Tajam, Dipercaya, Independent

Publik Ragu Data Aman, Kemendagri: Negara Bertanggung Jawab

JAKARTA — Masyarakat ragu atas keamanan data informasi mereka terkait registrasi kartu SIM telepon seluler mereka. Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin keamanan data registrasi ulang kartu SIM telepon seluler tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, David Yama, mengatakan, ada sistem yang membentengi untuk menjamin kerahasiaan data. Ia mengatakan, data yang diunggah saat registrasi ulang kartu SIM akan divalidasi dengan data yang dimiliki pemerintah.

‘’Negaralah yang nantinya bertanggung jawab kalau misalnya ada data penduduk disalahgunakan,’’ kata David dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/11).

Menurut David, hal itu juga diatur Pasal 96 Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan. “Dijelaskan, setiap pribadi orang, lembaga, menyebarluaskan dokumen, mendistribusikan blangko, dihukum penjara 10 tahun, denda Rp 1 miliar,” ujarnya.

Dengan regulasi yang ada saat ini, data kependudukan dijaga agar tidak bocor. Dalam UU, data penduduk juga hanya bisa diberikan kepada KPU untuk kepentingan pemilu. “Pasal 96 mengatur kalau penyalahgunaan data ditindak tegas. Pemerintah berkomitmen soal keamanan, kenyamanan, membangun trust. Tidak ada pemerintah berniat buruk menyalahgunakan,” katanya.

Pakar kemananan siber dari Cissrec, Pratama Persadha, mengatakan, program registrasi ulang kartu SIM perlu memberikan jaminan keamanan data kepada masyarakat. Menurut Pratama, masyarakat sebenarnya tidak mencurigai pemerintah akan menyalahgunakan data mereka.

“Bukan curiga, tapi waswas saja karena belum ada penjelasan dari pemerintah siapa yang simpan (data). Simpannya di mana? Apakah di masing-masing operator, dukcapil, Kominfo? Ada keamanan?” katanya di tempat yang sama.

Selain itu, kata Pratama, tidak ada ancaman hukuman yang menghimpun terkait kelembagaan yang menyimpan data masyarakat. Pemerintah tidak menerapkan hukuman maksimal untuk individu ataupun instansi penyimpan data.

“Contoh, misal kartu kredit mensyaratkan fotokopi KTP, KK, lalu ditaruh di meja saja. Ketika orang melihat itu, orang bisa memanfaatkan, ini yang membuat masyarakat waswas dan ini berkaitan dengan nomor telepon,” ujarnya.

Pratama yakin maksud program pemerintah bukan untuk membelenggu masyarakat. Program ini, menurut dia, memang harus didukung bersama. Namun, harus ada jaminan keamanan dari pemerintah agar jangan sampai itu disalahgunakan.

Pratama menyayangkan program yang sudah sebagus ini tidak memaksimalkan sistemnya. Harus ada sistem proaktif juga dari operator atau penyedia jasa layanan kartu SIM untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Ia mewanti-wanti, jangan sampai sistem yang bermaksud melindungi masyarakat malah menyusahkan masyarakat.

“Saya coba memakai data orang lain (dan) berhasil registrasi, meskipun untuk mengubahnya saya harus pergi ke operator. Harus disempurnakan, harus ada sistem unregister, ini yang diperbaiki,” kata dia.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI) Ronny Bishry mengatakan, registrasi ulang kartu SIM memungkinkan terjadi masalah di lapangan. Menurut dia, beberapa permasalahan umum yang terjadi di masyarakat, seperti gagal validasi atau kebingungan, karena tidak ada jawaban dari operator telekomunikasi.

Menurut Ronny, ada tiga hal menyangkut keamanan data dari registrasi ulang SIM, yaitu regulasi, teknis industri, dan problem di lapangan. “Nah, sekarang di lapangan harus kita juga pelajari, identifikasi, bagaimana jalan keluarnya,” kata Ronny.

Dari segi regulasi, Ronny menjelaskan, sudah ada UU ITE dan UU Telekomunikasi. Dalam regulasi itu terdapat sanksi-sanksi terhadap pengamanan data.

Dari segi teknis, perusahaan operator juga semuanya harus bersertifikasi ISO 27001. Tentang keamanan data ini, menurut Ronny, sangat berbahaya kalau tidak ada sertifikasi. Kendati begitu, ia mengatakan, server Dukcapil Kemendagri juga telah disertifikasi. Ia mengatakan, RUU Keamanan Data Pribadi memang masih dibahas dan telah masuk Program Legislasi Nasional 2018.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Roy Suryo, menilai program registrasi ulang kartu SIM tak bisa dimanfaatkan secara politis. Roy mencontohkan, pencalonan presiden pada Pemilu 2019 bergantung pada pengusungan partai politik (parpol), bukan pada data kartu tanda penduduk (KTP) seperti pencalonan independen.

“Dimanfaatkan politik itu tidak ada, karena sistem politik kita di 2019 itu paling banyak tiga (presiden) dan semuanya dari parpol,” kata Roy.

Roy menilai informasi soal “gorengan” politik pada program registrasi ulang ini hanya hoaks yang tak cerdas. Namun, Roy mengatakan, jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review Undang-Undang (UU) Pemilu maka calon presiden bisa banyak.

Pada prinsipnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat tersebut mendukung program pemerintah terkait registrasi ulang ini. Namun, pemerintah tetap perlu memperhatikan masukan dan kritikan termasuk soal jaminan keamanan data masyarakat. Selain itu, dia meminta operator penyedia jasa telekomunikasi juga proaktif memberikan umpan balik agar masyarakat tidak kebingungan.

Di samping itu, dia memperkirakan, dari 328 juta kartu SIM prabayar aktif, hanya setengahnya atau 170-an juta yang akan melakukan registrasi ulang. Sebab, satu orang bisa saja memiliki dua sampai tiga kartu SIM.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/11/05/oyxjl7440-publik-ragu-data-aman-kemendagri-negara-bertanggung-jawab

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s