Tajam, Dipercaya, Independen

Korupsi Stadium Empat, Antara Fakta Dan Ketidakrelaan Penguasa

Karikatur: depokpos

PERMASALAHAN besar yang terus menghantui negeri kita selain kemiskinan adalah perilaku melawan hukum yang namanya “korupsi”, karena semua sudah sepakat mengatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Selain itu kita juga bersepakat untuk mengatakan perang melawan korupsi.

Ketika kita sepakat untuk melakukan perang terhadap prilaku korupsi, maka semua juga harus sepakat untuk bersama-sama untuk menghilangkan rasa sentimen antar golongan, mengabaikan rasa primordialisme antar kelompok, membuang jauh-jauh kepentingan politik dan saatnya bersama-sama menggelorakan rasa nasionalisme, menyatukan missi untuk menutup pintu bagi para koruptor.

Perilaku korupsi di Indonesia sungguh sudah sangat mengkawatirkan, karena hampir semua elemen pemerintahan sudah terjangkit penyakit korupsi bahkan pada level pimpinan lembaga tinggi negara sekalipun tidak luput dari bahaya laten tersebut.

Data per November 2018 juga menyebutkan jumlah Kepala Daerah yang jadi tersangka kasus korupsi yaitu sebanyak 104 (sumber: http://www.jawapos.com), demikian juga data yang disodorkan oleh Sudirman Said, 5 pimpinan lembaga tinggi negara, 229 anggota DPR/DPRD, 29 menteri/kepala lembaga dan 30 penegak Hukum. Jumlah ini bukanlah sekedar hitungan jari yang tidak boleh dianggap sepele, termasuk juga cara mengatasinya tidaklah tergolong mudah.

Dengan data tersebut, tidaklah berlebihan apabila Bapak Prabowo Subiato pada acara “The World in 2019 Gala Dinner” yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura mengatakan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Dan ungkapan ini adalah bentuk keprihatinan dengan tujuan mengajak semua elemen masyarakat supaya mewaqafkan waktu dan tenaganya untuk memerangi segala bentuk prilaku korupsi.

Kelompok yang penuh dengan pola pikir opitimis dan positif thinking menangkap pernyataan Bapak Prabowo sebagai ajakan dan seruan untuk memberantas korupsi di negeri tercinta ini. Berbeda dengan kelompok yang selalu menganggap orang disekitarnya adalah sebuah ancaman, sehingga semua pernyataanya dianggap sebagai bentuk upaya pendiskreditan dan penuh dengan rasa kewatir akan menurunnya nama baiknya. Padahal, sekali lagi pernyataan tersebut tidak terikat dengan ruang atau kelompok-kelompok tertentu tetapi tertuju kepada kita semua sebagai anak bangsa.

Pernyataan Prabowo, Penguasa dan Korupsi

Pertanyaan mendasar kenapa orang sekitar Istana merasa kebakaran jenggot dengan dengan pernyataan Bapak Prabowo Subianto? Tentu jawabannya tidak sederhana hanya sebatas merasa tersinggung. Karena disadari betul tanggung jawab Bapak Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam perkara ini sangatlah besar, baik secara moral maupun secara struktural.

Secara moral, Bapak Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tentu memepunyai tanggung jawab untuk selalu menjaga moral bangsa agar terhindar dari prilaku yang dapat mencoreng wajah negara baik di internal bangsa sendiri damupun ke dunia luar. Moral ini tidak cukup hanya dipoles dengan upaya sebatas pencitraan atau upaya untuk memenuhi kriteria bagus dipermukaan saja tetapi juga lebih kepada moral yang masuk kepada pola pikir dan karakter bangsa itu sendiri. Sehingga, prilaku buruk seperti tindakan korupsi tidak hanya diajuhi karena takut dengan adanya jeratan hukum tetapi karena adanya kesadaran penuh yang lahir dari jiwa bangsa untuk mejauhinya.

Secara struktural, Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan bertanggung jawab penuh terhadap para pejabat dan penyelenggara negara lainnya. Karena di tangan Bapak Presiden-lah keterikatan pekerjaan untuk dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu sangat diperlukan sikap tegas yang dibangun di atas komitmen untuk memberi pengaruh positif kepada bawahan termasuk pengaruh positif terhadap penegakan hukum. Karena tanpa itu, struktur tidaklah akan bermakna apa-apa yang muncul justru jurus petak umpet antar para pejabat untuk masing-masing mengamankan dirinya.

Power Tends To Corrupt, pribahasa dalam konteks tulisan ini perlu diposisikan sebagai penegas bahwa fitrah kekuasaan akan selalu mengarah kepada penyalahgunaan dan dapat melahirkan prilaku korupsi. Karena dengan kekuasaan yang melekat seorang pimpinan dapat melakukan apa saja termasuk hal-hal yang menyimpang dan melanggar hukum seperti korupsi. Sehingga menjadi sangat wajar apabila kekuasaan itu diawasi dengan yang serius, dan pengawasan tersebut yang dapat menyonkong keberhasilan kekuasaan itu sendiri.

Oleh karena itu, Bapak Praboyo Subianto sebagai pimpinan Partai Gerindra yang kebetulan posisinya di luar pemerintahan merasa punya tanggung jawab dan kewajiban untuk terus melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam rangka meminimalisir semua gejala kekuasaan yang entitasnya akan selalu mengarah kepada prilaku yang melanggar hukum. [***]

Nizar Zahro
Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Partai Gerindra./rmol.co

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.