Tajam, Dipercaya, Independent

F-PKB DPRD Inhil Pertanyakan Keseriusan Pemkab Perbaiki Kerusakan Perkebunan Kelapa Masyarakat

 “Anggaran Penyelamatan Perkebunan Kelapa Hanya dikisaran 1,2 % dari Total 2 Triliun APBD Inhil. TA 2018 Hanya diposkan Rp 4 Milyar”

Juru bicara Fraksi PKB DPRD Inhil, Muammar saat membacakan tanggapan Fraksi

Tembilahan, detikriau.orgFraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir mempertanyakan keseriusan Pemkab Inhil dalam upaya melakukan perbaikan perkebunan kelapa rakyat.

Tanah Hamparan Kelapa Dunia yang digaungkan bagi kabupaten Inhil akan terkesan sebatas “slogan” jika melihat realitas kondisi perkebunan kelapa rakyat yang semakin hari semakin rusak sedangkan penyediaan penganggaran yang semakin hari semakin merosot.

Pertanyaan ini disampaikan oleh juru bicara FPKB, Muammar pada rapat paripurna ke 2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013-2018 & Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2016 bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, Selasa (5/9/2017)

Tanah Hamparan Kelapa Dunia “ itulah Julukan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan  salah satu penghasil kelapa terbesar didunia, dan merupakan  Tulang punggung ekonomi masyarakat, tatapi realitasnya apa yang kita lihat hari ini, kebun-kebun kelapa para petani setiap tahunnya mengalami kerusakan, baik dari dampak instrusi air laut, abrasi, wabah hama, dan  kelapa tua yang tidak mampu untuk diremajakan,” Sampaikan FPKB

FPKB menilai perhatian pemerintah terhadap nasib petani masih sangat rendah. Hal itu  dibuktikan dengan  dukungan anggaran yang minim terhadap penyelamatan kebun masyarakat .

Diterangkan, pada anggaran pos belanja APBD  setiap tahunnya, rata rata dukungan anggaran penyelamatan kebun masyarakat hanya berkisar 20 – 25 milyar rupiah  dari total belanja apbd setiap tahunnya yang berkisar 2 Triliun. Artinya, dukungan dana untuk penyelamatan perkebunan hanya sekitar  1 , 2 % pertahun. Minimnya dukungan anggaran ini semakin diperparah dari sisi pelaksanaan yang setiap  tahun progres dan realisasinya sangat rendah.

“Lebih anehnya, semakin DPRD bersama masyarakat menyuarakan persolaan ini, justru akan semakin kecil pula dukungan anggaran yang direncanakan.”

Sebagaimana tergambar pada Buku Ranperda perubahan RPJMD Tahun 2013 -2018 Kabupaten Indragiri Hilir   yang telah disampaikan ke DPRD kembali diterangkan FPKB,  khususnya program penyalamatan perkebunan kelapa masyarakat,  melalui  program penerapan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan  tepat-guna  yang semula pada buku RPJMD sebelum rencana perubahan pada RPJMD , setiap tahun pagu direncanakan, diberikan lebih kurang mencapai 30 milyar, namun pada tahun 2018 pagu untuk penyelamatan perkebunan masyarakat ini hanya direncanakan sebesar lebih kurang 4 milyar rupiah.

“apakah ini ada kaitanya dengan peringatan hari kelapa sedunia dimana Kabupaten Indragiri Hilir akan menjadi tuan rumah festival/pameran kelapa sedunia ini, maka dukungan anggaranya untuk penyelamatan perkebunan masyarakat semakin diperkecil”

Kalaulah menurut F-PKB jika Pemkab mengatakan anggaran penyelamatan perkebunan akan diposkan pada masing-masing kecamatan  dikarenakan adanya perubahan  yang semula kontraktual pos anggaran ada di dinas perkebunan  berubah menjadi swakelola yang pos anggaranya ada di kecamatan tentunya bukan seperti itu pula karena pada Buku Ranperda perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2018 yang disampaikan, pos anggaran urusan dan program untuk penyelamatan perkebunan,  tidak terlihat sama sekali pada urusan dan kegiatan dikecamatan, akhiri FPKB.

Rapat paripurna ke 2 masa persidangan ke III Tahun sidang 2017 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam didampingi unsur pimpinan DPRD ini juga dihadiri Sekda Inhil H Said Syarifuddin beserta sejumlah pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil. /dro/ADV

Save

Iklan

1 Response »

Trackbacks

  1. Dipertanyakan F-PKB DPRD Inhil Perihal Komitmen Perbaikan Perkebunan Kelapa Masyarakat, Ini Jawaban Bupati – www.detikriau.org

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s