Tajam, Dipercaya, Independen

Alasan Mendagri Ajukan Permintaan ke Neneng Soal Proyek Meikarta

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara resepsi pernikahan putra Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 10 September 2018. TEMPO/Dias Prasongko

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membenarkan bahwa dirinya memang mengajukan permintaan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait perizinan proyek Meikarta. Namun permintaannya itu adalah untuk mencari solusi agar permasalahan Meikarta diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. “Untuk mencari solusi terbaik,” kata Tjahjo dihubungi, Selasa, 15 Januari 2018.

Nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. Tjahjo Kumolo, menurut Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, meminta tolong kepada dirinya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta. “Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu’,” ujar Neneng dalam kesaksian, Senin 14 Januari 2019.

Tjahjo mengatakan dirinya meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi tidak ribut berpolemik di media. Menurut dia, hal itu tidak baik dari etika penyelenggaraan pemerintah daerah. Tjahjo menyarankan melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemprov, Pemkab dan pihak terkait untuk duduk bersama menyelesaikan masalah itu.

Pada akhirnya rapat mediasi di Kemendagri diselenggarakan pada 3 Oktober 2017. Rapat itu dilaksanakan berdasarkan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR yang meminta Kemendagri berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemprov terkait permasalahan izin Meikarta.

Tjahjo mengatakan rapat perlu dilaksanakan karena polemik perizinan Meikarta semakin ramai diberitakan. Menurut dia hal itu tidak baik dan etika penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tjahjo menuturkan dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perizinan, melainkan aspek pembinaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara perizinan dan rekomendasi merupakan kewenangan bupati dan gubernur. Posisi Kemendagri, kata dia, hanya memfasilitasi pertemuan untuk meminimalisir polemik antara Pemprov dan Pemkab. “Supaya memperkuat sinergitas kedua level pemerintahan tersebut dalam pelayanan publik,” katanya.

sumber: Tempo.co

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan detikriau.org dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. detikriau.org berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.