Tajam, Dipercaya, Independent

Aduh, Kata Masyarakat Kesepakatan Massa Aksi Demo dengan Pemkab Inhil dan BPJS Kesehatan “Melenceng”

Tembilahan, detikriau.org – Masyarakat menilai kesepakatan yang tertuang pada pertemuan antara sejumlah peserta aksi dengan Pemkab Inhil dan BPJS Kesehatan dihalaman kantor Bupati Inhil pertengahan Januari 2017 yang lalu “melenceng”.

Menurut salah seorang masyarakat di Kota Tembilahan, Herman, hasil kesepakatan yang dipublikasikan pada salah satu media, untuk masyarakat miskin yang saat ini dalam keadaan sakit, bisa langsung mendaftar dengan menyertakan SKTM serta cukup membayarkan iuran untuk 1 bulan dan bulan berikutnya kepesertaannya secara otomatis akan diintegrasikan kedalam PBI.

“melesetnya disitu. Akhir Januari kemaren saat saya mendaftarkan orang tua saya yang sedang sakit, kita dimintakan membayar iuran untuk 3 bulan kedepan. Bukan 1 bulan,” sampaikan Herman kepada detikriau.org di Tembilahan baru-baru ini.

Meski menyatakan dirinya cukup puas dengan pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan dengan mengandalkan fasilitas BPJS Kesehatan, Herman mengaku hanya ingin memintakan penjelasan kenapa kepadanya diharuskan membayarkan untuk 3 bulan kedepan.

“Itu hanya saya sendiri . jika ada 10, 100 atau 1000 orang seperti saya, kelebihan iuran 2 bulan itu untuk apa? Apakah itu pungutan sah atau tidak. Saya ingin tau itu saja biar ada kejelasan.” Pintanya.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Sosial Kab Inhil, Nurlia melalui Kepala Bidang (Kabid) Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Inhil, Syaiful Kelana menjelaskan bahwa sifatnya pembayaran iuran 3 bulan itu hanya anjuran.

Diterangkannya, masyarakat miskin selayaknya harus disertakan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dimana iuran bulannya nanti akan ditanggung penuh oleh Pemerintah.

Masyarakat Miskin yang saat ini sakit dan ternyata namanya belum termasuk dalam kepesertaan, untuk saat ini jalannya memang harus mendaftar kepesertaan mandiri.

Namun untuk diintgrasikan kedalam PBI baru bisa dilakukan setelah di SK-Kan dengan dilakukannya MoU antara Dinkes dan BPJS Kesehatan.

“Nah, MoU itu baru dilakukan pada bulan Maret 2017. Makanya iurannya harus dibayarkan 3 bulan bagi yang daftar di bulan Januari. Kepesertaanya baru diintegrasikan pada April 2017.” Jelas Syaiful

Jika membayar 1 bulan-pun kata Syaiful tidak masalah dan kartunya tetap bisa langsung dipergunakan. Namun jika integrasi baru dilakukan pada bulan april, artinya tercatat adanya tunggakan untuk 2 bulan. Dengan adanya tunggakan masyarakat miskin itu tidak akan bisa dimasukkan kedalam PBI.

“ini sebabnya disarankan membayarkan iuran untuk 3 bulan agar nanti kepesertaannya bisa dimasukkan sebagai PBI.” Akhiri Syaiful./dro

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s