Tajam, Dipercaya, Independent

DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna ke 10 Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2017

Unsur pimpinan DPRD dan Sekda Inhil saat melantunkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengawali pelaksanaan rapat paripurna

Tembilahan, detikriau.org – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan III tahun sidang 2017, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Bupati tentang nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018, Senin (20/11/2017) malam.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang paripurna Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD H Mariyanto didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya, H Ferryandi dan H Sahruddin.

Tampak hadir Bupati Inhil diwakili Sekda H Said Syarifuddin, sejumlah anggota DPRD dan pejabat di lingkungan Pemkab Inhil dan Sekretariat DPRD.

Pada kesempatan tersebut masing-masing fraksi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Plus dan Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK) melalui juru bicaranya menyampaikan pemandangannya.

Juru bicara Fraksi PKB, Herwanissitas, diantaranya menyoroti masalah keterlambatan penyampaian RAPBD tahun anggaran 2018 oleh Pemkab Inhil.

Sedangkan Juru Bicara Fraksi PPP, Adi Candra menyampaikan, setelah mencermati uraian APBD tahun 2018, Fraksi PPP meminta kepada semua pihak agar cermat dalam pembahasan Ranperda tentang APBD tahun 2018 agar ke depan semua program yang telah terencana dapat direalisasikan dan benar-benar untuk kepentingan rakyat demi masyarakat Inhil yang gemilang.

Kemudian, Juru Bicara Fraksi Demokrat, Muslim berharap setelah disahkan dan disetujuinya Ranperda ini menjadi Perda tentang APBD tahun 2018, Pemerintah harus segera melaksanakan dan merealisasikan anggaran, jangan menunda-menunda.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi GBAK, Sumardi menyampaikan kepada Badan Anggaran agar dapat melakukan pembahasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Inhil tahun 2018.

Kepada para Konsituen di seluruh penjuru Kabupaten Inhil, lanjut Sumardi, bilamana telah menyampaikan aspirasi atau usulan dan tidak dapat ditampung di dalam APBD Kabupaten Inhil tahun 2018, diharapkan agar dapat memakluminya.

“Mudah-mudahan pada anggaran yang akan datang dapat kami perjuangkan dan jikalau memang sudah tertampung di dalam APBD tahun 2018, itu tidak lain dan tidak bukan sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi kami memperjuangkan masyarakat Kabupataen Inhil. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kita semua senantiasa mendapat Rahmat dan Ridho dari Allah SWT,” imbuhnya./adv/mirwan

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s