Tajam, Dipercaya, Independen

Wakil Bupati Meranti Kembali Ingatkan Kepala OPD, Camat Dan Kades Penuhi Kewajiban Keuangan Pajak

Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim memberikan amaran saat membuka sekaligus mengikuti kegiatan Asistensi Objek Pemeriksaan bertempat di Aula Afifa, Selatpanjang, Senin (19/11/2018).

SELATPANJANG (detikriau.org) – Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim membuka sekaligus mengikuti kegiatan Asistensi Objek Pemeriksaan. Dalam kegiatan itu Wabup mengingatkan kepada seluruh Kepala OPD, Camat dan Kades untuk memenuhi semua kewajiban keuangan pajak setelah kegiatan dilaksanakan, bertempat di Aula Afifa, Selatpanjang, Senin (19/11/2018).

Hadir dalam kegiatan itu, Asisten III Sekdakab. Meranti H. Rosdaner, Inspektor Drs. Suhendri M.Si, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bagian, Camat serta Kades/Lurah dilingkungan Pemkab. Meranti.

Mengawali pidatonya Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, mengabsensi seluruh Camat dan Kades yang hadir, hal itu menimbang begitu pentingnya kegiatan Asistensi Objek Pemeriksaan ini untuk diketahui semua ASN terutama para pengambil kebijakan disemua OPD yang ada.

Dari absensi yang dilakukan oleh Wakil Bupati masih ada beberapa Kepala Desa yang belum dapat hadir dengan alasan jauhnya lokasi acara yang dipusatkan di Selatpanjang dari Desa yang berada diseberang. Menyikapi hal itu beberapa orang Camat dan Kades telah melapor dan dimaklumi oleh Wakil Bupati.

Selanjutnya Wakil Bupati menegaskan tidak ingin ada PNS dilingkungan Pemkab. Meranti yang tersangkut masalah hukum akibat tidak mengerti masalah administrasi pengelolaan keuangan, karena semua itu bisa dipelajari dan dikonsultasikan kepada yang mengerti.

“Jika tidak paham masalah administrasi keuangan Kades bisa berkonsultasi dengan Camat, dan untuk Dinas bisa bertanya kepada Kadis dan Kepala Badan,” ujar Wakil Bupati.

Pada dasarnya tujuan Asistensi menurut Wakil Bupati adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Kepala OPD, Camat dan Kades untuk membuat pertanggungjawaban kinerja keuangan yang telah dilakukan.

“Karena kita tidak mau lagi ada ASN Meranti yang berhadapan dengan hukum karena tidak bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan,” ucapnya.

Seperti disampaikan oleh pihak Inspektorat Meranti, tujuan dari kegiatan Asistensi itu merupakan kegiatan yang digelar oleh Inspektorat Meranti untuk meningkatkan kualitas pengawasan Internal dan peningkatan jaminan mutu pengawasan APIP dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah. Bagi OPD dan Desa dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, konsekuensi seorang pejabat dituntut harus tahu masalah administrasi keuangan dan bagaimana mempertanggungjawabkannya. Salah satu yang penting adalah kewajiban membayar Pajak setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Untuk masapah ini Wabup meminta jangan sampai ditunda-tunda karena akan menimbulkan masalah.

“Begitu terima uang dan selesai belanja jangan tunggu lagi, langsung lakukan penyetoran pajak,” uca Wabup.

Dihadapan seluruh Kepala OPD, Camat dan Kades yang hadir, Wakil Bupati juga menyampaikan kegiatan Asistensi ini juga dapat menjadi ajang saling mengingatkan dan diskusi terkait kendala penggunaan anggaran keuangan Pemda, oleh OPD Desa dan Kecamatan.

“Kalau ada kejanggalan minta Inpektorat melakukan pemeriksaan ulang agar bisa dibina sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum,” jelas Wabup.

Andaipun ada informasi sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, Wakil Bupati meminta dapat menggkoordinasikannya dengan Inspektorat untuk dilakukan pembinaan.

Dengan ditaihnya WTP 6 kali dan Nilai SAKIP B oleh Kepulauan Meranti, Wakil Bupati menilai harusnya tidak ada lagi temuan. Karena semua sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Apalag saat ini Desa mendapat kucuran dana yang cukup besar dari Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan digelarnya acara Assistensi ini Wabup berharap tidak ada lagi temuan di OPD, Kecamatan maupun Desa.

“uang itu harus dipertanggungjawabkan…, jangan lupa setiap rupiah uang yang digunakan harus jelas SPJ dan laporan pertanggungjawabannya,” pungkas Wabup. ***(Hum/Eko).

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.