Tajam, Dipercaya, Independent

Meski Sudah Lama Beroperasi, Puluhan Koperasi Simpan Pinjam di Inhil Belum Kantongi Izin

“Diminta Segera Urus Perizinan. Bandel, Sanksi Penutupan Paksa”

Kasi Perizinan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Inhil, Guntur

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 65 unit Koperasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tidak memiliki izin usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Inhil, Djamilah melalui Kasi Perizinan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Guntur, Rabu (4/4/2018).

“Khusus Koperasi Simpan Pinjam, ada 65 unit koperasi belum memiliki izin simpan pinjam, dan mereka sudah beroperasi lama,” kata Guntur.

Menurutnya, puluhan unit Koperasi tersebut tentu bertentangan dengan aturan yang ada, seperti Peraturan Menteri (Permen) Koperasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Bupati Inhil Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Inhil.

Pada Permen Koperasi, dibagian ketiga nomor 2 dinyatakan bahwa Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam wajib mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam, kemudian nomor 4 dinyatakan bahwa Bupati/Walikota menerbitkan izin usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota.

Begitu juga katanya dengan Peraturan Bupati Inhil, jelas tertera bahwa usaha simpan pinjam pada unit Koperasi harus terlebih dahulu mengantongi izin usahanya.

“Dengan adanya peraturan Bupati dilimpahkan keseluruh Camat, pada tahun 2017 lalu kami targetkan penerbitannya sebanyak 1000 izin, namun yang terlaksana hanya 112 izin,” bebernya.

Untuk itu, pihak Diskop UMKM Inhil mengambil upaya pemahaman terhadap masyarakat tentang izin usaha koperasi. Pertama, dalam waktu dekat pihaknya menggelar sosialisasi secara umum sebagai pemahaman tentang izin usaha tersebut.

“Jika nantinya masih juga tidak mengurus izin usaha kepada pemerintah, kami akan beri sanksi. Sanksi terberat adalah ditutup paksa,” pungkasnya./Mirwan

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s