Tajam, Dipercaya, Independent

Belasan Eks Training Hotel Red9, Mengadu Ke Dewan Meranti

Merasa Ditipu dan Diperlakukan Seperti “Babu” 

Selatpanjang,detikriau.org – Merasa ditipu dan diperlakukan layaknya “Babu” oleh managemen Hotel, belasan perwakilan eks tenaga training Hotel Red 9 Selatpanjang melapor ke DPRD Kabupaten Kepuluan Meranti, dan OPD terkait. 

Dihadapan para anggota dewan Komisi A dan B DPRD Kabupaten Kepuluan Meranti dan beberapa perwakilan dari OPD terkait, Wici salah seorang peserta eks training yang merasa ditipu mengungkapkan, awalnya training dijanjikan berlangsung selama 19 hari. Namun nyatanya, mereka harus menjalani training selama 22 hari, dari 31 September hingga 22 November.

Parahnya lagi diungkapkan Wici, pasca training mereka diperlakukan seperti “Babu”, selain tidak mendapatkan pendidikan perhotelan, mereka juga dipaksa membersihkan puing batu, dan semen sisa dari full bangunan hotel.

“Merekakan renovasi bangunan. Mulai dari Lantai, sisa cat dan debu yang berserakan itu yang kami bersihkan, teman kami yang laki-laki ngangkat semen dan air dari lantai dasar hingga kelantai lima, dan tidak boleh menggunakan lif. Parahnya lagi masuk waktu Sholat Jum`at pun tidak boleh pulang,” Ujar Wici Selasa siang (24/1).

Menurut Wici, Ia dan teman-temannya tidak melamar di housekeeping, melainkan sebagai front office, witers dan roomboy. Dari pihak hotel sebelumnya menjanjikan sertifikat serta ujian kompetensi saat training, namun nyatanya satupun janji pihak hotel belum terealisasi sama sekali.

“Ada beberapa dari kami diberi sertifikat, namun sertifikat itu seperti abal-abal. Sementara lainnya belum sama sekali,” ujarnya.

Permintaan Wici dan belasan rekannya tidak muluk. Mereka menginginkan pihak managemen Red 9 Hotel membayar upah mereka selama menjalani training selama 22 hari. Sebab, mereka merasa training tersebut bukanlah training dalam artian yang sebenarnya, namun kerja paksa.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, E Miratna berjanji akan segera memanggil pihak hotel. Komisi A dan B juga telah memanggil Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.

“Kita minta mereka menjelaskan bagaimana prosedur perekrutan karyawan dan proses training. Apakah pihak hotel melaporkan ke Ketenagakerjaan atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dedi Putra meminta instansi terkait untuk mengevaluasi izin yang telah dikantongi pihak hotel. Dedi juga meminta intansi terkait segera menindak tegas pengelola hotel jika ada melakukan pelangaran terhadap ketenagakerjaan.

“Kita tidak semata-mata mengharapkan sumber PAD, namun investor juga harus mampu merekrut putra-putri Meranti sebagai karyawan disana,” ujarnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan Dinas Perizinan Terpadu Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, Syarifudin Y Kai mengatakan akan segera memanggil pihak hotel untuk hearing bersama DPRD. Ia juga mengaku sudah memanggil pihak hotel pada beberapa waktu lalu.

“Mereka kemarin berjanji akan memenuhi permintaan para eks training tersebut, namun hingga saat ini belum juga terealisasi,” ujarnya./cr

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s