Tajam, Dipercaya, Independen

Kembali Dijerat Hukum, Gerindra Sebut Elite BPN ‘Dipreteli’ Satu-satu

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu (Igman Ibrahim/JawaPos.com)

Jakarta – Partai Gerindra merasakan satu persatu figur yang berada dikubunya dan dirasakan memiliki lumbung suara besar mulai ‘dipreteli’ satu persatu oleh kubu rivalnya. Hal ini menyusul ditetapkan tersangka baru yakni Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Maarif atas dugaan pelanggaran kampanye.

Diketahui, Slamet Ma’arif juga menjabat sebagai Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi dalam struktur kepengurusan BPN. Penetapan ini sekaligus menjadi daftar panjang elite BPN yang sudah dan akan dijebloskan ke penjara.

“Sekarang udah mulai orang-orang yang berpotensi mendulang suara di lingkaran BPN udah mulai digerus satu persatu. Ada Ahmad Dhani. Sekarang Slamet Ma’arif, mungkin nanti siapa seterusnya,” kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/2).

Sementara itu, Muzani mempertanyakan keadilan hukum yang ada di Indonesia. Sebab dalam kubu petahana, meski banyak yang sudah dilaporkan ke aparat hukum, tak ada satu pun yang dinyatakan bersalah.

“Mereka sepertinya timnya baik-baik, bersih-bersih tidak ada kesalahan. Laporan kita juga dianggap tidak ada bukti hukum, sehingga tidak perlu dipanggil-panggil, dimintai keterangan. Padahal laporan kita seabrek-abrek,” terangnya.

Untuk mengingatkan, Muzani mengungkit sejumlah kasus yang dilaporkan oleh kubu oposisi, namun belum juga diusut oleh pihak kepolisian. Dia tak mengerti, kenapa banyak kasus yang dilaporkan kubunya namun selalu dinyatakan tidak memiliki cukup bukti.

“Fadli Zon diancam akan dibunuh, itu katanya nggak dianggap sebagai sebuah bukti. Kemudian ada Pak Jokowi diancam anak remaja, tapi nggak dilakukan apa-apa. Kemudian ada penghinaan di Kalimantan Barat terhadap Islam yang katanya penjajah. Banyak sekali laporan kita tapi sepertinya tak pernah dianggap cukup bukti. Tapi kita yang dilaporkan (kubu petahana), cukup bukti,” tuturnya.

Atas dasar itu semua, Muzani menuding keadilan bangsa di rezim Jokowi telah berat sebelah. Sebaliknya, dirinya akan berjuang memberikan bantuan hukum kepada elite BPN yang tengah dijerat kasus hukum.

“Kita akan melakukan pembelaan terhadap Slamet Ma’arif. Karena apalagi Pak Slamet Ma’arif adalah wakil ketua BPN. Jadi, saya kira kita akan membela dan membantu dalam proses hukum. Mudah-mudahan ada hasil,” pungkasnya.

sumber: jawapos.com

 

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.