Tajam, Dipercaya, Independen

Terdeteksi Getaran Yang Disebut “Gempa Hantu”, Tahukah Kamu Dimana Pulau Mayote dan Sejarahnya

Pulau Mayote: Net

detikriau.org – Getaran gelombang seismik misterius telah terdeteksi ribuan kilometer pada sensor gempa di Afrika, Kanada, Selandia Baru, dan Hawaii. Namun “gempa” tersebut tampaknya tak dirasakan oleh satu orang pun.

Getaran ini diketahui terjadi di lepas pantai Mayotte, kepulauan milik Prancis di Samudra Hindia yang terletak antara Madagaskar dan Afrika.

Tahukah Kamu Pulau Mayote dan Sejarahnya?

dikutip melalui wikipedia.org, Mayotte (bahasa Perancis: Mayotte, diucapkan [majɔt]; Shimaore: Maore, [maore]; Kibushi: Mahori), secara resmi Departemen Mayotte (Perancis: Départementale de Mayotte), merupakan sebuah departemen seberang laut Perancis yang terdiri dari sebuah pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), satu pulau kecil, Petite-Terre (atau Pamanzi), dan beberapa kepulauan kecil di sekitar dua pulau tersebut.

Mayotte terletak di ujung utara Selat Mozambik di Samudera Hindia, antara utara Madagaskar dan utara Mozambik. Teritorinya secara geografi bagian dari Kepulauan Komoro, tetapi terpisah secara politik sejak 1970-an. Teritori ini juga dikenal sebagai Mahoré, nama asli pulau utama, khususnya oleh pendukung pembentukannya dalam Uni Komoro.

Geografi

Pulau utama, Grande-Terre (atau Mahoré), secara geografi merupakan yang tertua dari Kepulauan Komoro, 39 kilometer (24 mil) panjangnya dan 22 kilometer (13½ mil) lebarnya, dan titik tertingginya adalah Gunung Benara (Perancis: Mont Bénara; Shimaore: Mlima Bénara) dengan 660 meter (2.165 kaki) di atas permukaan laut. Karena terdapat gunung berapi, tanahnya subur di beberapa daerah. Karang koral yang mengelilingi kebanyakan pulau menjamin perlindungan kapal dan tempat tinggal hewan laut.

Dzaoudzi adalah ibukota Mayotte hingga 1977. Dzaoudzi terletak di Petite-Terre (atau Pamanzi) yang memiliki luas 10 kilometer persegi (3.9 mil persegi) dan merupakan pulai terbesar dari beberapa pulau kecil dekat Mahoré. Mayotte adalah anggota Komisi Samudera Hindia, dengan keanggotaan terpisah dari Kepulauan Komoro.

Sejarah

Tahun 1500, kesultanan Maore atau Mawuti (berdasarkan جزيرة الموت dalam Bahasa Arab (berarti pulau para orang mati/kematian) dan berubah menjadi Mayotte dalam Bahasa Perancis) didirikan di pulau itu.

Tahun 1503, Mayotte ditemukan oleh penjelajah Portugis, tetapi tidak dijadikan koloni.

Tahun 1832, pulau ini dikuasai oleh Andriantsoly, bekas raja Iboina di Madagaskar; tahun 1833 dikuasai kesultanan tetangganya, Mwali (Mohéli dalam Bahasa Perancis); tanggal 19 November 1935 dikuasai kembali oleh kesultanan Ndzuwani (Anjouan dalam Bahasa Perancis; pemerintahan ditetapkan dalam bentuk Qadi (dari bahasa Arab قاض yang berarti hakim), sejenis ‘Magistrat Penghuni’ dalam sebutan Britania), tetapi tahun 1836 kemerdekaan diraih dibawah Sultan setempat terakhir.

Mayotte bersama dengan Kepulauan Komoro lainnya dibeli oleh Perancis tahun 1843. Saat Kepulauan Komoro memasuki pemilihan referendum tahun 1974 dan 1976 untuk memerdekakan diri dari Perancis, Mayotte menjadi satu-satunya bagian konstituensi yang menolak kemerdekaan dan memilih untuk tetap bergabung dengan Perancis (masing-masing 63,8% dan 99,4%). Walau begitu, Komoro tetap mengklaim Mayotte sebagai bagian dari negara mereka.

Draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1976 yang didukung oleh 11 dari 15 anggota Dewan mengakui kedaulatan Komoro atas Mayotte, tetapi Perancis melakukan veto atas resolusi itu (sampai 2011, penolakan resolusi itu menjadi satu-satunya kejadian di mana Perancis memberikan veto tunggal atas suatu resolusi PBB).

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan berbagai resolusi mengenai masalah itu, yang diangkat dari judul: “Pertanyaan Pulau Mayotte di Komoro” tahun 1995. Sejak 1995, Mayotte tidak lagi dibicarakan oleh Majelis Umum.

Setelah 10 tahun menjadi jajahan seberang laut Perancis, Mayotte resmi menjadi departemen seberang laut Perancis pada Maret 2011 berdasarkan hasil dari referendum 29 Maret 2009.

Dalam hasil referendum tersebut, 95,5 persen pemilih memilih untuk mengubah status pulau tersebut dari “jajahan seberang laut” menjadi departemen ke-101 Perancis. Hukum Islam tradisional tidak resmi yang diterapkan di dalam beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat Mayotte sehari-hari akan dihapuskan secara bertahap dan digantikan oleh hukum Perancis yang menjanjikan kebebasan beragama, melarangkan poligami, dan menyetarakan hak-hak laki-laki dan perempuan.

Selain sistem perpajakan Perancis yang akan diterapkan di Mayotte sebagai syarat menjadi departemen, kesejahteraan sosial Mayotte akan dinaikkan secara bertahap selama 20 tahun supaya setara dengan departemen-departemen Perancis Metropolitan.

Iklan

Tagged as: , ,

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.