Tajam, Dipercaya, Independent

Ini Penjelasan dan Tuntunan Massa Penolakan Integrasi Jamkseda ke BPJS di Tembilahan

Tembilahan, detikriau.org – Puluhan aktifis dan anggota organisasi kemahasiswaan melakukan unjuk rasa dengan mendatangi Gedung Kantor DPRD Inhil dan Kantor Bupati Inhil. Kedatangan massa yang menamakan diri Gerakan Membela Masyarakat Miskin (G3M) menyatakan penolakan dengan tegas atas sikap atau kebijakan Pemkab Inhil untuk mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Rabu (11/1/2016)

Dalam pamplet lembaran kertas yang diberikan massa demonstrans dibunyikan bahwa Pertimbangan penolakan lainnya disebutkan pelayanan yang diberikan BPJS masih dinilai tidak sebanding dengan iuran bulanan yang dibayarkan oleh masyarakat miskin.

Massa juga menilai kebijakan integrasi oleh Pemkab Inhil terkesan dilakukan dengan terburu-buru sementara pelayanan yang diberikan BPJS termasuk fasilitas kesehatan yang didapatkan masyarakat miskin oleh BPJS juga dinilai masih tidak manusiawi.

Keberadaan BPJS Kesehatan di Inhil bahkan disebut bergaya baru dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat secara terang-teangan dengan dalih jaminan kesehatan.

BPJS juga disebut akan membebani  APBD Inhil dan disayangkan menurut mereka Pemkab Inhil justru terkesan berdiam diri dihukum dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang seolah-olah mengeyampingkan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah.

Massa juga menuntut BPJS Kesehatan di Kab Inhil untuk segera memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta jamunan kesehatan. Sebab pelayanan yang baik ditulis mereka menjadi kunci utama. Jika BPJS tidak mampu memenuhi tuntutan ini bahkan Massa meminta BPJS angkat kaki dari Negri Seribu Parit karena keberadaan BPJS Kesehatan seperti bukan badan pengelola yang bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat tetapi lebih kepada pemaksaan iuran yang dibebankan.

Jaminan sosial harusnya menjadi tanggungjawab Negara tapi kini justru dialihkan menjadi tanggungjawab sosial dengan membebani kewajiban bagi setiap orang untuk membayarkan iuran.

Diskriminasi dan pembedaan pelayanan disesuaikan dengan nilai kontribusi (kelas di Rumah Sakit) ini jelas menggunakan prinsip liberalism / kapitalis

Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat yang dinilai miskin disebut berpotensi menjadi lahan korupsi.

Diakhir selebaran yang didasarkan penjelasan dan berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya Massa memberikan 5 tuntutan bersama;

  1. Tolak UU Neolib SJSN/BPJS karena dinilai tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945
  2. Laksanakan pasal 34 UUD 1945
  3. Tolak dengan tegas integrasi layanan kesehatan Jamkesda Kab Inhil ke BPJS Kesehatan
  4. Meminta kepala Pemkab Inhil agar segera mencabut keputusan terkait pengintegrasian Jamkesda ke BPJS.
  5. Kembalikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kab Inhil./dro
Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s