Kami sampaikan kabar untuk anda

NGO Ajak Masyarakat Berani Tolak Politik Uang

lahirnya pemimpin dan wakil rakyat yang jujur dan amanah haruslah dimulai dengan proses yang bersih”

Sekjend Fokus Ornop, Indra Gunawan menandatangani kesepakatan tolak politik uang dalam sebuah kegiatan belum lama ini di Tembilahan. Foto:/Ist

Tembilahan, detikriau.org – Sekjen Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop), Indra Gunawan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi praktik politik uang pada Pilpres dan Pileg 2019.

Menurut Indra, masyarakat jangan pernah bermimpi untuk memiliki pemimpin dan Wakilnya yang amanah jika masih mau “menjajakan” dan “menggadaikan” harga dirinya hanya demi nilai rupiah yang tidak seberapa.

“masyarakat harus berani menolak, dan laporkan jika mengetahui adanya praktik politik uang. Jangan rela hak suaranya dibeli hanya demi rupiah yang nilainya tidak seberapa,” sampaikan Indra melalui detikriau.org ditemui di Tembilahan, selasa (19/3)

Indra berujar, lahirnya pemimpin dan wakil rakyat yang jujur dan amanah haruslah dimulai dengan proses yang bersih.

Masyarakat menurut Indra harusnya sudah sadar bahwa maraknya tindak pidana korupsi, salah satu sebabnya diawali dengan praktik tidak sehat seperti politik uang.

Dengan melakukan politik uang, pemimpin dan wakil rakyat menanggung beban biaya pemilu yang tidak sedikit. Jika hanya hanya mengandalkan konpensasi dari nilai gaji yang diterimanya selama menjabat, Indra meyakini biaya politik yang sudah dikorbankan, sangat kecil kemungkinanya untuk bisa dikemballikan.

“Saya tidak menuduh. Tapi logikanya seperti itu. Tinggal kita mau mengakui atau tidak,” kata Indra

Meski belum memiliki bukti yang pasti, Indra mengaku sudah cukup banyak mendengar dan menerima informasi praktik pendidikan politik yang tidak sehat ini.

Bahkan menurut Indra, kabar angin yang cukup santer didengarnya, untuk setingkat DPRD, nilai tawaran per suara terbunyikan benilai seratusan hingga tigaratusan ribu.

Belum lagi katanya ada tawaran sistem per paket. Dimana, masyarakat ditawari sejumlah nilai rupiah untuk mencoblos mulai dari caleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, tentu pula nilai “sogok”nya, mungkin cukup menggoda masyarakat kecil.

Diilustrasikan Indra, misalkan saja menurutnya untuk satu suara dihargai Rp 300 ribu, nilai inipun sangatlah kecil.

Jika dihitung selama lima tahun masa jabatan, nilai suara pemilih itu hanya dihargai sekitar Rp. 164,- per hari [(Rp. 300.000 : (5 x 365 hari)]

Untuk seorang wakil rakyat, misalkan di DPRD Inhil, katakanlah diperlukan sekitar 2000 suara, artinya biaya untuk politik uang ini saja senilai Rp. 6 Miliar. Belum lagi kebutuhan berbagai biaya lainnya.

“Jadi jangan salahkan Wakil Anda jika nantinya selama menjabat tidak lagi mengutamakan aspirasi Anda. Kan sudah dibeli senilai Rp 164 per hari.,”Paparkan Indra

Proses pemilu, diibaratkan Indra sebagai sebuah proses mempercayakan harapan kepada seorang wakil untuk jangka waktu 5 tahun. “Jika sudah anda jual, harapan apa lagi yang bisa anda impikan selama 5 tahun kedepan?” sindirnya.[Am]

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.