Tajam, Dipercaya, Independent

DPRD Inhil laksanakan Rapat Paripurna ke 2 Masa Sidang III Tahun Sidang 2017

Perihal Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013-2018 & Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2016

Tembilahan, detikriau.org – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Rapat Paripurna ke 2 Masa Sidang ke III Tahun Sidang 2017 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013-2018 & Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2016 bertempat diruang rapat paripurna gedung DPRD Inhil jalan HR Subrantas Tembilahan, Selasa (5/9/2017)

Rapat paripurna ke 2 masa persidangan ke III Tahun sidang 2017 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam didampingi unsur pimpinan DPRD ini juga dihadiri Bupati Inhil HM Wardan yang diwakili Sekda Inhil H Said Syarifuddin beserta sejumlah pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

Dalam pemaparannya terhadap ranperda perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013-2018, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menyoroti akan komitmen Pemkab Inhil dalam mewujudkan entitas Kabupaten Inhil sebagai daerah dengan hamparan kelapa terluas Dunia. Menurut F-PKB, komitmen Pemkab Inhil patut dipertanyakan mengingat komitmen perbaikan perkebunan kelapa masyarakat dirasa tidak didukung dengan proporsi anggaran yang memadai. “tahun anggaran 2018, Pemkab Inhil hanya merencanakan pengalokasian anggaran perbaikan perkebunan kelapa masyarakat hanya Rp 4 Milyar. Anggran ini jauh merosot dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan kesaran anggaran Rp 20 Rp 30 Milyar,” pertanyakan F-PKB

Disamping sorotan terhadap semakin lemahnya dukungan penganggaran terhadap perbaikan perkebunan kelapa masyarakat, F-PKB juga mempertanyakan persoalan pelaksanaan SPM pada 15 Perangkat Daerah diantaranya, Disdik, Dinkes, Dinsos, Dinas PMD dan PTSP, Dinas Lingkungan Hidup dll. F-PKB mempertanyakancapaian target SPM pada Disdik yang dinilai masih sangat rendah.

Sedangkan terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2016, F-PKB mengawali dengan respon positif dengan barhasil diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Riau atas Laporan Keuangan tahun 2016. Prestasi ini menurut F-PKB sedianya haruslah terus untuk dapat dipertahankan.

Disamping apresiasi yang diberikan, F-PKB mengkritisi persoalan terus terlambatnya Pemkab Inhil dalam menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban yang sedianya sudah harus dilakukan pada bulan Juni tetapi baru disampaikan pada akhir bulan Agustus. Dengan kondisi ini menurut F-PKB, DPRD Inhil terpaksa harus kerja ekstra agar pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang tidak sampai terlambat.

Persoalan lainnya F-PKB juga mempertanyakan hal masih rendahnya realisasi belanja langsung khususnya pada urusan wajib, adanya koreksi catatan terhadap LRA tahun 2016, persoalan catatan piutang pemerintah pusat, Silpa tahun 2016 serta tindaklanjut temuan hasil LHP BPK RI perwakilan Provinsi Riau.

Fraksi Partai Golongan Karya

Perihal Ranperda perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013-2018, F-Golkar mempertanyakan perihal upaya strategis yang dilakukan Pemkab Inhil dalam hal perbaikan perkebunan kelapa terutama dalam hal penyediaan 1 alat berat untuk masing-masing Kecamatan. Kemudian persoalan program yang akan dijalankan dalam melakukan perbaikan perkebunan kelapa serta upaya yang akan dilakukan Pemkab Inhil untuk menstabilkan hara kelapa.

Dismping hal itu, F Golkar juga mempertanyakan perihal kendala yang dihadapi dalam pencapaian target akhir periode RPJMD selama tahun 2014-2016.

Untuk Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2016, F Golkar mempertanyakan perihal masih rendahnya realisasi pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, belum optimalnya kontribusi BUMD. Dalam kesempatan ini, F Golkar juga menyampaikan beberapa saran yang disampaikan sebagai upaya untuk menggesa pelaksanaan kegiatan tahun 2017.

Fraksi Demokrat

Menurut F-Demokrat, memintakan penjelasan latarbelakang kebijakan dengan dilakukannya perubahan RPJMD 2013-2018.

Sedangkan perihal Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2016, F Demokrat mempertanyakan beberapa hal pada item penerimaan, persoalan realiasai pendapatan daerah, serta mempertanyakan perihal adanya penurunan perolehan deviden.

Fraksi PDI Perjuangan

Dalam penyampaian pemadangan umunya, F-PDIP mempertanyakan perihal masih layak tidaknya Kabupaten Inhil disebut sebagai negri hamparan kelapa dunia serta juga mempertayakan perihal kebijakan pemda dalam melakukan pengembangan komoditi pertanian lainnya selain kelapa.

Sedangkan terkait Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2016, F-PDIP mempertanyakan perihal Pendapatan Asli Daerah, tidak seimbangnya antara besaran belanja langsung dengan belanja tidak langsung, kinerja ASN, harapan yang ingin dicapai dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival Kelapa Dunia serta pengembangan komoditas pertanian PADI.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (F-GBAK) dan Fraksi Nasdem Plus

Ketiga fraksi di DPRD Inhil ini pada dasarnya memberikan apresiasi perihal penyampaian Ranperda Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013-2018.

Sedangkan perihal Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2016, F-Nadem Plus mempertanyakan perihal upaya pemda dalam upaya peningkatan kualitas SDM khususnya dalam kaitan penerimaan daerah pajak dan retribusi. Disamping hal itu, F-Nadem Plus juga menyoroti lemahnya kinerja Pemda dalam hal penyusunan rencana kegiatan serta tidak efektifnya pengawasan serta persoalan antara pendapatan daerah dan belanja pegawai dan persoalan akan adanya kenaikan piutang pajak dan retribusi daerah tahun 2016 dibandingkan tahun 2015.

F-GBAK menilai keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan tidak akan terlepas dari peran serta fungsi pengawasan DPRD. F-GBAK juga mempertanyakan perihal penerimaan yang sah pada APBD 2016 yang hanya Rp 0. Serta persoalan deficit anggaran 2016 dan capaian realisasi anggaran yang masih rendah  serta perihal pos belanja tidak terduga./mirwan/adv

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s