Kami sampaikan kabar untuk anda

Jelang Pemilu, “Suara” Praktik Politik Uang Kian Nyaring

“Ada masalah yang akan lahir dari politik uang. Pertama, itu akan mencederai kedaulatan pemilih, karena seharusnya mereka bisa melakukan pertimbangan yang lebih baik, kemudian dicederai dengan uang. Kedua, ini akan membuat biaya pemilu semakin mahal dan nanti akan ada korelasinya dengan korupsi politik,”

Karikatur: Internet

Tembilahan, detikriau.org – Mendekati pelaksanaan Pemilu 2019, suara-suara praktik politik uang semakin terdengar nyaring.

Lazim didengar dalam obrolan keseharian, ditempat-tempat biasa warga berkumpul, selalu saja ada yang mengabarkan bahwa seorang caleg menawarkan pemberian uang.

Nominalnya-pun bervariasi, dikabarkan, mulai Rp 50 ribu – Rp 300 ribu. Praktik transaksi tentunya secara terselubung, biasanya melalui perantara, atau bahasa kerennya broker suara.

Tidak hanya uang, tawaran-tawaran “pemikat hati” juga dilakukan dalam bentuk pemberian barang. Untuk yang satu ini, praktiknya lebih sedikit terbuka.

Khusus di Kota Tembilahan, pemberian barang biasanya diberikan berupa, baju koko, mukena, jilbab, dan kain sarung, maupun berupa sejumlah bentuk barang lainnya.

Dalihnya, nilai nominal rupiah tidak melebihi batas ketentuan.

Komisioner Bawaslu Inhil, Ahmad Tamimi kepada detikriau.org menyebut pihaknya tidak henti-henti mengimbau agar seluruh perserta pemilu untuk taat aturan dan berkampanye mengedepankan materi pendidikan politik, terutama menghindari aktivitas sogok uang untuk meraih suara.

Menurutnya, pendidikan politik untuk masyarakat pemilih ini diamanatkan kepada setiap peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu harus ada kerjasama, jangan satu pihak mendidik namun pihak lain membodohi.

“Kalau begini bukan hanya merusak proses, tapi pendewasaan demokrasi kita akan terganggu,” ucap Tamimi.

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Politik Uang

Andang Yudiantoro, Komisioner Bawaslu Inhil lainnya mengingatkan  bahwa calon anggota legislatif (caleg) yang terbukti melakukan politik uang diancam sanksi pidana dan dapat di diskualifikasi.

Sanksi politik uang untuk mencari suara atau menjanjikan materi kepada masyarakat pemilih, tertuang jelas dalam pasal 280 ayat 1 huruf j, dan sanksinya terdapat dalam pasal 523 ayat 1,2 dan 3 dengan hukuman kurungan penjara maksimal 4 tahun.

“dan jika perkara pelanggaran itu sudah mendapat keputusan inkrah dari pengadilan maka secara otomatis calon tersebut dapat didiskualifikasi atau pembatalan dari pencalonan, atau jika ia terpilih,” Sampaikan Andang menjawab komfirmasi detikriau.org di Tembilahan, selasa (19/3) yang lalu

Dijelaskan Andang, saksi terberat itu tertuang dalam pasal 285 huruf a dan b serta sanksi pasal 521 Undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

“Dalam pasal 286, peserta pemilu juga mendapat sanksi yang sama jika menyogok penyelenggara pemilu sebagai pelaksana.”ditambahkannya

Oleh karena itu, mantan Ketua PWI Inhil ini mengajak untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak, baik untuk diri sendiri dan orang lain.

“lakukan kegiatan kampanye yang bermartabat, karena politik uang itu merusak.” Ditegaskannya mengakhiri.

Mengapa politik uang marak?

Dikutip melalui BBC Indonesia, peneliti ICW Almas Sjafrina mengungkapkan politik uang lahir karena ketidakpercayaan kandidat dan tim sukses bahwa mereka bisa menang dengan cara-cara jujur. Selain itu, masalah itu muncul lantaran persoalan dari parpol, khususnya dalam konteks rekrutmen.

Proses rekrutmen yang tidak mengandalkan kapasitas dan rekam jejak yang jelas, menurut Almas, melahirkan calon-calon yang instan, yang tidak hanya cukup memasang baliho yang banyak untuk menarik suara pemilih.

“Tidak ada ruang bagi publik dan kandidat untuk membangun kedekatan,” ujar Almas.

“Caleg yang instan menurut kami akan cenderung akan melahirkan praktik jual beli suara, apalagi kalau mereka sudah caleg instan, dan mengutamakan modal yang besar,” imbuhnya.

Faktor lain, menurut Almas adalah, pendidikan politik di Indonesia yang masih rendah. Sehingga pemilih belum teredukasi secara maksimal tentang pentingnya pemilu, pentingnya memilih calon yang baik dalam pemilu dan apa konsekuensi dari politik uang.

“Ada masalah yang akan lahir dari politik uang. Pertama, itu akan mencederai kedaulatan pemilih, karena seharusnya mereka bisa melakukan pertimbangan yang lebih baik, kemudian dicederai dengan uang. Kedua, ini akan membuat biaya pemilu semakin mahal dan nanti akan ada korelasinya dengan korupsi politik,” jelas Almas.[red]

 

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.