Kami sampaikan kabar untuk anda

Pemerintah PNG Didesak Akhiri Kebijakan Non-Intervensi Isu Papua

Konferensi pers OPM dan pejabat Papua Nugini di Port Moresby, 31 Januari 2019. { RADIO NEWZEALAND}

Jakarta – Tempo.co mewartakan, tiga pejabat tinggi Papua Nugini atau PNG mendesak pemerintah dan parlemen untuk berbicara tegas tentang HAM di Papua serta mengakhiri kebijakan non-intervensi atau tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia mengenai Papua. 

Gubernur Port Moresby, Ibukota PNG, Powes Parkop menyatakan dirinya saat ini menjalankan satu gerakan di parlemen untuk mengubah kebijakan pemerintah PNG terhadap Papua.

Gubernur Oro, Gary Juffa, mengatakan, perjanjian Indonesia dengan PNG mengenai PNG tidak akan mencampuri urusan dalam negeri jirannya sudah berjalan beberapa dekade dan usang, sehingga harus diubah.

“Ini harus dikerjakan oleh parlemen, karena diberlakukan oleh parlemen. Itu semua tujuan dari pertemuan. Namun itu juga pernyataan mereka tak peduli apa apapun, bahwa tidak ada yang akan kembali kepada mereka. Pernyataan mereka terhadap pemerintah Indonesia adalah hanya ingin bernegosiasi untuk kebebasan, tidak ada yang lain. Ini sangat menentukan. Sebagai Melanesia, sebagai negara Pasifik, kami harus mengangkat dan berdiri di pihak saudara-saudara kami orang kepulauan Pasifik,” kata Juffa dalam konferensi pers di Port Moresby, 31 Jnauari 2019 seperti dikutip dari radionz.co.nz, 1 Februari 2019.

Menteri Pertanahan PNG, Justin Tkatchenko mengatakan, pemerintah PNG harus berbicara terbuka mengenai isu HAM di Papua dan bersamaan itu PNG menghormati kedaulatan Indonesia.

“Kami peduli mengenai itu, saya tahu gubernur Parkop peduli mengenai itu, dan saya tahu banyak orang peduli mengenai itu, jika HAM tidak mendapat perhatian dari negara lain. Jika Indonesia yang berdaulat punya hak mengatasinya, maka saudara laki-laki dan perempuan kami Melanesia membutuhkan dukungan kami secara realistis dan terverifikasi,” ujar Tkatchencko.

Konferensi pers ini diadakan untuk memberi kesempatan kepada OPM dan sayap militernya, West Papua Liberation Army untuk memberikan update megenai konflik angkatan bersenjata OPM dengan aparat keamanan Indonesia di pegunungan tengah Papua.

Menanggapi tuntutan dua gubernur dan satu menteri di kabinet pemerintahan PNG, Menteri Luar Negeri PNB Rimbink Pato mengatakan, bahwa PNG tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dalam hal status politik Papua.

PNG, ujarnya, selama ini bekerjasama dengan Indonesia dalam sejumlah proyek di wilayah perbatasan untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan secara terus menerus meningkatkan kondisi kehidupan warga Papua.

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.