Tajam, Dipercaya, Independen

Capai Di Angka Rp 1,4 Triliun, Bupati Irwan Sebut Nota Keuangan APBD Meranti 2019 Kembali Normal

SELATPANJANG (detikriau.org) – Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si didampingi Wakil Bupati H. Said Hasyim menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019 kembali normal di angka Rp 1.4 Triliun, di Gedung Paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Senin malam (19/11/2018).

Dalam rapat paripurna pemyampaian nota keuangan APBD Meranti 2019 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Fauzy Hasan SE itu juga tampak dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti,  H. Muzamil dan Dr. Taufikurrahman, Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Meranti Yulian Norwis SE MM, Sekwan DPRD Kabupaten Kepuluan Meranti, Drs. Irmansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti,  lBambang Supriyanto SE M.Si dan sejumlah Pejabat Eselon II dan III Dilingkungan Pemkab. Kep. Meranti.

Dikatakan Bupati Irwan, asumsi dasar perhitungan RAPBD tahun 2019 diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang, maka dalam rangka penyusunan RAPBD 2019 disampaikan beberapa hal terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2019 dilakukan dengan memfokuskan upaya peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan memberikan konstribusi besar terhadap peningkatan PAD.

Upaya tersebut,  lanjut Bupati Irwan,  dilakukan antara lain melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kepatuhan melalui reformasi administrasi pelayanan perpajakan yang lebih sederhana dan transparan.

Di samping peningkatan sumber-sumber pendapatan tersebut, pemerintah daerah akan terus menjaga iklim investasidan mendorong kemajuan dunia usaha domestik.

“Kita berharap agar dilakukan inovasi dan terobosan sebagai kerja kita bersama sehingga menghasilkan sumber-sumber pendapatan baru,” harap Bupati Irwan.

Di tahun anggaran 2019 mendatang,  Bupati Irwan menambahkan,  penerimaan daerah ditargetkan sebesar Rp 1,43 triliun atau meningkat sebesar Rp.253 miliar.

“Naik 21 persen jika dibandingkan dengan target penerimaan daerah pada APBD tahun anggaran 2018,” sebut Bupati Irwan.

Selanjutnya, dikatakan Bupati Irwan lebih lanjut, berkaitan dengan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, digunakan untuk Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi Penunjang Pemerintahan.

“Untuk belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan wajib, terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta diarahkan pada pencapaian Visi Misi Kepala Daerah yang dljabarkan kedalam Program Prioritas Pembangunan Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana yang terkait Iangsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonoml daerah, ” sebut Bupati Irwan.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga berupaya untuk melakukan peningkatan alokasi belanja modal dapat yang mencapai sebesar 30 persen dari total belanja daerah, namun persentase belanja modal itu, menurut Bupati Irwan, masih bisa lebih tinggi apabila belanja lainnya yang menambah harga perolehan belanja modal.

“Tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas manusia dalam pengelolaan pemerintahan dan manusia yang mampu bersaing secara nasional, ” sebut Bupati Irwan lagi.

Pada Tahun Anggaran 2019 yang direncanakan naik 26 persen dari target belanja APBD 2018 yang sebesar 1,130 triliun, memiliki alokasi rencana belanja daerah tahun anggaran 2019 meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 590 Milyar dan belanja langsung sebesar Rp 840 Milyar dan diarahkan pada prioritas kebijakan pembangunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan kebijakan prioritas meliputi :

  1. Peningkatan Sarana dan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
  2. Peningkatan lnfrastruktur Dasar dalam rangka Membuka lsolasi Wilayah.
  3. Membangun Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan industri HiHr Produksi Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan
  4. Mewujudkan Birokrasi dan Sarana Pelayanan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif.
  5. Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata.
  6. Mendorong Pertumbuhan Dunia Usaha dan Lapangan Kerja.
  7. Pembinaan Nilai Nilai Sosial, Moral dan Spiritual dalam Kehidupan Masyarakat.
  8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Sementara itu,  ditambahkan Bupati Irwan lagi, pada Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 35 miliar yang bersumber dari SlLPA.

“Besar harapan kami, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah, terus bersinergi dan bekerja sama, bergotong royong demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang lnovatif, Produkif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter,” pungkas Bupati Irwan.***(Hum/eko).

 

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.