Tajam, Dipercaya, Independen

Pembakaran Bendera Berlafaz Tauhid di Garut, Ini Pendapat Tokoh Ormas Islam dan Pakar Hukum

Foto: BBC.com

Detikriau.org – Aksi pembakaran bendera beraksara Arab yang mirip dengan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU di Garut, Jawa Barat pada hari Senin (22/10) kemarin menuai beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk para alim ulama dan ormas Islam.

Sebahagian berpendapat bahwa bendera yang dibakar itu bukan bendera HTI karena hanya bertuliskan lafaz kalimat tauhid. Sedangkan bendera HTI, benar terdapat lafaz tauhid tetapi juga terdapat tulisan latin bertuliskan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pandangan Tokoh Ormas Islam

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Said Aqil Siroj menyatakan, kalimat tauhid seharusnya tidak dituliskan di bendera atau media lain seperti tembok dan kain.

Menurutnya, mayoritas ulama besar sejak dahulu sudah melarang menuliskan kalimat Allah, tauhid dan Alquran di media seperti bendera dan tembok. Hukumnya adalah makruh bagi mayoritas ulama dengan empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Bahkan, ada juga ulama yang berpendapat itu haram

“Mayoritas ulama dengan empat mazhab itu berpendapat menulis Alquran, kalimat toyyibah di bendera, di tembok, di pakaian, di atap rumah itu makruh. Bahkan ada yang mengatakan itu haram,” Hal ini disampaikan Said Aqil saat menggelar konferensi pers di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/10) dilansir melalui merdeka.com

Said bercerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menampar seseorang karena menulis kalimat Alquran di atas sebuah tembok. Padahal, sosok Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai pemimpin yang santun.

Said Aqil melanjutkan, ada juga ulama yang mengharamkan membuat lukisan dengan tulisan Alquran atau Asmaul Husna. Dikhawatirkan nantinya tulisan dalam lukisan itu bisa menjadi sampah atau dibuang percuma jika tak lagi terpakai. Hal itu justru bisa merendahkan kesucian kalimat Tuhan.

“Khawatir tak bisa menghormati,” ujarnya.

“Tidak ada ulama yang menganggap baik menulis kalimat Tauhid, Alquran di bendera. Siapapun. Bukan hanya HTI. Semuanya. Tidak ada ulama yang anggap baik menulis kalimat Tauhid di bendera karena takut kita tidak mampu menghormatinya,” pungkasnya.

Sementara itudilansir melalui gelora.co, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri KH Muhyidin Junaidi mengatakan, sebaiknya Kiyai Said tidak mengalihkan tema sentral pembakaran lafaz tauhid kepada penulisan dari sisi fiqih.

“Itu namanya pengalihan opini publik dan apologistic reason. Ia lupa kali bahwa Alquran sebelum ditemukan mesin percetakan ditulis di atas plopak korma, kulit dan sebagainya. Aneh aneh saja,” ucap Muhyiddin

Menurutnya, kasus pembakaran bendera tauhid di Garut akan selesai jika semua pihak bisa menempatkan dirinya dengan baik.

“Perbedaan persepsi dan pendapat dalam fiqih tak akan selesai sampai kiamat. Tapi semua sepakat bahwa umat Islam harus menghormati lafaz tauhid,” katanya.

Muhyiddin meminta semua pihak untuk tidak menggiring opini publik seakan-akan yang membawa bendera tauhid adalah kelompok ektrimis, radikalis dan intoleran.

“Analoginya sangat sederhana dan mudah dicerna. Contoh gambar ka’bah sebaiknya dihormati karena kiblat umat Islam. Tapi ada partai yang menjadikannya sebagai logo utamanya,” imbuhnya.

“Bahkan terkadang para prmimpin partai tersebut mendukung seorang non muslim jadi pemimpinnya. Logikanya mereka sudah menyalahi simbol tersebut,” tambahnya.

Dikatakan Muhyiddin, memang tak sedikit pihak yang memanfaatkan lafaz tauhid untuk kepentingannya. Tapi lafaz tersebut terbebas dari segala prilaku tak terpuji manusia.

“Lihat apa yang dilakukan para pendemo di Iran yang mau bakar bendera Saudi yang berlafaz tauhid. Mereka menggunting dulu lafaz tersebut untuk menjaga kesakralannya kemudian bendera warna hijau dengan logo sword/pedang dibakar,” tandas Muhyiddin.

Pandangan Pakar Hukum

Terlepas dari pandangan berbeda kedua tokoh ormas islam ini, dilansir melalui eramuslim.com, Pakar Hukum Pidana Prof DR Mudzakkir meminta agar sebaiknya polisi membawa kasus kasus ini hingga ke depan pengadilan. Semua pihak yang terkait dan terbukti bersalah harus dikenakan hukuman.

”Justru dengan digelarnya pengadilan atas kasus pembakaran bendera itu maka semua pihak terpuaskan dan merasa mendapatkan keadilan. Sebab bila tak sampai di depan pengadilan itu malah hanya memunculkan kegeraman atau rasa ketidakadilan. Biarlah sidang pengadilan yang menentukan putusannya. Ini juga untuk menjunjung tinggi asas Indonesia sebagai negara hukum,” kata Mudzakkir kepada Republika.co.id (25/10)

Mudzakkir mengatakan terasa aneh bila polisi malah melepaskan pelaku pembakaran bendera karena dengan alasan melakukan tindakan yang tidak sengaja. Uniknya kemudian, malah pihak lain yakni pelaku pembuat video dan pengunggah ke dunia maya atas perbuatan pembakaran bendera itu yang kini lagi dicari oleh penegak hukum.

”Seharusnya semua dikenakan tuntutan hukum. Tak ada yang dikecualikan. Jangan pelaku pembakarannya malah dilepaskan sebagai tersangka dengan alasan melakukannya dengan tidak sengaja. Nah, soal pelepasan hukum itu nanti saja di di putuskan oleh pengadilan. Seperti apa bentuk sanksi berat-ringannya biar hakim yang menetapkan,” ujarnya.

Dalam vidoe yang mengjadi viral di media sosial, lanjut Mudzakkir, perbuatan membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid itu tidak bisa dikatakan tak disengaja. Ini tampak dari rangkaian perbuatan yang terlihat di video itu. “Pelaku pembakaran terlihat sadar, mengerti, dan sengaja melakukannya. Di sana terlihat pula ada korek api dan kertas, rangkaian perbuatan, serta ucapan agar bendera itu dibakar saja.”

Bagaimana kalau itu memang bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)? Mudzakkir menjawab, inilah yang menjadi titik krusialnya. Dan memang harus ada tindakan yang tepat ketika menyangkut soal itu. Selain itu harus berhati-hati bila di bendera itu ada tulisan kalimat ‘tauhidnya’.

”Nah, kalau tokh itu dianggap bendera HTI maka seharusnya bila ada tulisan organisasi yang dinyatakan terlarang ini tulisannya dipotong saja. Sedangkan kain yang ada tulisan kalimat tauhidnya tidak ikut dibakar melainkan dilipat dengan baik. Setelah itu kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib yakni penegak hukum. Ingat kalau kalimat tauhid itu ikut dibakar maka bisa berakibat hukum yang lain, yakni terkait soal aturan hukum atau delik penghinaan agama,” tegas Mudzakkir.

Dikatakannya, kalimat tauhid itu adalah kalimat yang ‘netral dan sucir’. Kalimat ini berlaku umum karena diyakni semua umat Islam sebagai bagian azasi ajaran agamanya. Maka apa pun adanya, keberadaan kalimat tauhid itu harus dihormati karena dilindungi aturan norma hukum. Konsekuensinya bila ada pihak yang membakar, merobek, hingga merusaknya maka dapat punya arti sebagai tindakan penghinaan terhadap sebuah ajaran agama.

”Lagi pula dari dahulu seusai pengadilan HTI sudah ada  penegasan dari pihak Kementrin Dalam Negri (Kemendagri) bila bendera tauhid itu tak dilarang. Yang dilarang dikibarkan adalah benderanya HTI. Adanya aturan ini juga harus diperhatikan. Maka harapan saya, selesaikanlah kasus ini sampai ke depan pengadilan tanpa terkecuali. Biar suasana panas ini bisa diredam dan semua pihak terpuaskan.” kata Mudzakkir menegaskan./fsl

 

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.