Tajam, Dipercaya, Independent

Tuntut Janji Penyelesaian Persoalan dengan PT SAL. Ini yang dijelaskan Pejabat di Inhil…

“Terkait Aksi Unjuk Rasa Warga Desa Pungkat di Gedung Kantor Bupati Inhil”

Tembilahan, detikriau.org – Berdasarkan data yang dihimpun kantor Kesbangpol Kabupaten Inhil diketahui ada beberapa perusahaan yang sedang bermasalah. Perusahaan-perusahaan itu ada yang bekerja hanya memanfaatkan izin operasional dan ada juga  yang bekerja tanpa mengantongi izin.

Menyikapi persoalan ini, Pemkab Inhil menurut Kepala Kesbangpol Darussalam sudah membentuk tim verifikasi kira-kira satu tahun yang lalu. Tetapi kerjanya tidak secara parsial (keseluruhan. Red). Artinya hanya fokus melakukan evaluasi terkait perizinan.

“Kalau boleh saya sebutkan satu persatu yakni PT SAL, PT IJA, PT SAGM dan PT Halona. Semua perusahaan-perusahaan ini bisa dikatakan bergerak dalam satu group. Walaupun memang ada beberapa perusahaan lainnya,” Sampaikan Darussalam saat pertemuan dengan perwakilan massa warga Desa pungkat Asmar  dan Deputi Walhi Prov Riau Boy Evan Sembiring diruang rapat kantor Kesbangpol Inhil, kamis (8/12/2016)

Sementara itu, Asisten II Setdakab Inhil Rudiansyah juga membenarkan ada beberapa perusahaan yang  bermasalah. Tetapi menurut Rudi, permasalahan itu bukan persoalan perizinan tetapi lebih kepada persoalan kerjasama perusahaan dengan masyarakat.

“Banyak masyarakat yang menjual lahannya dan perusahaan yang menggarap. Itu yang terjadi banyak bermasalah,” Ujar Mantan Kadisperindag Inhil ini.

Menurut Rudi, memang ada perusahaan yang belum memiliki ijin operasi tetapi mereka sudah mengajukan izin lokasi berdasarkan lahan yang mereka dapatkan dari hasil jual beli dengan masyarakat.

“Saat perusahaan mulai menggarap lahan yang didapatkannya dari proses jual beli itu barulah timbul masalah. Ada masyarakat yang mengadu persoalan banjir dan kerusakan perkebunan masyarakat yang mereka yakini akibat aktifitas perusahaan. Ini masih kami tangani.” Kata Rudi lagi sembari mengatakan termasuk ada beberapa hal yang dilatarbelakangi persoalan lainya.

untuk memberikan penjelasan terkait persolan ini, beberapa tim yang sudah dibentuk dikatakan Rudi tentunya memerlukan waktu. Harus berkonsentrasi. Perlu memanggil pihak perusahaan termasuk beberapa ahli.

Saat bermasalah sebagian masyarakat ada yang mendesak untuk dicabut izinnya.

“Padahal awalnya memang perusahaan membeli lahan tersebut. Sebelum dijual ke perusahaan lahan milik masyarakat tersebut memang sudah mulai rusak dan tidak lagi menghasilkan. Perusahaan menanam dengan komdity lain.”

Rapat perwakilan masyarakat di kantor Kesbangpol ini juga tampak dihadiri oleh Staff Ahli Bupati Fahrolrozy, Kepala Badan Lingkungan Hidup Helmi D dan Kabag Umum Setdakab Inhil A Ramani /dro

Iklan

"Pengutipan berita harus mencantumkan detikriau.org atau kami akan menuntut sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta"

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s