Tajam, Dipercaya, Independent

6 Personil Polres Meranti dituntutan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Bulan Depan 6 Lagi Menyusul

Selatpanjang, detikriau.org  – Sepanjanjang tahun 2017 tercatat sebanyak 6 orang oknum Anggota Polres Kepulauan Meranti didera tuntutan dan putusan Pemberhentian dari Anggota Polri Secara Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Enam orang ini Putusannya PTDH. Bulan depan ada Enam orang lagi yang disidangkan dengan tuntutan yang sama,” tutur Waka Polres Kepulauan Meranti, KOMPOL DR Wawan SH MH, usai memimpin pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di gedung Kemala Bhayangkari,  Jalan Merdeka, Selatpanjang, Kecamaan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (22/8/2017).

Selaku Ketua Komisi Sidang KKEP Polri Polres Kepulauan Meranti,  KOMPOL Wawan menuturkan, putusan PTDH diberikan kepada Terdua Pelanggar (TP) Kode Etik Profesi Polri didalam persidangan yang dihadiri seluruh Komisi Sidang KKEP Polri Kepulauan Merantu.  Diantaranya, Wakil Ketua Komisi yang menjabat sebaai Kabag Ren Polres Kepulauan Meranti, KOMPOL Areng Swarsono, Anggota Komisi yang juga menjabat Kasat Tahti, IPTU Maryanto Efendi, Pendamping Terduga Panggar (PTP) diperani oleh Kasubag Sarpras, IPTU Wisnu Budiarto dan Penuntut yang juga menjabat sebagai Kasi Propam Polres Kepulauan Meranti, IPDA Ricki Marzuki SH, Sekertaris Brigadir Sie Propam Polres Kepulauan Meranti, BRIPDA Novia Akmanellya, serta sedikitnya 30 orang peserta sidang.

“Hari ini (Selasa (28/8/2017), red), ada 3 personil Polri yang melaksanakan Sidang KKE Profesi Polri, ” sebut Waka Polres Wawan.

Masing-masingnya, terang KOMPOL Wawan, BRIPKA JY  dengan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PPRI No.1 Tahun 2003, dikarenakan tidak masuk dinas selama 195 hari kerja. Hal yang memberatkan diantaranya telah 1 kali sidang disiplin di samsat Polda Riau karena tidak masuk dinas selama 9 hari kerja, serta Mengakui sering menggunakan narkoba jenis sabu. Tuntutan Pemberhentian Anggota Polri Secara Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan Keputusan PTDH.

Kemudian, BRIPDA RN dengan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PPRI No.1 Tahun 2003 karena tidak masuk dinas selama 155 hari kerja. Hal yang memberatkan yakni, melakukan perbuatan hubungan suami istri dengan janji untuk menikahi, di putus 21 hari di tempat khusus, positif menggunakan narkoba pada 27 Mei 2016, tidak masuk dinas selama 15 hari kerja, positif menggunakan narkoba jenis sabu pada 18 Mei 2017. Tuntutan PTDH dan Keputusan PTDH.

Selanjutnya, BRIGADIR Rd dengan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PPRI No.1 Tahun 2003, dikarenakan tidak masuk dinas selama 41 hari kerja. Hal yang memberatkan diantaranya tidak masuk dinas 7 hari kerja dan sudah disidangkan sebelumnya dengan putusan penempatan ditempat khusus selama 7 hari, tidak masuk dinas selama 19 hari pada 19 nopember 2016 lalu, serta positif menggunakan narkoba jenis sabu pada 24 Januari 2017.

Tuntutan Pemberhentian Anggota Polri Secara Tidak Dengan Hormat dan Keputusan PTDH.

“Putusan ini rekomendasi PTDH, surat keputusannya dari Kapolda. Kalau sudah direkomendasikan, tidak mungkin dirubah,” tegas KOMPOL Wawan./Ko

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s