Tajam, Dipercaya, Independent

DPRD Inhil laksanakan Rapat Paripurna ke 3 Masa Sidang III Tahun Sidang 2017

Tembilahan, detikriau.org  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Rapat Paripurna ke 3 Masa Sidang ke III Tahun Sidang 2017 dengan agenda Pidato Pengantar akan Tanggapan dan/Atau Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013-2018 & Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2016 serta Pengumuman dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus I dan III DPRD Inhil yang dilaksanakan diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan,  Rabu (6/9/2017)

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam didampingi dua Wakil Ketua, H Mariyanto dan H Sahruddin beserta sejumlah anggota DPRD Inhil ini dihadiri oleh Sekda, H Said Syarifuddin serta sejumlah pejabat Esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Dalam pidato pengatar tanggapan Bupati Inhil HM Wardan atas pemandangan umum fraksi yang dibacakan Sekda perihal Rancangan Perubahan Perda No. 5 Tahun 2014  dipaparkan sebagai berikut:

Menjawab pemadangan umum F-PKB, Bupati menerangkan bahwa alokasi anggaran penyelamatankebun masyarakat TA 2014 s/d 2016 berada pada program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dengan kegiatan pembangunan tanggul mekanik. Besaran anggaran sebsar Rp 30 Miliar dilaksanakan dalam bentuk kontraktual dengan standar harga Rp. 85 – Rp. 90 juta / KM, sehingga rata-rata dalam 1 tahun dapat dilakukan pekerjaan penanggulan sepanjang 330 KM. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 dilaksanakan secara swakelola sesuai Perbub No 16 Tahun 2015.

Pekerjaan swakelola yang dilakukan melalui Kecamatan ini dianggarkan sebsar Rp 100 s/d Rp 150 juta yang diperuntukan bagi operasional, sedangkan pelaksanaan pekerjaan fisik dialokasikan sesuai panjang tanggul yang akan dibangun dimasing-masing Kecamatan tersebut.

Pada tahun 2017, total dana untuk kegiatan fisik di Kecamatan sebesar Rp. 6,505 Miliar dengan target panajng tanggul terbangungun 332,8 Km.

Sedangkan dana Rp 4 Miliar di Dinas Perkebunan itu hanya diperuntukan untuk penyediaan sarana prasarana produksi perkebunan.

Selanjutnya persoalan SPM menurut Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 dan telah dilaksanakan oleh 15 OPD. Sedangkan capaian target SPM diakui memang masih rendah dikarenakan beberapa indicator SPM yaitu angka partisipasi murni (APM) tingkat SMP masih rendah, tenaga guru yang memenuhi kualifikasi S1/Diploma IV Masih rendah serta masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB).

Terhadap pemandangan Umum F-Golkar, Bupati menerangkan bahwa untuk melakukan perbaikan perkebunan kelapa masyarakat, Pemkab melakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan berupa penyediaan alat berat untuk masing-masing Kecamatan. Untuk 4 Kecamatan yang belum mendapatkan penyediaan alat berat akan dilaukan secara bertahap dimana tahun 2017 dialokasikan dana untuk pengadaan sebanyak 1 unit sedangkan tahun 2018 sebanyak 1 unit lagi. Upaya untuk membangkitkan kembali komoditas kelapa di Inhil maka di dalam RPJMD telah disusun program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

Sedangkan dalam upaya menstabilkan harga kelapa, selain melalui rencana penerapan resi gudang, Pemkab juga melakukan pengembangan industry pengolahan kelapa melalui pelatihan pengolahan kelapa dan turunan untuk sasaran industry rumah tangga dan industri mikro.

Untuk kendala pencapaian target akhir periode RPJMD selama tahun 2014 s/d 2016 disebabkan terjadinya penurunan pendapatan khususnya Dana perimbangan sehingga selama 3 tahun berturut-turut dilakukan rasionalisasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang telah disusun. Selain hal itu juga dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk mencabut beberapa Perda terkait Pajak dan Retribusi.

Terhadap Pemadangan Umum F-Demokrat, Bupati menerangkan Bahwa salah satu tujuan dilakukannya perobahan RPJMD adalah untuk mengarahkan para pelaku pembangunan khususnya perangkat daerah yang baru dibentuk sesuai Perda No 13 Tahun 2016 sehingga diharapkan dapat menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dengan lebih efisien dan efektif.

Terhadap Pemandangan Umum F-PDIP, Bupati menerangkan bahwa Inhil masih layak disebut sebagai Negri Hamparan Kelapa Dunia mengingat luasan lahan perkebunan kelapa dalam milik masyarakat sebesar 392.474 Ha atau sebsar 51,98% dari total luasan lahan perkebunan. Sedangkan untuk pengembangan tanaman pertanian lainnya sperti padi, jagung dan kedelai, pemerintah pusat hingga daerah telah melaksanakan program khusus sejak tahun 2015 sesuai dengan program “Nawacita”

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (F-GBAK) dan Fraksi Nasdem Plus, Pemkab Inhil menyampaikan ucapan terimakasih. Diharapkan dengan dukungan itu, hal-hal yang telah dituangkan pada perobahan RPJMD dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan terkait Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2016, Bupati memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan fraksi sebagai berikut:

Fraksi Nasdem Plus. Dalam hal peningkatan SDM, Pemkab telah melakukan BINTEK dan perbaikan system pengendalian yang diyakini akan dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas. Namun demikian antisipasi terhadap perubahan regulasi dibidang pajak dan retribusi menurut Bupati juga perlu dilakukan secara cepat sehingga capaian pendapatan dibidang pajak dan retribusi daerah akan dapat dioptimalkan.

Terhadap lemahnya kinerja terutama dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan kurang efektifnya pengawasan akan terus menjadi perhatian Pemkab mellaui kegiatan diklat/bintek serta penempatan personil sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki.

Fraksi-PKB, Bupati mengakui bahwa Pemkab Inhil mengalami keterlambatan penyampaian renperda tentang pertanggunjawaban APBD tahun 2016. Hal ini disebabkan selain keterbatasan SDM juga diakrenakan masih diperlukannya proses konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait dalam melengkapi penyusunan Ranperda dimaksud.

Sedangkan rendahnya realisasi belanja langsung khususnya pada urusan wajib akan menjadi perhatian Pemda untuk melakukan perbaikan kedepannya.

Sedangkan untuk koreksi LRA 2016 diminta untuk kembali dicermati pada table lampiran dan terkait pituang pemerintah pusat sebsar Rp 41,6 Miliar diterankgan sudah diakui oleh Pmeerintah pusat dan telah diakomodir pada APBD Induk tahun 2017.

Untuk tindaklanjut temuan hasil LHP BPK dijanjikan akan menjadi perhatian untuk diselesaikan.

F-GBAK, Bupati menyatakan sepakat dengan F-GBAK bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan tidak terlepas dari peran serta fungsi pengawasan DPRD.

Terhadap realisasi penerimaan yang sah pada APBD 2016 sebsar RP -0- diterangkan merupakan penerusan hibah program air bersih untuk MBR sebsar Rp 1 Miliar dari pemerintah pusat yang pada tahun 2016 tidak diprogramkan lagi.

Sedangkan persoalan adanya deficit anggaran tahun 2016 menurut Bupati telah diperhitungkan dan dibahas secara bersama-sama antara Pemkab dan DPRD dalam penyusunan APBD 2016 dimana hal tersebut dapat dibiayai melalui Silpa ahun 2015.

F-Golkar, diterangkan bahwa rendahnya realisasi pajak daerah tahun 2016 disebabkan tidak terealisasinya pajak BPHTB sesuai target yang direncanakan. Kedepan, selain mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak yang ada juga diperlukan upaya untuk menyusun regulasi sumber-sumber penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan belum optimalnya kontribusi BUMD seperti BPR Gemilang dan PDAM Tirta Indragiri dalam menghasilkan deviden maupun pelayanan menurut Bupati akan menjadi perhatian kedepannya.

F-Demokrat. Terhadap realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan keuangan daerah dari pos dana bagi hasil pajak yang belum mengalami peningkatan yang signifikan akan terus dikoordinasikan dengan kantor pelayanan pajak (KKP) Rengat, terutama dalam pendataan wajib pajak.

F-PPP,  Adanya peningkatan realisasi pendapatan pada APBD tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 merupakan kontribusi bersama dalam mengupayakan peningkatan penerimaan dari pemerintah provinsi dan pusat baik mellaui bantuan keuangan maupun dana alokasi khusus.

F-PDIP, tidak seimbangnya belanja langsung dengan belanja tidak langsung menurut Bupati tidak terlepas dari kebijakan regulasi pemerintah pusat. Dimana pada belanja tidak langsung, selain gaji dan tunjangan juga terdapat anggaran dana transfer ke Desa yang cukup besar.

Sedankgan adanya rencana pelaksanaan Festival Kelapa dalam rangka peringatan hari kelapa dunia diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan perkebunan kelapa masyarakat. Diharapkan nantinya dengan penyelenggaraan FKI, berbagai persoalan-persoalan yang terjadi papa perkelapaan dapat dicarikan solusi secara bersama-sama dan komprehensif./wan/adv

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s