Tajam, Dipercaya, Independen

Kisah di Balik Impor Beras Era Presiden Jokowi

Foto: Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)

Jakarta – Impor beras selalu menjadi polemik di Indonesia. Pasalnya, Indonesia adalah negara agraris yang notabene harusnya tidak khawatir dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Terkait hal itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memberikan perspektif lain di mana kenyataan di lapangan tidak sesuai teori.

Di kantor Transmedia, pada Kamis (13/9/2018), Mendag bercerita mengenai latar belakang RI memerlukan beras impor.

Saya ingin menyampaikan alasan di balik impor beras serta mekanisme dan prosesnya. 

Sejak zaman Orba [di mana saat itu] hanya satu periode tertentu kita benar-benar swasembada beras, lepas dari itu kita tidak pernah tidak impor beras. 

Konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan sawah baru, dari dulu. 

Dampak dari pembangunan infrastruktur yang luar biasa, termasuk kawasan-kawasan industri dan pertumbuhan industri, fasilitas pelabuhan, airport dan sebagainya itu berdampak pada alih fungsi lahan yang semula lahan pertanian. 

Ambil contoh: BSD awal, 6 ribu hektar itu adalah sawah teknis. Saya ikut berdosa, 350 hektar punya saya di Kemang Pratama adalah sawah, itu pada zaman dulu. 

Membuat tambahan konversi 6 ribu hektar, 350 hektar.. 

Kemudian, Grand Wisata 2 ribu hektare, itu tidaklah mudah [menyediakan lahan pengganti].

Kendal, yang dibuat bersama dengan Pemerintah Singapore, itu sawah. Kemudian Kertajati, Majalengka, itu sawah. Ini fakta yang ada. 

Soal data pangan sebagai dasar Impor

Memang, yang jadi persoalan [pangan], data mana yg bisa dipercaya. UU mengatur adalah BPS, dia lembaga independen. Persoalannya, BPS terakhir mengeluarkan data di 2015, sesudah itu tidak mengeluarkan data lagi. Kemudian dipanggil, sekarang dalam persiapan, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama keluar data itu. 

Tetapi, ibu bapak bisa melihat dari satelit, yang setiap minggu sekali dia foto dan di-update. Itu nampak sekali berapa besar sebenarnya [luas] sawah itu.

Kemudian, terakhir ini kalau kita lihat, begitu kekeringan yang terjadi El Nino ini, dan BMKG sudah mengumumkan, perkiraan sampai Desember kemarau panjang. Jangankan untuk pengairan, untuk minum saja susah. 

Sehingga itu menjadi potensi, yang kalau ditanya takut tidak, ya saya takut. Kalau Desember, artinya kita baru panen akan mundur Maret-April. Ini dari daerah yang kekeringan. Ada daerah yg tidak kekeringan, tapi dia tidak akan mampu mensuplai makanan untuk seluruh Indonesia. 

Contohnya, di Sulsel dia masih OK sampai sekarang. Tetapi apakah Sidrap itu mampu untuk mengisi? Tidak mampu. Indramayu, Cirebon, Karawang itu sentra untuk Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang ini juga terlanda kekeringan.

Proses pengambilan keputusan impor

Kemudian kita masuk yang beberapa saat terakhir ini, dari 2012 terus kita lakukan impor. Pak SBY lakukan keputusan yang tepat pada 2014 yaitu 2,5 juta ton sehingga tidak ada gejolak sama sekali pada tahun politik itu. 

2015-2016 diimpor 1,5 juta ton oleh Mendag pada waktu itu Pak Tom Lembong [Thomas Lembong, Kepala BKPN]. 

Pak Tom mengambil langkah menurut saya sebagai orang swasta, langkah benar, yaitu G to G, langsung di Singapore, deal dan mendapat harga lebih murah. 

Kemudian pada 2016 akhir sampai 2017 awal tidak ada kekurangan karena itu sebenarnya carry over dari perjalanan 2013-2016.

Di Juli 2017 sebenarnya sudah terjadi perdebatan untuk impor, dan Pak JK sudah mewarning saya, “Enggar kau impor.” Saya katakan “Pak, masih OK Pak”. 

Saya tidak lupa kalimat beliau saat Agustus saya masih bertahan, “Hei Enggar, kau tahu, saya ini mantan KaBulog, merangkap Menperindag. Kamu ini cuma Menteri Perdagangan, jadi kamu percaya sama saya, “Ya Pak,” [ujar Enggar].

Akhirnya dalam satu rapat diputuskan parameternya, ada Pak Mentan, Pak Menko, ada saya dan Dirut Bulog, yaitu kalau stok Bulog di bawah satu juta ton, dan atau kenaikan harga lebih dari 10%, impor. Jangan ambil risiko di situ. 

Setelah itu, terus terjadi penurunan sampai pada Oktober-November-Desember kondisinya total stok itu yang biru stok dalam negeri (menunjuk grafik) itu sudah begitu tajam penurunannya.

Jadi, kalau kita lihat posisi stok sebenarnya sudah mulai turun dari Agustus terus sampai dengan Desember. Ini titik kritis.

Ada dua pilihan: kalau kita impor pasti di-bully, tapi kalau tidak impor siapapun pemerintahnya akan jatuh dengan chaos. Itu konsekuensi politik yang ada. Dan kita lihat disini, Januari sebenarnya minus kalau impor itu tidak masuk. 

Akhirnya pada 15 Januari [2018], persis Malari, kita Rakor Menko Perekonomian, dipimpin oleh Pak Darmin sendiri, dihadiri oleh Mentan, saya, Dirut Bulog, dan Deputi Meneg BUMN memutuskan agar impor 500 ribu ton.

Atas dasar keputusan di rakor itu, saya menulis surat kepada Bulog untuk melaksanakan keputusan rakor itu dengan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. 

Proses pengadaan beras impor

Bulog melakukan tender terbuka dan itu bisa kita lihat di website-nya. Pada Februari, kalau belum masuk 250 ribu ton dari impor itu, maka kita akan defisit 100 ribu ton. 

Ada kewajiban rastra [beras sejahtera] 350 ribu ton, ada 260 ribu ton stok dalam negeri, ditambah 250 ribu ton yang impor masuk. Jadi, kalau kita tidak putuskan impor di Januari, maka kita akan ada shortage sekitar 100 ribu ton. Dengan demikian, sekali lagi tidak ada satu pun keputusan yang saya ambil tanpa ada rakor. 

Berikutnya, trennya masih terjadi penurunan. Pada bulan Maret kita rakor kembali, dengan peserta yang sama, diputuskan kembali untuk menambah impor 500 ribu ton, dengan mekanisme yang sama. 

Dilakukan dengan tender terbuka lagi, bukan repeat order. Sebenarnya dengan mekanisme tender terbuka ini harga lebih mahal, tapi tidak ada satupun pejabat yang berani mengambil keputusan utk G-to-G karena di kemudian hari akan dipanggil kejaksaan, KPK, dan sebagainya. 

Setelah itu, pada bulan April kita buat analisa di kantor Menko dimana kita putuskan ada tambahan, yaitu menambah impor kembali 1 juta ton, dengan demikian total seluruhnya [pada tahun ini] 2 juta ton. 

Keputusan rakor, prosesnya sama, mekanismenya sama. Itu berjalan, sebenarnya rencananya pada bulan Juli masuk, tetapi karena prosesnya berkepanjangan, Dirut Bulog meminta perpanjangan izin impor. Kami perpanjang. 

[Lalu] juga belum masuk, maka Dirut Bulog mengirim surat lagi untuk minta perpanjangan yang kedua. Kita perpanjang. Jadi, Dirut Bulog yang terakhir pun, Pak Buwas [Budi Waseso, Direktur Utama Bulog] tahu karena beliau menandatangani permohonan perpanjangan. 

Dan jumlah sekarang, stok Bulog hampir 2,1-2,2 juta ton. Persoalannya adalah, 811 ribu ton itu stok penyerapan dalam negeri, sisanya ex impor. Dengan demikian, sekali lagi, kalau kita tidak impor, maka situasi stok beras di Bulog di bawah 1 juta ton, situasi yang rawan. 

Saya mau sampaikan, tidak usah pakar ekonomi pun tahu, harga naik bicara hukum supply & demand, kecuali ada teori ekonomi baru. Baik harga jual maupun harga beli. Kalau harga jual gabah yang mau dibeli itu tinggi, kemudian stoknya banyak, pasti dia turun. 

Kesejahteraan Petani

Apakah ada korelasi setiap kenaikan harga gabah dengan kesejahteraan petani? Tidak, karena dari awal sudah ditutup oleh penebas atau tengkulak. 

Penebas mengambil resiko setiap tanam baru berapa lama, diukur, OK saya tutup. Itulah penebas, itulah mekanisme yang ada, proses yang terjadi bertahun-tahun, sekian lama.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah cukup atau tidak? Konsumsi beras 2,5 juta ton per bulan. Bulog itu hanya penyangga sebenarnya. 

Itu angka 2015 yang tidak bertambah-tambah, karena walaupun penduduk nambah tapi angka itu tidak pernah bertambah. Mungkin dikurangi dengan saya mengurangi karbohidrat, mungkin itu konsekuensinya sehingga sejak 2015 sampai sekarang tidak bertambah. 

Ini 2 tahun berturut-turut Alhamdulillah kita mampu mengendalikan harga dalam bulan suci Ramadhan. Kenapa? Kami siap dengan Operasi Pasar bersama dengan seluruh pengusaha. 
Pedagang beras di pasar punya jaringan sendiri dan mereka tidak bisa diatur, didikte kemudian kita jual di depan. Ga akan laku. RPK yang punya Bulog di Cipinang per hari hanya jual 1 kuintal, 100 kg. 

Bagaimana dia mau lawan itu para pedagang, yang dari lahir lihat bapaknya dagang, dia ikut dagang. Ga mungkin bisa melawan pasar. 

Saya mengajak mereka, meyakinkan mereka utk melakukan OP melalui satu proses. Enam kali saya undang makan, tidak ajak bicara apapun. Ini terus terang terinspirasi apa yang dilakukan Pak Jokowi waktu mindahin pasar loak di Solo, itu beliau lebih dari 100 kali dan berhasil sampai arak-arakan.

Kuncinya adalah bagaimana kita mengajak bicara orang. Diskusi, bagaimana kondisi beras, sambil saya menyerap ilmu, darimana ini beras.

Mencukupi kebutuhan beras di dalam negeri

Beras itu berwisata. Yang dari Jatim bisa ke Sumsel, yang dari Sumut bisa ke Jateng, terus berwisata. Ada satu persoalan, PR kita adalah harus ada satu sistem online yang tidak bisa kita sekaligus motong, karena mekanisme mereka. 

Sama seperti koran, agen di Jakut, pelanggannya di Jaksel, agen di Jakbar, pelanggannya di Jaktim. Mau dipotong? Tidak bisa. Tidak semudah itu dalam praktiknya. 

Bagaimana dengan kondisi harga yg sekarang naik ini? Pengalaman dalam dua tahun, kalau Bulog melakukan operasi pasar secara masif dengan melibatkan seluruh jaringan distribusi dan pedagang beras yang ada di pasar. Jangan pernah bermimpi itu selesai dengan BUMN. 

Gak pernah. Dengan sinergi BUMN, dengan bank-bank yang punya jaringan, warung, mereka pun tidak dihitung oleh BPS. 

BPS tidak menghitung mereka, warung di pinggir jalan, bukan di dalam pasar. Dan yang mampu mengendalikan harga adalah di pasar tradisional. 

Pedagang pasar tidak mau hanya untung Rp 200 [per kilogram]. Kenapa? Dia bilang, penyusutan kami tolong dihitung. Ini dicampur, kita ambil contohnya, dilihat, berantakan lagi. Itu banyak jumlahnya. Jadi margin mereka minimal Rp 500. 

Kalau tidak, pada waktu kita sidak ada berasnya, tetapi begitu kita pergi disimpan lagi. Dia jual beras yang lain. Kalau kita mau penetrasi pasar, maka paling sedikit 13 ribu ton per hari, diserap oleh pasar. Baru harga bisa turun. Kalau 2.600 ton, 3.000 ton per hari harga tidak akan turun dengan HET yang sudah kita tetapkan itu. 

Sumber: CNBCindonesia

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.