Tajam, Dipercaya, Independent

DPRD Inhil Kembali Ancam Beri Sanksi Tegas PT PKS. Serius Nggak Ya?

kolam penampungan limbah milik PT PKS. foto; dok detikriau.org

kolam penampungan limbah milik PT PKS. foto; dok detikriau.org

Tembilahan, detikriau.org – Pencemaran lingkungan yang disebabkan bocornya limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Putra Keritang Sawit (PKS) di Keritang Hulu, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir bukan kejadian kali pertama.

Sebelum pencemaran pada sedikitnya 9 kanal di Desa setempat hasil temuan DPRD Inhil dalam kunjungan langsung pada rabu (22/2/2017) yang lalu, Pabrik kelapa sawit yang disebut Ketua Komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna yang tidak memiliki lahan perkebunan dan bahkan juga tidak bermitra dengan Koperasi ini, berdasarkan data detikriau.org,  limbah perusahaan juga pernah mengalami kebocoran setidaknya diketahui pada bulan oktober 2012  dan Desember 2011 yang lalu.

Limbah PT PKS Putra Keritang Sawit Cemari Perairan, Komisi III DPRD Inhil Agendakan Pemanggilan

Kolam Limbah Bocor, Komisi III DPRD Inhil Kunjungi Perusahaan

Tentunya agar peristiwa serupa tidak terus terulang, mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat, DPRD semestinya harus berani untuk segera memberikan sanksi tegas.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) bahkan pernah mengkategorikan bahwa pengelolaan limbah milik PT PKS masuk dalam kategori “merah”. Sebagai sanksinya, dalam kejadian kebocoran limbah pada oktober 2012 yang lalu BLH Kabupaten Inhil memberikan teguran dalam kategori “paksaan pemerintah”.

“hasil kunjungan ke PT. PKS pekan kemaren, kita kategorikan pengelolaan limbah mereka berada di zona merah. Artinya mereka memang memiliki sistem pengelolaan limbah tapi masih membuang limbah melebihi baku mutu. Dikolam limbah ke 13, mereka hanya memiliki outlet temporary atau belum ada yang tetap akibatnya limbah yang terlepas masih melebihi baku mutu yang dibenarkan.” Sampaikan Kepala BLH, Darussalam melalui Kabid Pengedalian Kerusakan Lingkungan Hidup, Ardi Yusuf kepada detikriau.org diruang kerjanya (senin (15/12/2012) yang lalu.

Pengelolaan Limbah PT.PKS Berada di Zona Merah

Untuk sanksinya menurut Ardi, dalam aturan ada empat kategori, yang pertama adalah sanksi dalam bentuk teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan yang terakhir adalah pencabutan izin. Hanya saja menurutnya, penentuan kategori sanksi bukan diberlakukan secara urut tetapi disesuaikan dengan kondisi temuan dilapangan.

Dengan paksaan pemerintah ini,  sampai batas waktu yang ditentukan pihak perusahaan tidak juga mengindahkan maka bisa dikenai sanksi pasal 79 UU lingkungan hidup dengan ancaman denda. Jika denda juga tidak dipenuhi, perusahaan akan dijerat dengan pasal 114 dengan sanksi pidana kurungan.” Batasan waktu paksaan pemerintah itu penilaiannya objektif saja, bisa 4 bulan atau 6 bulan, tergantung nanti hasil musyawarah  mana nantinya yang akan diberlakukan,”menurut Ardi dalam komfirmasi saat itu.

Tidak hanya BLH, DPRD Inhil melalui salah seorang anggotanya, Edy Gunawan-pun berteriak lantang. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini bahkan menuntut Pabrik Kelapa Sawit ini untuk ditutup.

Limbah Kembali Bocor, Dewan Minta Pabrik PKS di Tutup

Menurut Edy, pihak perusahaan dinilai sudah melakukan kejahatan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Sesuai dengan UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seharusnya pihak pengelola dan penanggung jawab pabrik tersebut dihukum dengan kurungan penjara.

“Ini sudah kesekian kalinya terjadi, jika memang pabrik tersebut hanya bisa melakukan pencemaran lingkungan, sebaiknya ditutup saja saja. Ini bukan main-main karena menyangkut kehidupan masyarakat, sesuai dengan undang-undang yang ada seharunya mereka semua dipenjara,” kesal pria bernama kecil Asun ini memberikan pernyataan kepada detikriau,org saat itu.

Desember 2011, peristiwa kebocoran serupa juga terjadi dan menjadi penyebab mengapungnya ratusan ikan diperairan kanal desa setempat.

Kematian biota air yang diduga masyarakat disebabkan limbah PT PKS juga tidak dibantah pihak manajemen perusahaan. Hanya saja menurut pihak manajemen, perusahaan telah membayar denda adat dan memberikan bantuan pembuatan sumur bor bagi masyarakat di lima dusun di desa Keritang Hulu.

“Kita tidak membantah, mungkin saja saat itu ada residu sisa pengolahan sawit pabrik kita yang mengalir ke-anak sungai dan katanya menyebabkan matinya ratusan ikan. Namun untuk kelalaian ini, kita sudah membayarkan denda adat kepada masyarakat setempat serta memberikan bantuan berupa pembuatan sumur sebagai sumber air bersih bagi masyarakat,” Jawab Deny Fernando (42), Putra Kelahiran Kabupaten Indragiri Hulu yang menjabat Manajer Operasional PT PKS dikomfirmasi detikriau saat itu.

Dalam kejadian kali ini, DPRD kembali berteriak lantang dan kembali mengeluarkan ancaman pemberian sanksi tegas. Langkahnya, DPRD akan segera memanggil pihak manajemen perusahaan.

Masyarakat hanya bisa menunggu. Ancaman tindakan tegas kali ini apakah benar atau kembali hanya sebatas “gertakan”./dro

Iklan

Tagged as: , , , ,

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s