Tajam, Dipercaya, Independent

Mulai 31 Oktober 2017, Pengguna Ponsel Wajib Daftarkan Kartu SIM

“Telat Registrasi Prabayar, Kartu SIM Bisa di Blokir”

detikriau.org – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mewajibkan bagi seluruh pengguna ponsel di tanah air untuk mendaftarkan kartu SIM miliknya. Registrasi kartu SIM yang akan dimulai pada 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018 ini divalidasi dengan menggunakan NIK KTP dan nomor KK.

Nantinya operator seluler akan memvalidasi berdasarkan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil.

Proses registrasi akan dinyatakan berhasil bila data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tervalidasi di database kependudukan.

Operator juga diwajibkan menyampaikan proses registrasi ulang pelanggan prabayar tiap tiga bulan sekali ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama jangka waktu registrasi ulang.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga memastikan keamanan data pengguna karena operator tak memiliki akses. Jadi, pelanggan tak perlu khawatir terkait keamanan data pribadinya.

Tak lama setelah peraturan baru ini keluar, ternyata beredar informasi palsu yang menyebut registrasi kartu SIM prabayar perlu menyertakan informasi nama ibu kandung.

Kabar ini dibantah oleh Direktur Jenderal Penyelanggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M Ramli. Ia menuturkan, nama ibu kandung tak perlu diberikan dalam proses registrasi kartu SIM.

“Nama ibu kandung tidak perlu karena itu kami anggap sebagai super password dan itu riskan untuk di-share,” ujarnya. Untuk informasi, data ibu kandung biasanya diminta untuk pengajuan akun perbankan.

Keputusan pemerintah untuk memperbarui peraturan ini juga bukannya tanpa sebab. Sebelumnya, pengguna hanya perlu mendaftarkan KTP sebagai syarat kepemilikan kartu prabayar.

Dengan cara ini, pemerintah ingin melakukan validasi pelanggan termasuk mengurangi dan mencegah kejahatan siber, seperti penipuan, penyebaran berita palsu (hoaks), dan spam.

Pemerintah juga ingin mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan–khususnya prabayar–sekaligus komitmen dalam memberikan perlindungan dan upaya menjadi dari rencana national single identity.

Berbeda dari peraturan sebelumnya, pemerintah kali ini menyiapkan sanksi bagi pengguna yang tak mendaftarkan kartu SIM-nya. Akan tetapi tak perlu khawatir, sanksi ini akan berlaku secara bertahap.

Sanksi akan diberikan kepada pelanggan yang tak melakukan registrasi hingga batas akhir pendaftaran, yakni 28 Februari 2018. Pada tahap awal, pemerintah akan memblokir panggilan telepon dan SMS pelanggan yang tak mendaftar hingga 30 hari setelah batas akhir, yakni 30 Maret 2018.

“Lalu ditambah waktu 15 hari lagi (jika pelanggan belum registrasi) mereka tidak akan bisa melakukan panggilan, menerima panggilan, SMS, dan akses internet pun dimatikan,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika Ahmad M Ramli./*

Sumber: http://m.liputan6.com/tekno/read/3132335/5-fakta-seputar-registrasi-kartu-sim-yang-perlu-kamu-ketahui

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s