholla, pembebasan lahan untuk lapangan anak-anak bermain dan pengaturan sampah dilingkungan juga menjadi salah satu keluhan, ” beber Depra.

 

Sedangkan penerangan jalan umum, lanjut Depra, dibutuhkan untuk kenyamanan akses fasilitas jalan pada malam hari sehingga pada titik-titik rawan kejahatan dapat ditambah PJU yang memadai.

 

“Keluhan terhadap kerusakan ruas jalan Rambutan yang dan jalan Abadi juga disampaikan warga. Di sana juga minim penerangan jalan,” tutur Depra.

 

Seluruh keluhan dan harapan masyarakat tersebut, dikatakan Depra, akan ditindaklanjuti secara maksimal. Ia berjanji akan berusaha memperjuang aspirasi masyarakat tersebut ke pihak eksekutif, kendati terpenuhi atau tidak aspirasi itu, tergantung angaran dan pihak eksekutif.

 

“Kita tidak memberi janji muluk. Semua yang vital, kita akan perjuangkan. Tapi apa yang memang tidak masuk skala prioritas, tidak bisa disalurkan, tetap kita sampaikan,” jelas Depra.

 

Untuk sekedar diketahui, Istilah reses di Indonesia lazim dikenal di DPR-RI, sedang bagi DPRD baru pada PP No. 25 Tahun 2004 ini mencantumkan istilah reses. Meski reses itu masa istirahat, selama masa itu para anggota DPR tetap melaksanakan tugas tugasnya sebagai wakil rakyat diluar gedung DPR-RI.

Dalam PP No. 1 Tahun 2001 tidak ditemukan istilah reses. Istilah reses ini terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 162 Tahun 2004 dan PP No 25 Tahun 2004, kemudian istilah ini diadopsi ke dalam Tatatertib DPRD.

Dalam Tata Tertib DPRD tersebut, yaitu BAB IX tentang PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD, Pasal 61 menyebutkan :

(1) Tahun Persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(2) Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.

(3) Reses dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses.

(4) Reses digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.

(5) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan
DPRD dalam Rapat Paripurna.

(6) Kegiatan dan Jadual acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  ditetapkan oleh Pimpinan setelah mendengarkan pertimbangan Panitia Musyawarah. ***(adv/Eko)

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.