Kami sampaikan kabar untuk anda

Salut ! Untuk Ke- Tujuh Kalinya, Pemkab Meranti Kembali Raih Opini WTP dari BPK

“Sekaligus menjadi Kabupaten yang pertama kali diserahi LHP BPK di Riau”

Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si (baju batik biru) menandatangani berkas serahterima LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab Meranti Tahun 2018 dari Ketua BPK RI perwakilan Riau, Tomas Ipung Anjarwarsito . Foto : Humas

Meranti, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk yang ke-tujuh kalinya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus mencatat rekor sebagai Kabupaten di Riau yang pertama kali diserahi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 oleh BPK RI, Rabu (24/5/2019).

Penyerahan LHP oleh Kepala BPK perwakilan Riau, Tomas Ipung Anjarwarsito di Aula BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru ini diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si.

Turut hadir, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikurrahman, Anggota DPRD Meranti Fauzy SE, Sekdakab Meranti H. Yulian Norwis SE MM, Ka. Inspektorat Meranti Drs. Suhendri M.Si, Sekwan DPRD Meranti Drs. Irmansyah M.Si, Kepala BPKAD Meranti Bambang Supriyanto SE M.Si, Kabag Humas dan Protokol Meranti Herry Saputra SH, Kabid Akuntansi BPKAD Eko Haryadi, Kasubag Evlap Inspektorat Meranti Azmi dan sejumlah Pejabat dijajaran Pemkab. Meranti serta sejumlah anggota BPK RI Perwakilan Riau lainnya.

Dalam keterangannya, Tomas Ipung Anjarwarsioto menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Meranti yang sedari awal dinilai sangat komit melaksanakan UU No. 17 Tahun 2013 dengan menyerahkan LKPD lebih awal yakni kurang dari 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, tepatnya 25 Februari 2019 lalu.

Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI selambat-lambatnya 2 bulan setelah LKPD diserahkan, BPK RI pun menurutnya menyerahkan LHP untuk pertama kali Se-Kabupaten Kota di Riau kepada Pemkab Meranti dengan hasil yang cukup luar biasa, dimana Pemkab Meranti berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke tujuh kalinya.

“Tentunya dengan diraihnya Opini WTP ini membuktikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab Meranti sudah sangat handal,” sanjung Tomas Anjar.

Penyerahan LHP ini menurut Tomas Anjar juga sekaligus merupakan pernyataan profesional dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah meski diakuinya tidak ada jaminan tidak terjadinya penyimpangan.

BPK RI menurut Tomas Anjar berharap hasil pemeriksaan yang baik terhadap LKPD Pemkab Meranti ini hendaknya dapat menjadi landasan atau pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Adapun secara rinci keterangan dari BPK RI terhadap pemeriksaan LKPD Pemkab Meranti Tahun 2018 adalah berdasarkan UU No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Pemerintah Daerah, Pemkab. Meranti dalam penyajian laporan keuangan telah menerapkan Sistem Berbasis Akrual sehingga lebih komprehensif dalam menyajikan laporan kekayaan, realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih.

Catatan BPK RI, Pertama, Pemkab Meranti telah menyelenggarakan jurnal akrual secara penuh. Kedua, Pemkab Meranti telah melakukan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap meskipun masih manual. Ketiga, belum menggunakan aplikasi secara menyeluruh. Keempat BPK RI menyarankan Pemkab Meranti untuk menerapkan sistem aplikasi secara  menyeluruh dan terintegrasi agar penyajian laporan lebih Akurat, Transparan dan Akuntabel.

Sementara itu, menyikapi laporan LHP Pemkab Meranti oleh BPK RI Perwakilan Riau yang cukup membanggakan ini, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih yang tinggi kepada BPK RI yang telah membimbing dan membina aparatur Pemkab Meranti dari posisi Nol hingga meraih sukses seperti saat ini.

“Kepada BPK RI kami ucapkan terima kasih atas pembinaan yang telah diberikan hingga mencapai sukses seperti saat ini,” ucap Bupati.

Tak lupa, Bupati  juga mengucapkan terimakasihnya kepada seluruh aparatur Pemkab Meranti yang terlibat sehingga Meranti berhasil meraih Opini WTP yang ketujuh kalinya.

“Semoga kedepan kualitas laporan yang disajikan semakin meningkat yang ditandai dengan ketepatan waktu pelaporan,” pesankan Bupati.

Selain itu ditekankan orang nomor satu di Kepulauan Meranti ini, semua aparatur yang terlibat harus lebih memahami standar pemeriksaan keuangan yang semakin ketat saat ini, caranya dengan menggali pengetahuan ter-update sehingga mampu menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi.

“Kedepan sistem pelaporan keuangan secara komputerisasi akan menjadi keniscayaan, mohon pembinaan dan tunjuk ajar dari BPK RI agar SDM Meranti bisa menyesuaikan dengan sistem pelaporan terkini,” tambah Bupati.

Dengan masa Jabatannya yang tinggal 2 tahun lagi, Bupati Irwan berharap apa yang diraih saat ini dapat menjadi Legacy dan Operating Prosedure bagi SDM Pemkab Meranti dalam menyajikan laporan keuangan yang Akuntabel.

Apresiasi senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Meranti H. Taufikurrahman. Menurutnya, raihan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemkab Meranti sangat luar biasa. Tentunya dengan pengakuan BPK RI tersebut akan semakin mempermudah fungsi pengawasan DPRD.

“Kami dari DPRD Meranti sangat mengapresiasi dan sangat bangga atas prestasi yang diraih Pemkab Meranti. Tentunya ketika itu sudah dicapai tentu tidak sulit lagi bagi kami (DPRD.red) untuk melaksanakan fungsi pengawasan,” ujar Taufikurrahman.

Terkait kekurangan laporan keuangan yang harus disempurnakan dalam tempo 60 hari kedepan, diyakini Taufikurrahman tentu tidak ada masalah, sebab diakuinya Pemkab Meranti sudah melakukan perbaikan sejak dini.

“Saya kira Pemkab Meranti tidak butuh 60 hari untuk menyempurnakan laporan, saat ini saja Bupati sudah langsung menindak-lanjuti dan melaporkannya kepada DPRD,” papar Toufikurrahman.

Terakhir Taufikurrahman berharap, prestasi yang luar biasa atas penyajian laporan Akuntabilitas Keuangan Pemkab Meranti ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dimasa datang.

Sebelumnya, penyerahan LHP atas Laporan Keuang Pemkab Meranti Tahun 2018 diawali dengan penayangan video dokumentasi pemeriksaan BPK RI di Kepulauan Meranti terhadap proyek fisik maupun keuangan. Dilanjutkan dengan Penandatanganan BAST LHP Tahun 2018 yang dilakukan oleh Ketua BPK RI Tomas Ipung, Wakil Ketua DPRD H. Taufikurrahman dan Bupati Kepualauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si. (ADV/Humas Pemkab. Meranti/ Eko).

 

 

 

 

 

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.